(Sumber : dokomentasi pribadi)

Makna Kerja Kolaboratif Bagi PTKIN Di Era Teknologi Informasi

Horizon

Oleh: Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

  

Meskipun seminar Nasional  diselenggarakan pada malam hari, tepatnya dimulai pukul 20.00  WITA, akan tetapi tidak mengurangi minat peserta untuk menyimak presentasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Suyitno, MAg  (Direktur Diktis Ditjen Pendis Kemenag) dan Prof. Dr. Nur Syam, MSi di Kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Rektor PTKIN se Indonesia, para pimpinan UINSI, dan mahasiswa Program Doktor UINSI. Acara tersebut diselenggarakan pada Jum’at, 22/07/2022. Seminar dibuka oleh Rektor UINSI, Prof. Dr. Mukhamad Ilyasin, MPd.

  

Di dalam acara Seminar Nasional tersebut  terdapat beberapa pertanyaan penting dari para audience. Di antara pertanyaan tersebut berasal dari Prof. Wawan Wahyuddin (Rektor UIN Banten), Dr. Evi Muafiyah (Rektor IAIN Ponorogo), Prof. Dr. Idrus Al Hamid (Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua) dan Dr. Zainal A. Rahawarin (Rektor IAIN Ambon). Di antara pertanyaan tersebut mengenai tantangan PTKIN di era sekarang, misalnya tantangan gerakan radikalisme, tantangan wawasan kebangsaan, tantangan perubahan lingkungan dan perubahan iklim, tantangan  ekonomi global yang tentu harus dijawab oleh PTKIN. Selain itu juga tantangan penerapan MBKM, yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh PTKIN tetapi tampaknya belum memperoleh pengakuan secara memadai. Padahal sesungguhnya PTKIN sudah memberlakukan MBKM tersebut dalam praktek pembelajaran.

  

Di sisi lain juga terdapat tantangan perumusan  grand desain yang dipastikan bermanfaat bagi PTKIN, khususnya terkait dengan bagaimana mengartikulasikan MBKM yang berbasis pada pilihan pada masing-masing PTKIN. Sesungguhnya PTKIN memiliki kebebasan atau kemerdekaan dalam mengartikulasikannya sesuai dengan geopolitik di Indonesia yang beragam. Hanya saja geopolitik Indonesia itu berbeda, sehingga juga harus memperhatikan ciri khas pada masing-masing PTKINSementara itu  kerja sama yang dilakukan oleh PTKIN juga belum optimal, sebab kerja sama tersebut masih merupakan pemenuhan kepentingan akreditasi dan bukan untuk memaksimalkan peran PTKIN dalam menghadapi perubahan global dan tantangan era industri dewasa ini. Sedangkan dalam perubahan kelembagaan PTKIN untuk kepentingan PTN-BH, atau transformasi kelembagaan juga harus mempertimbangkan atas distingsi dan ekselensi yang dimiliki  oleh PTKIN.

  

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: Pertama, di dalam menghadapi program pemerintah yang dirumuskan dalam konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), maka yang perlu diperhatikan adalah sekarang kita sedang berada di era rezim administrasi dan rezim  rekognisi. Coba jika diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan akreditasi, maka betapa pemenuhan administrasi menjadi sedemikian mengedepan. Pengisian atas kelengkapan borang akreditasi menjadi ukuran untuk menentukan kualitas lembaga pendidikan. Demikian pula dalam membangun MBKM, maka kelengkapan administrasi menjadi penting, bagaimana merencanakan, mengelola dan mengevaluasi MBKM dengan penggunaan pedoman dan modul-modul sangat menentukan kelayakan MBKM, dan semua ini harus memperoleh rekognisi dari para pakar atau asesor yang telah khatam dalam penguasaan MBKM.


Baca Juga : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Grand Design Halal Tourism di Indonesia

  

Kedua, di dalam menghadapi tantangan jejaring atau kerja sama, maka sesungguhnya di era sekarang tidak lagi harus berpikir “lokalitas” atau “kewilayahan”. Era teknologi informasi mengajarkan bahwa local dan wilayah tidak menjadi kendala untuk mengembangkan jejaring atau kolaborasi. PTKIN bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, misalnya Singapura atau Malaysia dalam program pembelajaran melalui paket pertukaran dosen. Bisa saja dalam semester tertentu, kita akan mendatangkan dosen dari UTM, USM atau NUS dan NTU  untuk mengajar di PTKIN. Team teaching bisa dijadikan sebagai pilihan untuk dilakukan. Selain juga riset kolaboratif dengan para dosen di luar negeri dalam menjawab masalah-masalah global,  misalnya semakin menguatnya gerakan Islam radikal di dunia dalam kasus dua negara: Indonesia dan Malaysia, Penanganan gerakan-gerakan purifikasi agama di dunia Islam: Studi di Indonesia dan Mesir dan sebagainya. Saya kira ada banyak pilihan termasuk juga seminar antar dua atau tiga negara atau dengan berbagai universitas  yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari dua atau tiga universitas secara hybrid. Melalui jejaring teknologi informasi akan bisa dilakukan berbagai relasi antar negara atau antar universitas. Seminar paralel antara mahasiswa dan dosen bisa dilakukan, misalnya untuk mengkaji perkembangn dan kecenderungan umat Islam di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Hal seperti ini sudah banyak dilakukan, hanya penguatannya yang perlu kerja keras.

  

Ketiga, PTKIN tidak hidup di menara gading. PTKIN tidak hidup di dunia ide dan gagasan saja, tetapi PTKIN hadir di tengah kehidupan masyarakat. Makanya diperlukan konvergensi Tri Darma Perguruan Tinggi. Yaitu bagaimana mengaplikasikan program pembelajaran yang saling terkait secara sistemik. Tugas perguruan tinggi adalah mengaplikasikan relasi antara pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jika kita memiliki Fakultas Kesehatan, maka kita harus menjawab bagaimana PTKIN terlibat di dalam upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan fisikal dan kerusakan lingkungan social. Fakultas ilmu social dan Fakultas ilmu agama dapat bersinergi dalam menghadapi semakin menguatnya gerakan radikalisme bernuansa agama. Rumah Moderasi Beragama  (RMB) harus dapat menjadi rumah bersama bagi aktivis Gerakan Moderasi Beragama  (GMB) dari mana saja datangnya untuk memproduk narasi kontra radikalisme di  berbagai media social. Di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 45 juta generasi muda yang terafiliasi dengan Gerakan Wahabi dengan menilik viewer Felix Siau sebanyak 45 juta orang. Mungkin saja kesimpulan ini premature, tetapi sebenarnya memberikan warning bagi PTKIN, bahwa tantangan Gerakan Islam Lateral (GIL) itu sudah sedemikian kuat di negeri ini dan pada gilirannya PTKIN harus bergerak selangkah seayunan dalam rangka memperkuat GMB.

  

Keempat,  konsep distingsi dan ekselensi sebenarnya sudah cukup lama didengungkan pada Kemenag, pada tahun 2013. Konsep ini mencuat dengan semakin kuatnya dorongan untuk menjadi UIN dan salah satu di antaranya adalah dengan memperkuat basis perbedaan dan keunggulan program studi yang akan dibuka dalam kaitannya dengan prodi umum di bawah Kemendikbud. Pertanyaan yang sering dikemukan adalah apa bedanya antara prodi FISIP di Kemenag dengan yang di Kemendikbud. Apa bedanya antara program sains dan teknologi di Kemenag dan Kemendikbud. Dari sinilah kemudian dikonsepsikan bahwa prodi umum di Kemenag harus memiliki distingsi dan ekselensi. Misalnya prodi sosiologi di UIN lebih terfokus ke prodi yang mengusung tema-tema agama, multikulturalisme dan kerukunan umat beragama. Sebagai contoh di kala UNISMA membuka prodi Doktor Pendidikan, maka yang menjadi ciri khasnya adalah Pendidikan Islam Multikultural. Jadi bukan hanya doctor pendidikan Islam.

  

Sesungguhnya peluang untuk mengembangkan PTKIN agar sejajar dengan PTU tentu terbuka lebar, hanya saja memang harus “bekerja extra ordinary”. Perlu diperkuat kualitas kelembagaan, kualitas SDM, kualitas infrastruktur IT, kualitas lulusan dan kualitas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). Untuk itu diperlukan program ecosystem publikasi, ecosystem  penguatan SDM, ecosystem penguatan kelembagaan dan ecosystem tata Kelola PTKIN menuju tata Kelola PTNBH.

  

Yang terakhir saya bacakan pantun sebagai penutup: 

Burung Nuri Burung Cenderwasih

Burung onta di bukit tinggi

Pak direktur datang mari terima kasih

Atas kebijakan untuk  pendidikan tinggi.

Tali rafia tali sepatu

Para mafia jangan bersatu.

Para rektor mari kita bersatu

Agar PTKIN  semakin maju.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.