(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Keharusan Standarisasi Dakwah di Indonesia

Opini

Dibandingkan dengan Malaysia, dakwah di Indonesia memiliki kebebasan yang lebih longgar. Di Malaysia, dakwah “diatur” dengan campur tangan negara dalam bentuk seleksi terhadap materi dakwah, terutama di masjid-masjid atau di dalam khutbah Jum’at. Bahkan buku-buku agama juga diseleksi terlebih dahulu sebelum dipublikasi. Hal ini dilakukan semata-mata dalam kerangka mengatur irama dakwah supaya tidak mengarah ke ekstrimitas tertentu. Jadi bukan semacam pembatasan dalam konteks, pemerintah membatasi pelaksanaan dakwah,  tetapi memberikan arahan agar dakwah seirama dengan kemajuan dan pengembangan masyarakat di Malaysia.

  

Di dalam pandangan saya, sebagaimana saya sampaikan di dalam acara sosialisasi Standarisasi Dakwah oleh Ditjen Bimas Islam, 20/09/2020, bahwa dakwah harus mengacu kepada tujuan dakwah yaitu untuk mengajak kepada kebaikan, kemajuan dan terciptanya masyarakat Islami dalam koridor NKRI. Jadi dakwah itu harus tetap memiliki pigura yakni Pancasila, NKRI, UUD1945 dan kebinekaan. Dakwah Islam itu harus menjadikan masyarakat semakin baik dalam tata pikir, tata sikap, dan tata perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 

  

Oleh karena itu terdapat tiga hal yang harus selalu dikaitkan dengan dakwah yakni untuk mengembangkan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan. Kita semua adalah orang Islam sekaligus orang Indonesia, dan orang yang harus berpikir tentang kemajuan. Kita bukan orang Islam Afghanistan, Irak atau Syria, tetap orang Islam Indonesia yang  harus  beragama Islam secara modern. Warga negara Indonesia yang maju dalam kehidupan material maupun spiritual, yang sejahtera dan bahagia berbasis pada penerapan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

  

Dakwah sebagai pengarah ke jalan kebenaran tentu harus disampaikan dengan kebenaran. Tentu melalui metode, media, materi dan dampak dakwah harus membawa masyarakat kepada kebaikan. Jadi kalau dakwah berisi pesan untuk membawa masyarakat kepada pertengkaran, percekcokan, perbedaan pendapat yang tajam bahkan konflik, maka hal itu bukanlah dakwah sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kita memiliki prinsip hidup yang tergambar dalam kerukunan, keharmonisan dan keselamatan.

  

Di dalam konteks membangun kehidupan berbasis pada keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan tersebut,  maka dakwah tentu harus distandarisasikan secara memadai untuk tujuan membangun kehidupan bangsa Indonesia yang aman dan damai, tenteram dan sejahtera serta bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Standarisasi bukan dimaksudkan untuk membatasi atau mengekang dakwah Islam, tetapi untuk memberikan rambu-rambu yang jelas, mengenai konten dakwah yang berselaras dengan tujuan dakwah tersebut. Negara sama sekali tidak akan membatasi pelaksanaan dakwah. Jika ini dilakukan maka negara telah melakukan kekeliruan yang mendasar. Sebagai negara yang “Berketuhanan Yang Maha Esa” tentu di antara yang menjadi targetnya adalah bagaimana menjadikan agama sebagai patern for behaviour bagi seluruh\nmasyarakat beragama di Indonesia.

   

Secara regulatif, masyarakat Indonesia telah memiliki sejumlah aturan, yaitu: Undang-Undang No 1 PNPS, Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Keputusan Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, kemudian Peraturan Bersama  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, No 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala daerah dalam pemeliharaan  kerukunan umat beragama, Pemberdayaan  Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat,  dan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

  

Semua regulasi ini dibuat untuk “mengatur” lalu lintas dakwah agar bersesuaian dengan keinginan masyarakat dan negara. Diwujudkannya regulasi ini tentu dapat dilihat dari corak hubungan antara agama dan negara, yang disebut sebagai simbiosis mutualisme, atau negara membutuhkan agama sebagai pedoman moralitasnya dan agama membutuhkan negara sebagai wadah untuk pengembangan umat beragama.

  

Sebagai konsekuensinya, dai tentu harus memahami apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan dan mana yang harus dilakukan, yang semuanya  tentu harus berdasar atas regulasi yang dibuat oleh negara bersama komunitas beragama. Misalnya, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 merupakan hasil diskusi panjang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Jadi, regulasi ini merupakan pedoman bersama dalam merajut gerakan dakwah yang berkeislaman dan berkeindonesiaan.

  

Saya ingin mengingatkan kembali tentang sembilan pedoman dalam melaksanakan penyiaran agama, sebagaimana pernah dipublikasikan oleh Ditjen Bimas Islam, tahun 2018, yang berisi arahan tentang penyelenggaraan penyiaran agam. Pertama, memiliki pemahaman dan komitmen diturunkannya agama. Kedua, disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Ketiga, disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun. Keempat, bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional dan multikultural. Kelima, materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat consensus kebangsaan Indonesia. Keenam, materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. Ketujuh, materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik ibadah antar atau dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif. Kedelapan, materi yang disampaikan tidak berisi kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis. Kesembilan, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

  

Tentu ada beberapa alasan tentang perlunya standarisasi dakwah, bahwa  dakwah merupakan aktivitas keagamaan untuk menyampaikan kebenaran agama, dan memiliki prinsip menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Dakwah tersebut mengajak untuk menuju kepada jalan kebenaran, yaitu  proses transformasi menuju perilaku Islami, sehingga muara dakwah adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Di dalam  konteks seperti ini, maka  diperlukan standarisasi pada semua proses dakwah dan produknya.

  

Jika kemudian Kemenag Ditjen Bimas Islam menggagas tentang pentingnya standarisasi dakwah Islam tentu bukanlah hal yang menyalahi regulasi atau norma masyarakat. Bahkan seandainya diperlukan program sertifikasi dai juga bukan hal yang berlebihan, selama prosesnya disepakati bersama dengan para tokoh organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, PERTI, Jam’iyatul Washliyah dan Nahdlatul Wathon. Pada kepentingan ini, maka berlaku konsepsi “pola umum berlaku mendasar” dan “pola khusus berlaku mendalam”. Pemerintah bersama organisasi keagamaan menentukan standard umumnya dan kemudian secara internal ditindaklanjuti oleh organisasi keagamaan untuk mengatur secara internal. Sementara itu, untuk sertifikasi harus dilalui melalui proses internal organisasi dan Kemenag hanya memberikan rekomendasi berbasis atas usulan organisasi keagamaan. Corak sertifikasi tentu bukan sebagai mandatory tetapi merupakan voluntary. Jadi bukan kewajiban yang melekat sebagai keharusan tetapi pilihan.

  

Namun demikian, jika dikaitkan dengan kepentingannya, maka sertifikasi merupakan kewajiban ijtima’iyah atau kewajiban berdasar atas kepentingan kemasyarakatan. Jadi rasanya memang diperlukan standarisasi dakwah selain kewajiban voluntaristic untuk melakukan sertifikasi penceramah agama atau dai.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.