(Sumber : linikampus)

Antara Rezim Ijazah dan Rezim Pengetahuan

Opini

Tulisan ini tentu saja tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendegradasi makna pendidikan, sebab tentu harus tetap kita yakini bahwa pendidikan merupakan salah satu indicator di dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain pendidikan adalah ekonomi dan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan juga sering disebut sebagai human investment atau investasi manusia. Semakin tinggi pendidikannya berarti semakin besar peluangnya di dalam investasinya bagi kehidupannya.

  

Saya pernah menulis artikel  yang berjudul “Rezim Ijazah” yang  saya upload 22 September 2010 yang lalu. Tulisan ini memberikan gambaran bahwa di Indonesia, termasuk di seluruh dunia, pencapaian prestasi seseorang itu bisa diukur dari seberapa tinggi pencapaian pendidikan yang ditandai dengan ijazah. Jadi ijazah menjadi ukuran kemampuan seseorang di dalam ilmu pengetahuan dan kapasitas yang bersangkutan di dalam dunia pekerjaan. Termasuk juga persyaratan untuk bisa memperoleh gelar Doktor Honoris Causa, yaitu yang bersangkutan harus menyelesaikan pendidikan strata satu dari lembaga pendidikan tinggi yang sah.  

  

Di antaranya adalah tentang persyaratan bahwa untuk memperoleh gelar doktor kehormatan adalah telah menyelesaikan pendidikan program sarjana atau strata satu pada lembaga pendidikan yang relevan dengan gelar doktor yang akan diterimanya. Di antara yang menjadi eksepsi adalah penganugerahan Doktor Honoris Causa (DR. HC) pada Dahlan Iskan. Perlu diketahui, Pak Dahlan adalah jebolan IAIN Sunan Ampel di Samarinda, tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya itu. Dunia wartawan yang menjadi passionnya membawanya untuk berkelana di dalam dunia pemberitaan, sehingga diputuskan untuk melampaui saja pendidikan formalnya tersebut. 

  

Meskipun demikian, akhirnya IAIN Walisongo (kini UIN Walisongo) berhasil mengukuhkan yang bersangkutan dalam bidang ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, sesuai dengan bidang profesi Pak Dahlan yang memang bergelut dengan dunia media, baik media cetak maupun televisi. Beliau  berhasil  mengembangkan Media Jawa Pos dan  segenap anak perusahaannya melalui kepemimpinannya, sebagai CEO Jawa Pos Group.  Lalu  juga sebagai Menteri pada cabinet Indonesia Bersatu pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini  tentu tidak meragukan orang tentang kapasitas kepemimpinan, penguasaan media dan juga social kemasyarakatan dan pemerintahan, sehingga gelar doktor pun sangat pantas diterimanya. Bukan hanya beliau yang juga bisa memperoleh pengakuan sebagai doktor kehormatan karena kemampuan profesionalitasnya yang memang hebat. 

  

Akhir-akhir ini dunia media sosial kita diramaikan tentang Kiai Yahya Cholil Staquf, yang menjadi ketua PBNU, sementara itu beliau tidak menamatkan pendidikannya di FISIPOL UGM. Beliau memang tidak menyelesaikan pendidikan bukan karena tidak mampu menyelesaikannya  akan tetapi karena keinginannya untuk menemukan lahan baru dalam dunia pendidikan lainnya. Banyak yang mempertanyakan kenapa yang dipilih adalah orang yang tidak memiliki kesarjanaan di tengah ijazah menjadi tolok ukur kemampuan seseorang. Di tengah rezim ijazah, maka semua keahlian diukur dari ijazah. Seseorang dinyatakan memiliki pengetahuan jika yang bersangkutan sudah menyelesaikan pendidikannya dalam level yang ditempuhnya. Kiai Yahya tidak menyelesaikan pendidikannya, maka dianggaplah tidak memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi besar seperti NU.

  

Ada orang yang membandingkannya dengan Muhammadiyah yang dipimpin oleh seorang Professor, yang secara akademik tentu bisa dipertanggungjawabkan. Pak Haedar Nashir adalah alumni FISIPOL UGM, sama dengan Kiai Yahya, hanya yang membedakan adalah Pak Haidar Nashir menyelesaikan pendidikannya bahkan lulus program doktor dan kemudian memperoleh gelar professor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. 

  

Lalu pertanyaannya, apakah dengan begitu kualitas Kiai Yahya diragukan. Jawabannya tentu tidak. Kiai Yahya memiliki segudang pengalaman berbasis pengetahuannya yang sangat luar biasa. Kiai Yahya memenuhi standart disebut kiai karena memiliki basis pengetahuan kitab-kitab klasik yang selama ini menjadi ukuran standart di kalangan kiai-kiai NU. Beliau juga sangat fasih dalam Bahasa Arab, Inggris dan lainnya. Selain juga kemampuan untuk memimpin organisasi besar seperti NU. Sebagai orang yang pernah dipercaya oleh Gus Dur untuk menjadi juru bicaranya, maka kapasitasnya untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Gus Dur tentu sudah sangat teruji.  Selain itu juga memiliki jaringan internasional yang sangat baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengetahuan Kiai Yahya sangat memadai untuk memimpin organisasi besar, NU.

Dunia ini sedang bergerak bahwa ijazah bukan satu-satunya alat untuk menilai kapasitas dan kemampuan seorang individu. Ijazah merupakan syarat utama tetapi tidak selalu menentukan. Pengetahuan dan pengalaman yang akhirnya akan menjadi penentu terhadap kapasitas dan kemampuan seorang individu. Google pernah membuat kejutan dengan membuat iklan yang intinya, Google menerima karyawan  tanpa ijazah asalkan memenuhi standart yang sudah ditetapkannya. Artinya, bahwa bukanlah ijazah yang menentukan seseorang akan lolos atau tidak dalam recruitmen pekerjaan, akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya. Jika seperti ini, maka benar juga apa yang disampaikan oleh Dale Goleman, yang menyatakan bahwa ijazah, sebagai kemampuan hard skills,  hanya memberikan kontribusi sebesar 20% saja untuk menjadi sukses. Kemampuan  soft skills yang justru menentukannya. 

  

Di dalam menghadapi realitas sosial seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhitungkan: pertama, kita bisa menilai seseorang berbasis pada produksi pengetahuan yang dihasilkannya dan dikuasainya. Basis pengetahuan tersebut tentu berimplikasi pada pengalaman dan produk kerja yang dihasilkannya. Para kiai di masa lalu  memiliki basis pengetahuan dan pengalaman yang sangat baik sehingga diakui sebagai kyai. Bukan ijazah yang menjadi ukurannya akan tetapi seberapa pengetahuan dan pengalaman yang menjadi tolok ukurnya.

  

Kedua, komunitas NU telah lama mengajarkan banyak hal tentang rezim pengetahuan. Artinya, bahwa menakar basis ke-kiai-an bukan karena faktor ijazah akan tetapi sejuah mana pengetahuan akan ilmu keislaman tersebut dimilikinya. Ada yang ahli hadis, ahli tafsir al-Qur\'an, ahli tasawuf, ahli ilmu Bahasa, dan ahli ilmu keislaman lainnya dan pengetahuan tersebut diakui sebagai kemampuan yang mengantarkannya untuk menjadi kyai. Para kiai NU telah mengajarkan tentang bagaimana rezim pengetahuan harus dipertimbangkan juga di dalam menentukan basis keahlian seseorang. 

  

Ketiga, kehadiran basis rezim pengetahuan tentu tidak menafikan basis ijazah. Dewasa ini saya kira ijazah tetap diperlukan sebagai ukuran dasar untuk menentukan hard skilled seseorang. Namun juga yang tetap diperhatikan adalah basis pengetahuan dan pengalaman. Keduanya tetap  menjadi ukuran penting di dalam menentukan kapasitas kemampuan seseorang. Dengan demikian, menentukan secara proporsional antara ijazah dan pengetahuan tentu menjadi penting  untuk mengukur keahlian seseorang. Saya tentu tetap setuju bahwa dewasa ini memang masih menjadi rezim ijazah, tetapi rezim pengetahuan juga harus menjadi dasar utama untuk menilai seseorang. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional agar tidak terjebak pada penilaian sempit tentang kapasitas seseorang secara individual.

  

Sudah  saatnya kita menghargai rezim pengetahuan sebagai keniscayaan bagi pengakuan kapasitas seseorang agar  kita tidak terjebak pada upaya mendiskreditkan orang yang tidak memiliki ijazah. Banyak orang yang berhasil karena  memiliki pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya juga mendapatkan pengakuan akan prestasinya. Di Indonesia, saya kira banyak orang yang tidak memiliki ijazah tetapi bisa berhasil dalam upayanya untuk merengkuh kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.