(Sumber : nursyamcentre.com)

FKUB : Dukungan dan Kultural Dalam Merajut Harmoni

Informasi

Merawat kerukunan umat beragama diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Tak hanya itu, juga diperlukan dukungan secara materil.

 

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ciri khas dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Antara negara dan agama dapat saling mengisi dan menyempurnakan dalam membangun harmoni. Demikian disampaikan Mantan Menteri Agama 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara lainnya.

 

"Sebab banyak negara di dunia, yang mana antara negara dan agama menyatu menjadi satu. Apa yang menjadi pijakan negara maka itu pula menjadi pijakan agama. Demikian juga memisahkan secara tegas antara agama dan negara, seperti Amerika, Korea, Inggris," ujarnya dalam acara Webinar yang bertajuk Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Masalah Umat Beragama, (04/10).

 

Menteri Agama tersebut kembali menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler. Meskipun, pada praktiknya Indonesia memisahkan antara negara dan agama. Demikian dipahami bahwa negara dan agama memiliki dua relasi, yaitu bisa dibedakan namun tak bisa dipisahkan. Sebab Indonesia menjadikan religiousitas dan spiritualitas sebagai titik pijak dan ciri khas.  "Dengan begitu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi keniscayaan," tuturnya.

 

Agama dan pemahaman keagamaan menjadi dua hal yang begitu penting, akan tetapi juga pelik. Pemahaman masyarakat terhadap agama menjadi sama berartinya dengan kemajuan bangsa. Sebab pemahaman keagamaan masyarakat juga menjadi bagian yang dapat memajukan suatu bangsa. Seperti yang disampaikan Lukman, dalam bidang apapun dan kemajuan apapun yang dapat diciptakan akan menjadi tak mempunyai arti sama sekali, ketika pemahaman keagamaan sangat ekstrem atau melebihi batas.

 

"Agama mempunyai dampak dan pengaruh luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Termasuk dalam pencapaian dan kemajuan negara dan bangsa. Bangunan Mercusuar akan hancur bila terjadi pertentangan pemahaman keagamaan," ucapnya.

 

Lukman juga menyampaikan bahwa sesungguhnya agama itu tentang bagaimana membangun kemaslahatan bersama karena agama tentang kebersamaan terlepas dari apapun perbedaannya. "Agama sesungguhnya untuk kemanusiaan," ujarnya.

 


Baca Juga : Ajarkan Moderasi Agama Bagi Generasi Milenial

Membutuhkan Support Anggaran

 

Membangun pemahaman agama yang inklusif tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan strategi khusus. Hal ini sebagaimana disampaikan Lukman, keterlibatan Pimpinan Daerah, DPRD, dan Gubernur dalam membangun kerukunan umat beragama sangat penting. Khususnya dalam hal anggaran guna menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban FKUB.

   

"Fungsi FKUB sebenarnya adalah dalam tataran preventif dan penanganan persuasif. Sehingga tidak terjadinya konflik sosial. Tentu dalam tataran preventif dilakukan dengan terselenggaranya banyak kegiatan guna membangun kerukunan umat beragama. Tentu ini membutuhkan anggaran. Jangan baru ketika sudah meledak, FKUB baru dipanggil," jelasnya.

 

"Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu juga harus mampu manajemen konflik dan resolusi konflik. Demikian analisis sosialnya harus kuat," tambahnya.

 

Tak Melulu Struktural Tapi Kultural

 

Terakhir, yang tak kalah penting dari tersedianya anggaran untuk FKUB adalah strategi pemecahan masalah keagamaan yang dilakukan oleh FKUB. Demikian yang disampaikan oleh Lukman, dalam pemecahan masalah umat beragama tak melulu dilakukan secara struktural.  Tapi juga bisa diselesaikan secara kultural, yaitu sesuai dengan ekosistem dan sosial budaya masyarakat setempat. Sebab, setiap daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda dalam dinamika kehidupannya.

 

"Maka tidak perlu adanya struktur. Masing-masing otonom, yang penting adanya koordinasi. Tapi mereka juga perlu mempunyai sifat ketokohan. Memang figure bagi masyarakat. Kalo sudah menjadi FKUB adalah menjadi panutan. Surat rekomendasi itu hanya sekedar pertimbangan. Surat pertimbangan ini diberikan kepala daerah. Kepala daerah harus arif. Dengan pemikiran bahwa setiap keinginan pembangunan rumah ibadah adalah baik. Jarang sekali Kepala Daerah berhasil dalam pemecahan konflik pembangunan rumah ibadah,"pungkasnya. (Nin)