(Sumber : RRI)

Islam, Kepemimpinan dan Pemilu 2024

Opini

Kepemimpinan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia secara berkelompok. Jika terdapat sekelompok  manusia dipastikan di dalamnya terdapat orang yang menjadi pemimpin, baik dipilih secara langsung atau tidak langsung. Kepemimpinan kemudian berkembang seirama dengan perkembangan zaman dan setiap penggolongan social dipastikan terdapat system kepemimpinan. Ada negara, organisasi sosial, ekonomi, politik dan bahkan agama juga memastikan terdapat system kepemimpinan di dalamnya.

  

Setiap penggolongan sosial dipastikan terdapat system yang dipilih sesuai dengan kepentingan yang  terkait dengan kepemimpinan, yaitu cara yang dipilih untuk menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Bahkan tidak hanya kehidupan manusia yang berkelompok yang memiliki pemimpin, bahkan hewan seperti sekelompok singa, harimau dan pinguin juga memiliki siapa yang memimpin. Biasanya siapa yang paling kuat itulah yang menjadi pemimpin. Maka terdapat suatu statemen: “homo homini lupus” atau “siapa yang kuat itulah yang memimpin.”

  

Organisasi sosial keagamaan juga memiliki system di dalam kepemimpinannya. Misalnya NU sebagai organisasi social keagamaan, maka seorang pemimpin akan dipilih secara langsung oleh muktamirin atau pesarta muktamar. Ketua tanfidziyah atau Ketua umum PBNU dipilih berdasarkan suara terbanyak dari muktamirin yang memiliki hak suara. Sedangkan Muhammadiyah memilih beberapa orang dari peserta kongres, dan yang terpilih tersebut akan menentukan siapa yang akan memimpin atau menjadi ketua PP Muhammadiyah.

  

Hal yang paling rumit adalah kepemimpinan di dalam suatu negara. Terdapat keanekaragaman di dalam menentukan pemimpin negara. Di dalam system kenegaraan yang bercorak  monarkhi, maka pemimpin ditentukan oleh factor keturunan. Sistem ini telah dipilih sebagai system kepemimpinan archaic atau system kuno, yang terus berlangsung di era modern dengan berbagai modifikasi di dalamnya. Misalnya di masa kerajaan-kerajaan Jawa di masa lalu seperti Majapahit, maka dikenal ada raja dan ada patih. Raja merupakan pengambil kebijakan dan patih adalah  pelaksana kebijakan. Tetapi raja memiliki hak mutlak di dalam menjalankan roda pemerintahan. Raja adalah negara dan negara adalah raja. Di dalam system kerajaan Islam di Jawa, terutama masa Panembahan Senopati, maka raja tidak hanya melambangkan kekuasaan duniawi tetapi juga memiliki otoritas keagamaan. Panembahan Senapati ing alaga Sayyidin Panatagama. 

   

Seirama dengan perkembangan modern, maka beberapa system kerajaan di negara modern, seperi Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, dan Thailand, maka raja menjadi symbol negara dan penentu kebijakan negara, tetapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Pemerintahan negara dibawah kendali Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Negara-negara  tersebut bisa disebut sebagai monarkhi demokratis. Berbeda di Arab Saudi yang tidak mengenal system demokrasi, maka yang menjalankan pemerintahan adalah putera mahkota. Di sini tidak perlu pemilihan umum, sebab raja akan menentukan siapa yang menjadi putera mahkota sesuai dengan undang-undang yang disepakati. 

  

Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi, yang pemilihan presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. One man one vote. Inilah demokrasi yang dianggap terbaik oleh berbagai negara dengan dedengkotnya adalah Amerika Serikat. Meskipun terdapat berbagai ragam tentang bagaimana pembagian kekuasaan, akan tetapi yang jelas bahwa rakyat dianggap  yang berkuasa dengan cara melakukan pilihan sesuai dengan pemikiran dan kehendaknya. 

  

Indonesia telah mengalami berbagai pola demokrasi, baik di masa Orde Lama, Orde Baru dan juga Orde reformasi. Di masa Orde lama, system demokrasi disebut sebagai demokrasi terpimpin, di masa Orde Baru disebut sebagai demokrasi Pancasila dan di masa Orde Reformasi disebut sebagai demokrasi langsung. Masing-masing memiliki ciri yang bisa membedakan antara satu dengan lainnya. Pada masa  demokrasi Pancasila sesungguhnya  bisa dinyatakan sebagai demokrasi perwakilan, dan baru pada Orde reformasi digunakan pola demokrasi langsung yang ditandai dengan perubahan dari system perwakilan ke system langsung, rakyat bisa memilih wakilnya di legislative dan memilih langsung presiden/wakil presiden sebagai pimpinan eksekutif.

  

Di dalam demokrasi langsung sebenarnya terjadi problem yang tidak sederhana, misalnya terjadinya politik uang, yang tentu saja menghasilkan kepemimpinan politik yang kurang akuntabel. Di dalam konteks ini saya menyebutnya sebagai politik kleptomania, yaitu sebuah produk politik yang diakibatkan oleh politik uang, sehingga menghasilkan perwakilan politik di DPR/DPRD dan juga presiden dan wakil presiden yang dipilih berdasarkan berapa urang yang dikeluarkannya. Masih terdapat masalah bahwa para pemilih sesungguhnya tidak memahami siapa figure yang harus dipilih. Makanya, jika kemudian ada pilihan yang kemudian dirasakan tidak relevan dengan  yang seharusnya, maka hal ini disebabkan karena rendahnya literasi tentang pemilu.

  

Memang tidak mudah untuk memberikan penjelasan tentang siapa yang seharusnya dipilih. Sejauh yang bisa dikomunikasikan adalah tentang kriteria tentang siapa yang layak dipilih berdasarkan kriteria yang umum atau khusus. Islam sebenarnya telah memberikan pedoman tentang bagaimana persyaratan untuk menjadi pemimpin. Berdasarkan penjelasan  MUI bahwa untuk memilih pemimpin maka harus dipertimbangkan dalam empat aspek, yaitu: shiddiq, Amanah, tabligh dan fathonah.  Menurutnya dinyatakan bahwa pemimpin itu harus orang yang jujur, harus orang yang terpercaya, harus transparan dan harus cerdas. Kejujuran merupakan masalah bangsa. Banyaknya kasus korupsi dan juga penyelewengan di dalam berbagai aspek kehidupan,  maka yang harus dipilih adalah orang yang memiliki kejujuran atau  teladan di dalam kejujuran. Pemimpin juga harus Amanah artinya memiliki keterpercayaan. Artinya rekam jejaknya bisa menggambarkan keterpercayaan di dalam aktivitas politik dan kehidupan sosialnya. Selain itu juga transparansi yang dilakukannya, dan terakhir memiliki kecerdasan, tidak hanya kecerdasan rasional, akan tetapi juga kecerdasan emosional, social dan spiritual.

  

Berdasarkan kriteria ini, maka pemilih akan dapat menentukan siapa yang kiranya memenuhi standart tinggi, sedang dan rendah. Bisa jadi ada yang memenuhi standart tinggi dalam satu aspek tetapi aspek lainnya rendah. Oleh karena itu, yang menentukan akhirnya adalah akumulasi dari keberadaan standart secara umum dan khusus sehingga akan didapatkan satu capres/cawapres atau DPR/DPRD yang memiliki nilai lebih baik dari lainnya. 

  

Rasanya memang diperlukan semacam literasi memilih pemimpin, sehingga rakyat yang memilih akan mengetahui dengan jelas siapakah capres/cawapres atau DPR/DPRD yang cocok untuk dipilih. Jadi jangan sampai seperti memilih kucing di dalam karung, sehingga jika terjadi kebijakan politik yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka rakyat sendirilah yang sesungguhnya bersalah.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.