Darurat Kesehatan Masyarakat, Tiga Solusi Penanganan Pandemi
Informasi
Angka kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2,2 juta. Bahkan dalam hitungan 24 jam terakhir, pemerintah melaporkan terdapat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 20.574 kasus baru.
Hal ini sebagaimana dalam unggahan data sebaran Komite Penanganan Covid-19, tanggal 24 Juni terdapat sebanyak 20.574 kasus terkonfirmasi. Tanggal 23 juni terdapat sebanyak 15.308 kasus. Sementara, di tanggal 22 Juni terdapat sebanyak 13.668 kasus. Sedang, pada tanggal 21 Juni terdapat 14.536 kasus.
Adapun angka sembuh pasien Covid-19, tanggal 24 Juni terdapat sebanyak 9.201. Demikian pada tanggal 23 Juni ada sebanyak 7.167 kasus. Sementara, pada tanggal 22 Juni kasus Covid-19 ada sebanyak 8.375. Sedangkan pada tanggal 21 terdapat sebanyak 9.233.
Sedangkan, angka kematian pasien Covid-19, pada tanggal 24 Juni ada sebanyak 355 pasien meninggal. Demikian tanggal 23 Juni ada sebanyak 303 pasien meninggal. Sementara, tanggal 22 ada sebanyak 335 pasien meninggal. Pada tanggal 21 Juni ada sebanyak 294 pasien meninggal.
Secara akumulatif per hari ini terdapat 2.053.995 terkonfirmasi dan bertambah 20.574 kasus terkonfirmasi. Sedang ada 171.542 kasus aktif atau setara 8.4% dan bertambah 11.018 kasus aktif. Demikian terdapat 1.826. 504 pasien sembuh atau setara 88.9%. Sedangkan, ada 55.949 meninggal atau setara 2.7% dan bertambah 355 meninggal.
Sebab lonjakan kasus Covid-19 yang semakin tinggi, tak heran jika akhirnya Indonesia kerap dilabeli sebagai negara berstatus darurat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya pun juga telah dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah. Mulai dari dilakukannya 3T, yaitu Testing (pemeriksaan dini), Tracing (pelacakan), Treatment perawatan). Hanya saja dalam hal penerapannya terlebih kebijakan Testing kini kerap menimbulkan ketegangan yang berujung konflik di beberapa kota atau daerah.
Kebijakan Pemerintah yang Cepat dan Tepat
Hal ini sebagaimana ditanggapi oleh Andri Arianto Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan bahwa diharapkan pengendalian Covid-19 dapat dicapai dengan kebijakan pemerintah yang tepat dan sekaligus kepatuhan masyarakat. Dengan demikian menurut Andri, kerjasama antar pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menangani pandemi.
Baca Juga : Brain Rot: Telaah QS Al-Hasyr Ayat 19
"Demikian partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta mentaati aturan-aturan PPKM skala mikro," jelasnya saat diwawancara oleh Crew NSC, (23/06).
Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, pemerintah pun mendapat tanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari faktor resiko kesehatan masyarakat dan penyakit yang sedang mewabah. Dalam hal ini, ia menyarankan agar pemerintah tak hanya dapat mengatasi kondisi darurat kesehatan dengan cepat, melainkan juga dengan tepat.
"Tepat jika bisa dilaksanakan dengan cepat dan diterima masyarakat," terang Andri.
Tak hanya itu, dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, penting bagi seluruh parlemen untuk terus mengawasi jalannya penanganan pandemi oleh pemerintah. Demikian yang disampaikan Andri, parlemen dapat memberikan pengawasan yang besar kepada pemerintah agar dalam penanganan pandemi dapat tepat sasaran dan sekaligus dapat meminimalisir tindakan dan perilaku yang sewenang-wenang.
"Karena ketika pemerintah fokus dalam menangani pandemi maka perlindungan warga negara dari ancaman Covid-19 dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya.
Kepatuhan Masyarakat
Selain penanganan yang tepat dan pengawasan yang ketat dalam menangani pandemi, memberi edukasi kepada seluruh masyarakat juga sangatlah penting. Seperti yang disampaikan Andri, ia menyampaikan bahwa kesadaran setiap orang untuk memutus penyebaran Covid-19 merupakan hal yang tak kalah penting untuk ditekankan kepada seluruh rakyat.
"Edukasi terkait Covid-19 perlu disuarakan kepada seluruh kalangan masyarakat, agar tertanam kesadaran untuk memutus penyebaran Covid-19," ucapnya.
Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terkahir, Andri menutup penyampainnya dengan mengatakan bahwa yang tak kalah penting dari semua hal di atas, yaitu adanya forum kerjasama antara daerah dan pemerintah sehingga penanganan pandemi dapat berjalan secara maksimal. Sebab, jika tak terciptanya forum kerjasama, maka akibatnya akan memicu munculnya sikap masyarakat yang tidak responsive dalam ikut serta memutus rantai penyebaran Covid-19. "Sehingga saat ini menjadi tidak responsif dalam darurat kesehatan masyarakat. Saat ini yang terpenting bagaimana kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan tepat, cepat, dan diterima masyarakat," pungkasnya. (Nin)