(Sumber : Detik.com)

Nestapa Perempuan: Kala Agama Dilacurkan untuk Hasrat Nikah Sementara

Horizon

Oleh: Siti Rohmah

(Mahasiswa Doktor UIN Maliki Malang, Dosen Hukum Islam Universitas Brawijaya, Malang)

  

Perempuan dengan segala keunikannya tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Bahkan isu tentang perempuan belakangan menjelma sebagai sebuah diskursus penting dalam dunia akademik. Dalam konstruksi masyarakat, perempuan kerapkali diposisikan secara hitam putih. Satu sisi, perempuan menempati posisi peran vital sebagai sebuah lokomotif peradaban suatu bangsa. Sebab perempuan merupakan madrasatul ‘ula yang dapat mencetak generasi-generasi unggul. Sejarah telah mencatat, para tokoh hebat dunia lahir dari pola asuh perempuan hebat yang mengitarinya. Bahkan demi ketahanan keluarga dan generasi penerus yang unggul, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih kriteria calon pendamping yang berkualitas. Kondisi itu tidak lain sebagai sebuah titik tolak eskalasi sebuah peradaban umat Islam.

  

Namun pada aras yang lain, konstruksi sosial tentang perempuan juga acapkali dilihat secara pejoratif dan patalogis. Kondisi itu disebabkan oleh cara pandang budaya yang memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. Ironisnya, Eropa yang mendeclaire sebagai peradaban paling maju di dunia juga memposisikan perempuan secara diskriminatif. Sebagai indikatornya, sebelum abad 19 terminologi laki-laki dan perempuan disatu-atapkan dalam terminology ‘man’. Itu artinya, nasib perempuan di seluruh dunia ini masih dianggap sebagai the 2nd human yang tidak berdaya. 

  

Bahkan Betty Friedan melihat mitos perempuan identik sebagai manusia penggoda, pelengkap, pelayan dan penghibur serta pemuas kaum laki-laki masih menjangkiti sistem kognisi masyarakat modern (Friedan, 1963). Oleh karenanya, landscape kehidupan perempuan kerapkali dihubungkan dengan kehidupan perempuan malam yang rela menggadaikan dirinya hanya sekedar untuk kepentingan materialistik. Bahkan, peradaban dunia manapun tidak bisa dilepaskan dari potret kehidupan para pekerja seks komersial. Dalam konteks Indonesia, dinamika kehidupan para pekerja seks komersial terus berbenah dan berkembang dari model pekerja seks komersial yang terlokalisir sampai model via online, panggilan, kontrak bahkan hingga yang bertransformasi dengan lebel syari’ah, seperti nikah mut’ah.

  

Perubahan status perempuan dari pekerja seks komersial menuju perempuan penjaja nikah mut’ah tentu harus dikaji ulang, agar posisi perempuan tidak semakin terstigma buruk dan tersubordinasi oleh sistem budaya. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan melibatkan agama sebagai alat pembenar. Upaya pembenaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari cara pandang masyarakat muslim yang banyak dipengaruhi oleh produk fikih yang patriarkhis dan misoginis.

  

Potret inilah yang menjadikan para kaum feminis muslim, seperti Amin Qosim (1856-1098), Rifa’ah Rafi’ At-Tahtawi (1801-1873), Tahir Haddad (1899-1935), Fatimah Mernisi turut merespon kegelisahan para kaum perempuan yang kerap kali dijadikan sebagai objek dan korban interpretasi para yuris klasik yang didominasi oleh kaum lelaki. Para feminis tersebut sepakat bahwa fikih merupakan produk budaya yang tidak bisa dilepaskan dari hiruk pikuk sosial, budaya dan politik yang melatarinya. Sehingga tafsir dan pendapat para ahli fikih yang mengkaji tentang perempuan harus dilihat secara proporsional dan dikontekstualisasikan sesuai semangat zamannya.

  

Dalam konteks nikah mut’ah misalnya, hampir mayoritas ulama sepakat bahwa nikah mut’ah merupakan sebuah solusi normatif pada zamannya, di tengah budaya masyarakat Arab kala itu yang dihadapkan dengan kondisi perang. Sayangnya, narasi-narasi tentang nikah mut’ah oleh sebagian kalangan hanya difahami secara tekstual ansich dan mengabaikan aspek historisitas sosio-kultural yang melatarinya.

  


Baca Juga : Peran Perguruan Tinggi Islam di Indonesia dalam Mendobrak Kesenjangan Gender

Konstruksi teologis seperti itulah yang masih menjangkiti sistem kognisi kehidupan mayarakat di desa Kalisat, Rembang, Bangil (Purwanto, 2014). Nikah Mut’ah yang lebih populer dengan sebutan nikah kontrak di kalangan masyarakat, merupakan identitas yang melekat bagi masyrakat Rembang. Dalam praktek nikah mut’ah tersebut, perempuan benar-benar seolah dijadikan sebagai sebuah komoditas komersil. Kendati perkawinan tersebut dalam kaca mata fikih memiliki payung hukum yang melegitimasi kehalalannya. Upaya pelegalan tersebut tentunya harus dilihat dari dua sisi.  Satu sisi perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah sehingga transformasi praktek perzinahan menjadi praktek perkawinan kontrak harus diapresiasi sebagai sebuah ijtihad progresif. Namun di sisi lain, harus diakui pula bahwa praktek nikah mut’ah telah menyisakan problem kemanusiaan yang kompleks dan pastinya bertentangan dengan spirit maqashid syari’ah. 

  

Dalam pandangan Jasser Auda, maqashid syari’ah tidak hanya berhenti dan berkutat di wilayah pemeliharaan lima prinsip tujuan hukum Islam, yakni hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-‘aql dan hifdz al-maal. Bagi Auda, pemeliharaan lima prinsip itu harus dikembangkan dengan pertimbangan basis filosofi dan ilmu pengetahuan. Seperti, pemenuhan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu; pemenuhan prinsip hak konstitusional setiap warga negara; pemenuhan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak yang kerapkali menjadi korban prilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan lain sebagainya (Auda, 2007).

  

Jika dikaitkan dengan praktek nikah mut’ah yang terjadi di Rembang, maka pemenuhan prinsip-prinsip maqashid syari’ah tersebut jelas-jelas terabaikan. Perempuan penjaja nikah mut’ah di Rembang kehilangan hak perlindungan hukum, karena praktek nikah mut’ah di Rembang dilaksanakan secara sirri. Tulisan ini mungkin hanya sekedar ekspresi kegelisahan penulis, yang tentunya penulis (sebagai seorang perempuan) merasa miris dengan fenomena nikah mut’ah dan varian lain sejenisnya yang kerapkali mengatasnamakan agama. Bahkan dalam tradisi sunni pun, aktivitas pelacuran juga kerapkali menggunakan modus agama sebagaimana potret sebagaimana yang terjadi di puncak Bogor (Arifin, 2019; Harist, 2017). Mahar dan Saksi yang menjadi prasyarat sahnya sebuah ikatan pernikahan turut dipenuhi. Tanpa ada akad kontrak, para pelancong Arab tersebut dengan mudah mengakhiri ikatan pernikahan saat mereka harus kembali pulang ke negerinya. Perceraian pun dilakukan dengan tanpa mengabaikan pemberian mut’ah kepada mantan istrinya selama iddah. Namun, lagi-lagi normativitas fikih seolah hanya menjadi alat pembenar hasrat libido liar mereka. Mereka mengabaikan nilai fundamental “mitsaqan ghalidza” dalam institusi pernikahan dalam Islam. Berpijak pada fikih an sich dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam adalah sebuah fatamorgana di tengah padang pasir yang begitu gersang. Semoga tulisan ini menjadi pesan moral bagi para para pelaku ‘nikah sementara’ yang mengatasnamakan syariat, padahal sejatinya mereka jauh dari syariat. Wallahu a’lam bish showab!

  

Sumber bacaan

  

Arifin, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. Khazanah Hukum, 1(1). https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129

  

Auda, J. (2007). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought.

  

Friedan, B. (1963). FeminineMystique. In The feminine mystique.

  

Harist, K. Al. (2017). Praktik pelaksanaan nikah mut ’ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor. In Repository.Uinjkt.Ac.Id.

  

Mernisi, Faimah. 1997. Beyond the Veil Seks, dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern. Surabaya: Al-Fikr.

  

Purwanto, M. R. (2014). Nikah Mut ’ ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial : Studi Kasus Nikah Mut ’ ah di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur 1. Jurnal An-Nur, 6(2).