(Sumber : nursyamcentre.com)

Metode Fiqih Untuk Minoritas Muslim di Negara Non Muslim

Informasi

Hidup sebagai masyarakat minoritas muslim di negara non muslim memiliki berbagai lika-liku kenyataan hidup yang tak dapat dihindari. Mulai dari fasilitas ibadah yang jauh dari ideal, minimnya kran air mengalir untuk berwudhu, dan sukar mendengar adzan berkumandang. Tak hanya itu, beberapa masalah yang kerap terjadi sampai sekarang ini, seperti pernikahan non muslim, terbatasnya makanan halal, nilai lokal yang tidak sesuai agama.

 

Hal ini sebagaimana disampaikan M Noor Harisudin Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, problematika umat minoritas Islam di berbagai negara dunia meliputi beberapa hal, yaitu streotipe negatif di media barat, pekerjaan yang berbenturan dengan agama, dan masih banyak lainnya.

  

"Seperti konstitusi yang tidak sepenuhnya memihak Islam dan sebagian warga yang Islamophobia," terangnya dalam acara Stadium General yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, (25/11).

 

Dalam hal ini Harisudin kembali menyampaikan bahwa dengan adanya problematika yang beragam, maka diperlukan ijtihad fiqih khusus bagi muslim yang hidup di luar negara Islam yang mana disebut Fiqih Al-Aqalliyat.

 

"Masyarakat minoritas muslim membutuhkan fiqih khusus yang merangkum keseluruhan masalah keagamaan," ucap Harisudin penulis buku Fiqih Aqalliyat Metode Ijtihad, Produk Hukum, dan Tantangan Minoritas Muslim di Berbagai Belahan Dunia.

 

Fiqih Al-Aqalliyat

 

Fiqih Al-Aqalliyat dibutuhkan bagi umat muslim di negara non muslim. Demikian disampaikan oleh Harisudin bahwa fiqih minoritas atau fiqih Al-Aqalliyat sangat penting. Beberapa urgensi fiqih Al-Aqalliyat bagi umat muslim di negara non muslim, yaitu pertama umat muslim mengetahui keadaan di sekitar yang bersifat esoterik, ruhaniah, batin, dan teologis. Kedua, masyarakat minoritas muslim adalah bagian dari umat Islam keseluruhan. Sama memiliki hak dan kewajiban keberagamaan.

 

"Hanya saja mereka memiliki perbedaan dalam ketundukan pada undang-undang dimana mereka (umat muslim) bertempat tinggal. Yang umumnya bukan negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Karena itulah diperlukan perhatian khusus atas mereka dalam hal aplikasi hukum Islam. Sehingga tidak berbenturan dengan kenyataan hidup mereka," ucapnya.

 

Urgensi fiqih Al-Aqalliyat yang ketiga adalah memiliki karakter yang berbeda dengan fiqh pada umumnya. Para fuqaha di masa lalu yang telah menghasilkan karya-karya fiqih belum memasuki perkembangan zaman yang begitu pesat seperti sekarang ini.

 

"Di masa lalu tidak pernah membayangkan kemungkinan percampuran bangsa-bangsa seperti saat ini melalui gelombang imigrasi yang terjadi karena jarak antarnegara semakin dekat dengan bantuan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

 

Sementara Harisudin menyampaikan terdapat beberapa metode pengambilan dasar hukum dalam fiqih minoritas al-aqalliyat, yaitu ushul fiqih progresif, kaidah fiqih kontemporer, maqashid syariah.

 

"Ushul fiqih progresif meliputi, yaitu teori perubahan hukum, teori 'urf yang shahih, teori hajat dan darurat, teori rukhsah dan azimah," pungkasnya. (Nin)