(Sumber : European Parliement)

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Horizon

Oleh: Novi Febriyanti

Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya

  

Isu kesetaraan gender mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. Pada tahun 2019, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan bahwa kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dalam memperkuat perekonomian dalam pembangunan berkelanjutan sebuah bangsa. Dalam kutipan Lembaga Konsultan Internasional McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global setara 8 kali ekonomi Indonesia. Kesetaraan gender yang ditekankan adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan serta political empowerment. 

  

Ditambah lagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan selama pandemi Covid-19, kesetaraan gender sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan berkelanjutan, masih belum begitu merata. Pada tahun 2019, indeks gender Sustainable Development Goals (SDGs) menemukan dalam 11 tahun lagi hingga 2030, 40% anak perempuan dan perempuan dunia sebagian besar tinggal di negara-negara yang belum tercapai kesetaraan gender. Tidak ada satu negara pun di dunia yang telah mencapai titik terakhir dalam kesetaraan gender karena banyak masalah yang kompleks. Isu ini perlu ditangani terutama saat ini dunia menghadapi situasi yang lebih menantang diantaranya pandemi dan perubahan iklim, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat membawa ke arah kemajuan.

  

Kebijakan yang peka gender dan mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan telah menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Indonesia. Ini tergambar dari beberapa undang-undang dan juga penyelarasan agenda pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Keuangan dalam hal ini juga telah mengembangkan alat analisis untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan juga evaluasi dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender.

  

Dengan menerapkan program pengarusutamaan gender, terdapat diantaranya program strategic and practical need, pratical need adalah kebutuhan sehari-hari perempuan seperti kesehatan, sandang, pangan, dan papan, yang sifatnya immediate. Pengidentifikasian kebutuhan praktis tidak secara khusus ditujukan untuk mendekonstruksi pembagian kerja berdasarkan gender, sehingga ia tidak secara khusus berkaitan dengan pendekonstruksian hubungan kekuasaan (power relations). Sementara itu, strategic needs gender berkaitan dengan pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran pentingnya posisi setara laki-laki dan perempuan. Pendidikan politik dan pendidikan sadar gender gender termasuk di sini. Mengidentifikasi kebutuhan strategis perempuan penting untuk membangun kesadaran bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Ia juga penting untuk memperluas akses perempuan terhadap resources dan pengambilan keputusan.

  

Kemudian program conscientization dan penyusunan gender sensitive program, upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagi semua umur sebagaimana yang ditekankan dalam tujuan ke-5 SDGs, menjadi lebih jelas roadmap-nya. Conscientization merupakan level berikutnya dimana apresiasi atas perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan diperlukan. Dari pengidentifikasian perbedaan ini, kebutuhan spesifik dapat diidentisikasi dan secara pelan-pelan ketimpangan gender dapat diubah. Sebagai lanjutan dari conscientization tersebut, diperlukan adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan, yang masuk dalam level participation. Di sini perempuan masuk dalam decision making dan perencanaan supaya berbagai kebijakan dan program pembangunan sensitive terhadap kebutuhan mereka. 

  

Selanjutnya perempuan berdeliberasi hingga mereka beradaptasi sebelum melakukan transformasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan untuk mengingatkan bahwa kondisi masyarakat itu beragam. Gender-sensitive program yang dibawa selanjutnya jangan sampai justru melalaikan pada dinamika sosial yang membentuk keberagaman masyarakat sehingga warna dan pola relasi gender yang mengkerangkai struktur sosial di masyarakat pun beragam. Dengan ini, pendekatan gender-sensitive mesti sensitif terhadap konteks dan pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dan pemberdayaan perempuan adalah tentang menggeser struktur kekuasaan sehingga ia lebih setara bagi laki dan perempuan. Namun, pemberdayaan perempuan juga mengingatkan pentingnya mengenali keberagaman dinamika sosial dan lokalitas.

  

Dengan menerapkan pembedaan strategic dan practical need adalah langkah dasar, sementara conscientization adalah langkah lanjutan dalam penguatan kesadaran politis baik laki-laki dan perempuan atas pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender-sensitive program dapat menjadi basis petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berperspektif gender. Ketiga pendekatan di atas, dengan demikian, memudahkan kita mengintegrasikan penajaman perspektif gender dan pemberdayaan perempuan di dalam desain pembangunan sebuah negara.