(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Jadi Ulama dalam Bingkai Kebangsaan

Opini

Ulama sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat adalah seseorang yang dianggap sebagai ahli agama dan berkemampuan menyampaikan paham keagamaannya tersebut untuk kepentingan menyebarkan ajaran agama (baca Islam). Mereka adalah seseorang yang pernah mendapatkan Pendidikan di bidang keagamaan dengan tingkatan sesuai dengan waktu dan lama belajarnya sehingga terhadap mereka juga memiliki keunggulan dalam pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di antaranya ada ahli tafsir, ahli hadis, ahlu fikih, ahli tasawuf dan sebagainya.

  

Kata ulama memang telah mengalami perluasan makna. Jika di masa lalu hanyalah mereka yang memiliki pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam saja yang disebut sebagai ulama, yang di dalam konsepsi Jawa disebut Kiai, di Madura disebut sebagai Lora atau Bindara, di Jawa Barat disebut ajengan, di wilayah Sumatera disebut sebagai Buya, atau di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat disebut sebagai Tuan Guru, dan sebagainya. Pada prinsipnya mereka yang memiliki kelebihan dalam paham dan pengamalan beragama dan bahkan ahli-ahli lain bisa disebut sebagai ulama. Ulama dalam konteks pemahaman umum secara etimologis.

  

Sebagaimana kata ulama yang memiliki perluasan makna, maka kata kiai juga memiliki perluasan istilah. Jika di masa lalu, kiai itu sebutan khas dari masyarakat terhadap orang yang memiliki pesantren, maka sekarang sudah berubah. Orang yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang baik bisa disebut sebagai kiai. Makanya juga terdapat kiai politik, seorang kiai yang semula mengajar di lembaga pendidikan Islam lalu memasuki dunia politik. Kiai panggung adalah kiai yang memberikan ceramah dari panggung ke panggung, dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus memiliki Lembaga Pendidikan Islam. Kiai langgar atau orang yang mengajar al-Qur\'an di langgar atau mushallah,  dan kiai pendidik yaitu orang yang secara khusus mendedikasikan kehidupannya pada pendidikan Islam di lembaga pendidikan.

  

Seirama dengan perubahan zaman dan semakin menguatnya pemahaman agama bercorak Timur Tengah, maka sebutan ustaz dan ulama juga menjadi mengedepan. Kata ustadz diberikan kepada seseorang yang mengajar di berbagai institusi Pendidikan Islam, misalnya Rumah Tahfidz, Komunitas Hijrah, Komunitas Hijaber dengan label ustazah, dan semua yang terkait dengan penyebaran Islam di berbagai media. Misalnya televisi, radio, media social dan sebagainya. Label ini nyaris digunakan oleh masyarakat untuk memberikan sebutan kepada mereka yang memahami agama dan melakukan dakwah di dalamnya.

  

Pekan ini dunia media sosial diramaikan dengan penangkapan terhadap sejumlah ulama. Ada  tiga ulama yang diindikasikan kontra pemerintah oleh Densus 88. Bahkan mereka juga ada yang aktivis organisasi ulama (MUI) yang selama ini menjadi wadah bagi para ulama dari berbagai organisasi Islam untuk kepentingan umat Islam. Mereka ini ditangkap oleh Densus 88 karena dari jejak digital yang didapatkannya ternyata memang pantas untuk ditangkap. Tentu saja jejak digital itu bisa dilacak dengan teknologi media, misalnya media track atau media investigasi. Jaringan-jaringannya bisa dilacak dengan perangkat teknologi informasi secara akurat. Melalui media social maka penangkapan terhadap “ulama” ini menjadi viral, sehingga muncullah berbagai komentar dari masyarakat atau tokoh-tokoh organisasi yang bahkan selama ini mengusung tema moderasi beragama atau Islam wasathiyah

  

Kanal youtube tentu menjadi media paling ampuh untuk menggiring opini. Dan setiap unggahan yang ditayangkan di kanal youtube pastilah ada agenda settingnya. Ada yang ingin dijadikan sebagai bahan perbincangan atau menjadi viral. Jika di masa lalu, hanya media cetak atau media televisi yang bisa melakukan agenda setting, akan tetapi di era every body can be a journalist, maka agenda setting pun berubah, dari agenda setting institusional ke agenda setting individual.

  

Pro kontra penangkapan atas ulama tersebut tentu terjadi di media social. Ada yang menyayangkan dengan kritik yang sangat keras bahkan terkesan menantang Densus 88, ada yang memberikan kritik secara proporsional dan ada yang membela Densus 88 terkait dengan penangkapan dimaksud. Saya tidak ingin menyebut siapa-siapa yang melakukannya karena saya tahu bahwa masyarakat sudah sangat cerdas dalam membaca siapa yang pro dan siapa yang kontra. 

  

Namun saya ingin memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menyikapi terhadap masalah ini. Tentu bukan merupakan kepastian bahwa pandangan ini yang terbaik, sebab pasti ada kebaikan lain juga yang patut diperhitungkan. Di antara yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah: pertama, para ulama adalah warga negara Indonesia dan bukan warga negara lain. Maka selayaknya tidak mendegradasi regulasi-regulasi sebagai produk negara yang memiliki makna positif dalam kehidupan masyarakat. Negara tentu memiliki kewenangan dalam merumuskan regulasi. Jika regulasi tersebut bermakna kebaikan untuk kemaslahatan umat, maka regulasi tersebut tentu harus didukung oleh para ulama. Jika regulasi tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi umat maka ada mekanisme untuk melakukan penolakan dengan cara yang beradab. 

  

Kedua,  tentu tidak pada tempatnya membandingkan hukum Allah dengan hukum produk negara. Hukum Allah itu bercorak universal, mengatur yang prinsip dan general. Sedangkan hukum produk manusia memiliki batas kewilayahan dan otoritas. Jadi semestinya harus dipahami bahwa hukum Allah itu sesuatu yang substantif dalam konteks menjadi pondasi atau pilar atau dasar bagi terciptanya produk hukum yang dihasilkan oleh manusia. Kita tentu harus bersyukur bahwa negeri ini makin “religious”. Semakin banyak regulasi berbasis Syariah, bahkan sampai adanya perda-perda Syariah.

  

Ketiga, bagi tokoh agama Islam  seharusnya tidak memberikan komentar di media social yang justru memanaskan situasi social. Apalagi komentarnya itu hanya berdasarkan atas komentar orang lain dan tidak melakukan check and recheck terhadap fakta yang sebenarnya. Para ulama yang memiliki pengetahuan setingkat lebih tinggi dibandingkan kaum awam, seharusnya melakukan check and recheck berbasis pada 5 W dan 1 H. Pengecekan harus dilakukan juga dalam rangka memastikan kebenaran untuk menghindari atas komentar yang berat sebelah apalagi membela yang sebelah. Para ulama sebagai kelompok paling tercerahkan seharusnya tidak memberikan informasi yang justru akan menambah riuhnya media social yang semakin permissive

  

Keempat, masyarakat yang sekarang lebih well educated dan memiliki literasi media yang lebih baik juga jangan terjebak pada informasi yang terkadang “menyesatkan”. Harus dipahami bahwa tidak semua informasi di media itu benar dan tidak semua informasi di media social itu salah. Di sinilah perlunya kearifan dari para tokoh dan masyarakat agar menggunakan kemampuannya untuk membaca secara benar dan membaca informasi yang benar.

  

Kelima, jejak digital itu selalu meninggalkan bekas. Oleh karena itu apa yang diucapkan dan apa yang ditulis akan terekam dan dapat dibuka. Apalagi Tim Densus 88 yang memiliki kewenangan untuk kepentingan ini. Untuk menentukan sikap dan tindakan bagi Densus 88 dipastikan mereka  akan berkomunikasi misalnya dengan BIN atau BNPT atau institusi lainnya, sehingga tingkat akurasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin juga ada kesalahan sehingga terjadi salah tangkap, atau juga ada kekhilafan dalam melakukan keputusan, tetapi sebagai negara hukum, maka keputusan tentu ada di tangan para ahli dengan catatan bahwa hukum juga berada di dalam nuansa keadilan. Tidak tebang pilih dan tidak bias.

  

Sebagai negara yang menerapkan kebebasan bertanggungjawab tentu setiap apapun yang menjadi ucapan, sikap dan tindakan yang terkait dengan individu, komunitas, masyarakat dan negara tentu harus dipertanggungjawabkan. Makanya, semua ucapan, sikap dan tindakan kepada siapapun selayaknya didasarkan atas data dan bukan praduga. Jika yang diungkapkan praduga maka tentu akan memiliki konsekuensi  bisa saja dibawa  ke ranah hukum, dan akhirnya yang membuktikan adalah pengadilan. Dan  masyarakat  tentu ingin agar apa yang diucapkan oleh seorang individu tidak mengganggu ketenteraman, ketenangan dan kerukunan umat. Jadi jika ada seorang individu  yang membuat gangguan terhadap siapa saja, maka konsekuensinya adalah pelanggaran.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.