(Sumber : NSC)

Delik Aduan UU ITE: Aparat Penegak Hukum Tak Asal Tangkap

Informasi

UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 No 19 Tahun 2016 kerap dinilai oleh berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, aktivis, dan masyarakat sebagai pasal karet, alat mengkriminalisasi, dan mempersempit ruang kebebasan berpendapat

  

Hal ini sebagaimana juga disetujui oleh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Mohamad Fahmy Zukarnain menyampaikan bahwa dirinya setuju bahwa pasal tersebut adalah pasal karet. "Terutama pasal 27 ayat 3 UU ITE No 19 tahun 2016," ucapnya.

  

Menanggapi UU ITE, Fahmi mengatakan bahwa yang perlu diketahui terlebih dahulu yakni  perspektif dalam melihat teknologi.  Melihat teknologi di era digitalisasi saat ini tak terbatas sebagai pengguna.

  

"Karena paham teknologi bukan hanya sekedar user, tapi juga dalam perspektif bermasyarakat dan bernegara," tuturnya.

  

Melalui Upaya Praperadilan

  

Menurut Fahmy, UU ITE masih dikatakan belum lengkap secara sarana dan prasarana, seperti sumber daya manusia penegak hukum, permasalahan hukum, dan perspektif dan sistem hukum negara dan demokrasi.

  

"Campur-aduk permasalahan hukum (kebijakan dan produk hukum) dan politik," ujarnya. "Masih menjadi pandangan mayoritas aparat penegak hukum di lingkup kecamatan bahwa, yang utama adalah aduan dan barang bukti. Jika dua ini sudah ada di tangan maka tangkap," ungkap Fahmy.


Baca Juga : Anak Nakal yang Berhati Mulia

  

Harus Mampu Memberi Rasa Keadilan

  

Dalam delik aduan kasus UU ITE aparat kepolisian harus mampu memberi rasa keadilan. Sebab hakikat dibentuknya sebuah hukum yakni kemanusiaan dan rasa keadilan. Demikian disampaikan Fahmy, ia menuturkan bahwa hendaknya polisi memberi rasa keadilan, namun bila tak dapat diwujudkan rasa keadilan tersebut, maka dapat ditempuh upaya hukum yang lain.

  

"Nah perspektif aparat penegak hukum ini oknum, selain itu ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh jika dirasa tidak ada keadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (oknum). Praperadilan misalnya," ucapnya. "Dalam penerimaan delik aduan di kantor polisi (Polsek, Polres, Polrestabes, Polda dan Mabes Polri) masih memakai SOP (standar operasional prosedur) yang masih jauh dari "kemanusiaan" (memanusiakan manusia)," tambahnya.

  

Fahmy menyarankan agar kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk menilai sekaligus memutuskan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat penyidik itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (hukum acara) atau menyimpang. Fahmy juga mengatakan bahwa pengangkatan ASN, TNI, POLRI dan pegawai non ASN tak sekedar lulus administrasi, ujian tulis, lisan dan kesehatan.

  

"Karena profesi apapun itu butuh keahlian dan selaras dengan karakter dan latar belakang pendidikan dan keluarganya. Bukan sekedar lulus seleksi dan ditambah pendidikan tambahan (pendidikan hakim, pendidikan militer, pendidikan kepolisian dan semacamnya)," tegasnya.

  

Berpedoman Pada Pancasila

  

Banyak kesempatan Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satunya adalah negara menjamin kebebasan berpendapat. Bagi Fahmy, demokrasi tak lantas bisa berdiri sendiri. Namun, banyak hal lain yang tak kalah penting dari demokrasi yang juga harus ada, dipatuhi, dijaga, diajarkan, diteladankan dari generasi ke generasi.

  

"Hidup bermasyarakat dan bernegara itu tidak cukup hanya dengan menggunakan, memakai, berpedoman dengan demokrasi. Demokrasi itu hanya menyentuh ranah muamalah," tuturnya.

  

Dalam negara Indonesia, menurut Fahmy, dalam bermasyarakat dan bernegara yang ideal memakai, menggunakan dan berpedoman pada Pancasila bukan demokrasi.

  

"Pancasila ini tidak hanya menyentuh ranah muamalah saja, tapi ada nilai-nilai luhur, kepribadian bangsa, juga yang tidak kalah penting bahwa Pancasila ini adalah cita-cita luhur para pendahulu bangsa, jauh sebelum negara ini lahir," pungkasnya.