(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Din Syamsudin Dan Islam Wasathiyah

Opini

Isu tidak sedap sedang menerpa Prof. Din Syamsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga mantan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP)   yang kemudian digantikan oleh Prof. Syafiq A.Mughni karena Beliau mengundurkan diri dari jabatan dimaksud. Beliau dilaporkan ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena dituduh radikal.  Laporan ini dilayangkan oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB), 10/11/2020.

  

Pada waktu Beliau menjabat di birokrasi,  maka banyak pekerjaan yang diselesaikannya, di antaranya sebagai penggagas  Islam wasathiyah dalam kegiatan konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia. Hadir pimpinan dan  ulama baik dari Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika dan negara-negara lainnya. Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari forum internasional ini, terutama yang menyangkut Islam wasathiyah dan kerukunan umat beragama. Acara yang diselenggarakan di Bogor dan dihadiri oleh Presiden Jokowi ini diselenggarakan tanggal 1-3 Mei 2018, dan menghasilkan Bogor Message. “Dari Bogor Kita Gelindingkan Islam Wasathiyah ke Dunia”. (republika.co.id diunduh 20/2/21).

  

Pasca mengundurkan diri dari jabatan tersebut, maka Prof. Din lalu terlibat pada upaya untuk memberikan kritik kepada pemerintah bersama beberapa tokoh lainnya. Di  antaranya adalah Prof. Rohmat Wahab, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan beberapa eksponen tokoh agama lainnya. Beliau melakukan kritik tentang demokrasi yang  memasung kebebasan, pemahaman tentang Pancasila yang akan diarahkan ke penafsiran lain, dan upaya untuk mengekang kegiatan keagamaan  yang berseberangan dengan pemerintah.  Hal ini menyebabkan  Beliau memperoleh citra negatif di kalangan pemerintah dan bahkan juga perguruan tinggi. Beliau lalu dilaporkan ke KASN dan BKN dengan tuduhan terlibat dalam gerakan radikalisme.

  

Saya mengenal  baik Prof. Din. Baik sebagai sesama kolega dosen maupun jabatan. Kami pernah menguji disertasi di UIN Sunan Ampel dan juga sering bertemu dalam forum akademis maupun organisasi melalui seminar-seminar maupun dalam kapasitas sebagai pejabat di Kemenag. Beliau merupakan tokoh yang sangat anti kekerasan, dan sangat Pancasilais serta sangat berkomitmen agar tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap bangsa dihentikan.

  

Saya pernah mengkritiknya ketika Beliau hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh HTI dalam tajuk “Konferensi Khilafah” di Gelora Bung Karno, tahun 2015, dan beliau menyampaikan: “kalau saya tidak datang di acara itu, maka acara itu akan melenceng sangat jauh dari keinginan untuk membangun Indonesia sebagai negara bangsa”. Ada banyak orang yang keliru memahaminya, sebab dianggapnya bahwa kedatangannya sebagai bentuk dukungan. Padahal ada hidden agenda, bahwa Beliau ingin meluruskan kembali tentang makna membangun Indonesia dalam frame kebangsaan.

  

Pada waktu Beliau hadir di Vatican, pada acara “Dialog Antar Agama Masyarakat Indonesia di Eropa” yang diselenggarakan Duta Besar RI di Vatican, 30 Juni-06 Juli 2018. Pak Din hadir selaku pejabat negara, sebagai “Utusan Khusus Presiden Untuk  Dialog Kerukunan Antaragama dan Peradaban”. Saya ingin mengutip pikiran Beliau yang telah saya tuliskan di dalam buku saya yang berjudul “Perjalanan Etnografi Spiritual (2020), halaman 162-163. sebagai berikut:  “Ada beberapa pikiran yang beliau sampaikan: pertama, kemajemukan ialah sunnatullah, hukum Allah. Oleh karena itu, kemajemukan merupakan keniscayaan tetapi juga sekaligus ujian bagi kita semua. Apakah kita bisa mempertahankan kemajemukan itu sebagai kekuatan atau justru sebagai kelemahan. Kedua, kita harus memperkuat persatuan dalam kemajemukan. Jangan hanya mendasarkan persaudaraan itu atas dasar agama. Atau di dalam Islam disebut sebagai ukhuwah Islamiyah saja,  tetapi justru ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persaudaraan berbasis biologis. Kita sama keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Ibrahim. Jika kita ada yang Islam atau Kristen sebenarnya karena Nabi Ibrahim memiliki dua isteri yang menyebabkan kita berbeda. Tetapi meskipun berbeda tetapi sesungguhnya kita adalah satu kesatuan. Yaitu kesatuan biologis atau persaudaraan biologis.

  

Ketiga, Indonesian Nationalism itu bisa rapuh jika terhadap generasi muda tidak dididik mengenal dan memahami sejarah. Jika anak-anak muda melupakan sejarah bangsa ini, maka akan terpecah belah. Yang menjadikan kita sebagai bangsa itu bukan karena kesamaan ras, suku dan budaya akan tetapi kesamaan penderitaan karena dijajah. Maka melestarikan perasaan seperti ini menjadi penting. Kita harus terus bersatu untuk menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Kita tidak boleh bereuforia dengan globalisasi sebab globalisasi juga akan memunculkan pluralisasi. Akan hadir perasaan-perasaan sebagai suku, agama dan juga ras yang makin kuat di tengah globalisasi tersebut.

  

Keempat,   kita perlu merevitalisasi makna Pancasila. Selama ini Pancasila bisa menjadi modalitas bangsa yang sangat baik. Bahkan banyak negara yang memuji kita karena Pancasila, tetapi di dalam negeri justru dicaci maki karena kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus melihat relevansi antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jangan sampai ada gap di antaranya. Pancasila harus diwujudkan dalam kerja nyata dan bukan hanya dibicarakan. Pancasila harus diterjemahkan di dalam system ekonomi, system politik dan juga system sosial. Jangan ada perbedaan antara Pancasila dengan system-sistem ini”.

  

Tulisan ini memang tidak diupayakan untuk melacak pikiran Pak Din secara umum atau khusus, tetapi berdasarkan atas pernyataan beliau ini, maka tentu tidak boleh  ada yang meragukan komitmennya tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebinekaan. Beliau adalah sosok yang memiliki pandangan tentang relasi antara negara dan agama\nyang bercorak symbiosis mutualisme. Beliau sangat tidak setuju tentang negara dengan corak khilafah atau berdasar agama.  Beliau secara tegas menyatakan bahwa menjadi negara dengan dasar Pancasila, dan secara yuridis berdasar atas UUD 1945 dan bentuk NKRI adalah pilihan yang sangat tepat. Hal ini semata-mata didasari oleh pemikiran bahwa Indonesia yang plural dan multikultural harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan bukan agama. Bahkan Beliau juga mengingatkan agar anak-anak muda jangan melupakan sejarah, terutama sejarah bangsanya. Jangan karena belajar di luar negeri lalu tertarik dengan ideologi  selain Pancasila. Anak-anak muda harus diajari sejarah Indonesia secara benar dan konsisten.

  

Jika kemudian sekarang Beliau melakukan kritik terhadap pemerintah,  maka hal itu dilakukannya berdasarkan atas nuraninya bahwa ada yang “bengkok” dari pelaksanaan dan pengelolaan negara, misalnya dalam keinginan untuk menggolkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang di dalamnya sarat dengan keinginan sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan tentang Pancasila berdasarkan atas sila-sila Pancasila sesuai dengan pemikirannya.

  

Saya memahami bahwa upaya yang dilakukan adalah usaha untuk melakukan kritik secara konstruktif atas penyelenggaraan negara dan bukan karena kebencian terhadap pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Makanya, upaya untuk mempolitisasi atas tindakan Beliau yang melakukan kritik atas penyelenggaraan pemerintahan seharusnya dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi kita semua.

  

Wallahu a’lam bi al shawab