Jangan Kehilangan Tongkat Dua Kali Dengan RUU HIP

Opini

Oleh: Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya)

  

Bangsa ini sesungguhnya sudah kaya dengan pengalaman konflik yang disebabkan karena upaya untuk membelokkan ideologi kebangsaan dengan lainnya. Tidak hanya keinginan untuk menjadikan komunisme sebagai ideologi negara tetapi juga ideologi  Islam. Di masa lalu, berlarut-larutnya Sidang Konstituante pasca Pemilu 1955 tentu disebabkan perimbangan kekuatan antara yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara, Islam sebagai ideologi negara dan komunisme sebagai ideologi negara.

  

Selama 3,5 tahun semenjak sidang Konstituante, maka perdebatan menjadi berputar-putar di sekitar apa yang menjadi ideologi terbaik bagi bangsa ini. Tentu masing-masing berargumentasi bahwa ideologi pilihannya yang terbaik, bagi Masyumi, maka ideologi terbaik adalah Islam, bagi PKI ideologi terbaik adalah Komunisme dan bagi PNI dan lainnya maka ideologi terbaik adalah Pancasila. NU sebagai anggota Konstituante, lebih memilih Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Meskipun juga ada yang menganggap ideologi terbaiknya adalah Islam.

  

PKI sudah menjadi kekuatan besar pada Pemilu 1955. PKI dengan segenap partai pendukungnya memilih komunisme sebagai ideologi negara disebabkan oleh pengaruh China dan Uni Soviet yang kala itu sedang mencari partner untuk mengembangkan komunisme di dunia internasional. Makanya, dengan segenap kekuatannya PKI mencoba untuk bertahan dalam ideologi komunisme. Meskipun PKI pernah beberapa kali terlibat di dalam percobaan kudeta, tetapi dengan percaya diri di sidang Konstituante untuk menggolkan targetnya tersebut.

  

Untunglah di saat yang tepat, Presiden Soekarno melakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Empat tahun pasca Pemilu yang diwarnai perdebatan tentang bentuk negara dan ideologi negara yang tidak produktif, sehingga Dekrit Presiden adalah upaya hukum untuk mengakhiri seluruh perdebatan yang tidak produktif tersebut. Selama 3,5 tahun Sidang Konstituante tidak berbicara tentang pembangunan bangsa seperti apa, sebab hanya berdebat tentang bentuk negara dan dasar negara.

  

Sejarah memang tidak selamanya indah. Sejarah juga berisi bopeng-bopeng yang menyesakkan. PKI dan sekutunya yang gagal total di dalam percaturan ideologi negara, akhirnya memilih jalan kudeta tahun 1965, yang dikenal sebagai G30S/PKI, sebuah gerakan makar untuk menggantikan pemerintah yang absah, dengan mengganti bentuk negara dan juga ideologi negara. Tetapi dengan menyatunya kekuatan kebangsaan dari semua elemen bangsa, maka pergolakan akhirnya bisa diselesaikan dan PKI dibubarkan.

  

Tetapi sebagaimana diketahui bahwa ideologi itu tidak pernah mati. Ideologi akan terus hidup dan memiliki pengikut setia. Saya kira demikian pula dengan ideologi PKI. Ideologi ini akan terus hidup kapanpun, sebagaimana keyakinan yang mengakar di dalam diri, maka dia akan terus dan terus mencari tempat subur untuk tumbuh dan berkembang. Dalam sejarah Orde Lama, PKI juga terus hidup. Meskipun berkali-kali melakukan kudeta, akan tetapi juga terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi besar. Sebagai pemenang ke 4 dalam Pemilu 1955 menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melupakan peristiwa-peristiwa pemberontakan PKI. Hanya Orde Baru yang secara tegas dan meyakinkan untuk mematikan PKI dengan barbagai caranya. Salah satu prestasi yang dihadirkan oleh Presiden Soeharto dalam masa kepemimpinannya adalah ketegasannya untuk melarang PKI dan antek-anteknya. Berbagai upaya dilakukan untuk melarang kembalinya PKI dalam pentas masyarakat maupun negara. Tetapi tentu berakibat ideolog PKI berada di bawah tanah, dan terus hidup dengan cara-cara yang memungkinkannya.

  

Sampai saatnya kemudian bangkit dari kuburnya di saat reformasi birokrasi dengan memanfaatkan suasana keterbukaan dan demokratisasi. Era Soeharto yang otoriter dan diganti dengan era demokratisasi memungkinkan yang laten menjadi manifest, dan salah satunya adalah kekuatan latency PKI yang kemudian muncul dalam bentuk partai, yang dikenal sebagai Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang secara ideologis mengusung  ideologi baru “new komunisme” meskipun tidak ditampakkan secara literal. Kelompok ini terdiri dari anak-anak muda dengan kekuatan ideologi yang nyata, dan dengan kemampuan menyusun strategi yang hebat. Dengan ideologi Pancasila Reformisme, secara tidak langsung berkeinginan untuk mereformasi Pancasila dengan tafsirannya sendiri. PRD menyatakan sebagai pengagum Soekarno, dengan pemikiran Nasakom, dan pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Pasca perpecahan di dalamnya, maka Budiman Soedjatmiko menjadi ketua umum pertama PRD. (megapolitan.antaranews.com, diunduh 30/06/2020).

  

Dewasa ini, jagad Indonesia sedang diramaikan dengan munculnya RUU Haluan Ideologi Negara (HIP), yang diinisiatifkan oleh DPR RI. RUU ini menjadi bagian dari prolegnas 2020, sehingga berpeluang untuk dibahas lebih lanjut di dalam pembahasan regulasi antara DPR dan Pemerintah. Semula, konon katanya seluruh fraksi bersepakat untuk melanjutkan RUU HIP, termasuk PKS dan Partai Demokrat. Meskipun di tahap berikutnya, PD menarik diri dari dukungan, demikian pula PKS, sedangkan PKB dan lain-lain masih wait and see. Akhirnya, tuduhan sebagai pengusul utama RUU HIP adalah Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P), yang di dalamnya memang terdapat eksponen PRD, yang sebelumnya memang menyuarakan mengenai gagasan Pancasila Reformasi.

  

Saya tentu tidak memahami secara mendalam tentang perbincangan tentang RUU-HIP, yang sekarang ini sedang mengemuka. Tetapi melihat inti perdebatan adalah tentang isu menghilangkan Tap MPR tentang pelarangan PKI dan organisasi sejenis, lalu pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka betapa telanjang bahwa RUU ini memang berdimensi “Pancasila Reformatif”. Inti reformasi itu adalah pemerasan Pancasila dengan trisila dan berujung akhir pada ekasila atau gotong royong. Jadi inti ideologi bangsa Indonesia adalah gotong royong, yang bisa saja secara aplikatif dianggap sebagai bagian dari keinginan untuk mereduksi Pancasila dengan Ketuhanan sebagai moralitas dan norma yang mendasari seluruh sila-sila di dalam Pancasila.

  

Upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain memang bukanlah peristiwa biasa. Ada desain besar yang mendasari upaya-upaya ini. PKI telah melakukannya dengan sangat baik, hanya sayangnya keinginan berlebihan dan cepat itulah yang membuat akhirnya terjerembab di dalam Kudeta berdarah.  Peristiwa itu menjadi catatan penting ideolognya, bahwa upaya kekerasan tidak akan mampu untuk meretas soliditas bangsa ini, yang selalu meneriakkan “NKRI harga Mati, Pancasila ideologi bangsa”.

  

Upaya untuk merumuskan RUU-HIP dengan muatan seperti itu pastilah melalui proses yang panjang, dan dirumuskan oleh kaum ideolog yang sangat tinggi untuk menyusun strateginya. Tanpa berkeinginan untuk membuat prediksi yang berlebihan, namun jelaslah bahwa “tidak ada sesuatu di dalam tindakan yang tidak berbasis pada pemikiran yang mendalam”. Oleh karena itu dipastikan bahwa perumusan RUU-HIP ini sudah sangat mendalam dipikirkan, dan keinginan yang jelas untuk mereformasi Pancasila dengan memanfaatkan pemikiran masa lalu, yang sesungguhnya sudah kurang relevan. Saya kira sebagai bangsa yang besar, kita harus menghargai pikiran besar para pendahulu kita, dengan catatan yang terbaik bagi bangsa ini diteruskan, sedangkan yang sudah tidak relevan harus dimuseumkan. Pikiran mengubah Pancasila menjadi Trisila dan bahkan Ekasila selayaknya harus ditempatkan sebagai pemikiran masa lalu, yang tidak memiliki pijakan  empiris di masa sekarang.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.