Enam Langkah Optimalisasi UMKM Go Digital
Informasi
Terdapat enam hal yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan potensi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi digital, yaitu pertama kebijakan dan regulasi. Demikian hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Digital Universitas Padjajaran (UNPAD) Dr Hamzah Ritchi menyampaikan bahwa peran pemerintah tak dapat dilepaskan dalam pembinaan UMKM Go Digital.
"Kita saksikan bersama-sama bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM juga banyak yang melibatkan UMKM dan turut menghadirkan mereka untuk berperan aktif menjadi UMKM yang Go Digital," ujar Hamzah dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Institut Pembangunan Jawa Barat UNPAD via Zoom dan live streaming di kanal YouTube Injabar UNPAD(23/04).
Hamzah kembali menyampaikan bahwa hal kedua yang tak kalah penting dalam pengoptimalan ekonomi digital UMKM, yaitu membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan. Salah satunya yaitu infrastruktur teknologi informasi sebagai bentuk untuk memastikan terkoneksinya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Sebab sebaran UMKM tidak hanya berada di Jawa, melainkan di luar Jawa. Demikian infrastruktur keuangan yang juga berhubungan dengan pembiayaan. Infrastruktur keuangan ini juga perlu sebab berhubungan dengan dukungan pembiayaan. Karena satu sektor dasar pengembangan UMKM adalah mekanisme bagaimana dapat mengakses layanan keuangan" ucapnya.
Selain itu, hal ketiga yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberian insentif kepada UMKM. Seperti halnya dikatakan hamzah, pemberian insentif juga merupakan suatu hal yang tak kalah penting untuk mewujudkan UMKM Go Digital.
"Insentif dibutuhkan, terlebih sekarang pandemi. Beberapa insentif dan stimulus sudah diterapkan oleh pemerintah, terutama untuk sektor UMKM yaitu terdapat pajak sebesar 0,5%. Walaupun pajak ini menjadi yang terakhir di tahun 2021. Dan juga stimulus Rp 123,47 triliun yang terbagi dalam beberapa area," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal keempat yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu bantuan pembiayaan, seperti melalui program kredit untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM. Hingga UMKM dapat mengembangkan bisnisnya.
Demikian hal yang kelima, yaitu perlindungan konsumen juga menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah. Seperti halnya disampaikan Hamzah bahwa asosiasi terkait dan pemerintah perlu menghadirkan tata kelola data konsumen dan juga keamanan siber.
"Karena saat kita mensubscribe penggunaan fintec. Kita mau mendaftar layanan selalu perlu memberi tahu data pribadi,"jelasnya.
Sedang, yang keenam adalah pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Hamzah, hal ini berkaitan dengan literasi keuangan dan teknologi informasi. Dimana menjadi peran sentral untuk mempertemukan perbedaan antara teknologi digital dan pengalaman pribadi UMKM.
"Menyelenggarakan edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pelatihan, kampanye," pungkasnya. (Nin)