(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Khilafah di Indonesia: Mimpi Kaum Ilusionis

Opini

Tidak bisa dipungkiri bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana jihad yang juga merupakan ajaran Islam. Namun demikian, bagaimana penerapan khilafah sebagai ajaran Islam untuk mengatur negara dan pemerintahan, maka terdapat gambaran penafsiran yang berbeda di antara para ulama. Bagi kelompok formalis, maka penerapan ajaran khilafah adalah dengan menjadikan Islam atau ajaran Islam sebagai dasar negara dan pemerintahan, sementara  kelompok substansialis berpaham bahwa mengenai sistem pemerintahan atau negara tidak harus berdasar atas Islam akan tetapi yang secara tegas bahwa negara atau pemerintahan tersebut menjadikan Islam sebagai basis moralitas dalam mengatur negara. 

  

Para pendiri bangsa memang terbelah di dalam keinginan mengimplementasikan tentang dasar negara. Ada yang menggunakan agama sebagai dasar negara dan ada yang menggunakan yang lain. Beberapa negara di Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, UEA, Iran, Mesir dan lainnya menggunakan Islam sebagai dasar negara. Namun demikian, corak atau bentuk pemerintahannya juga bermacam-macam. Ada yang sistem mornarki dan ada yang sistem republik. Misalnya Saudi Arabia yang mengambil bentuk pemerintah kerajaan sementara Mesir menggunakan system jumhuriyah (republik). Selain itu, misalnya Malaysia berdasar atas Islam tetapi menggunakan sistem monarki parlementer, sementara Indonesia menggunakan sistem republik dengan dasar negara Pancasila. 

  

Khilafah adalah ajaran Islam dan pernah dipraktikkan di dalam sistem pemerintahan. Baik di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara, maupun Khulafaur Rasyidin juga menggunakan sistem khilafah. Jika Nabi Muhammad SAW secara otomatis menjadi pemimpin negara karena kewahyuannya, maka khulafur rasyidin dipilih oleh satu team yang disepakati oleh umat Islam pada waktu itu. Hal yang jelas bahwa sistem khilafah itu pernah ada di dalam sejarah Islam, sebagaimana juga pada zaman pemerintahan Bani Umawiyah maupun Bani Abbasiyah bahkan hingga Bani Fathimiyah di Mesir, maupun kekhalifahan Turki Utsmani. Semua ini adalah penerapan sistem kekhalifahan yang beraneka ragam bentuk negaranya. Tetapi yang prinsip bahwa ada yang menggunakan sistem permusyawaratan dan ada yang berbentuk kerajaan. Semuanya sah di dalam sejarah  Islam. Semua pernah terjadi di dalam perkembangan umat Islam di dunia ini.

  

Jadi memang harus dibedakan antara dasar negara dengan bentuk negara. Di dalam sistem kekhalifahan yang pernah terjadi di dalam sejarah umat Islam, maka dasar negaranya adalah Islam tetapi bentuk negaranya bermacam-macam. Hal ini merupakan realitas sosial-politik yang memang pernah terjadi di dalam sejarah umat Islam. Khilafah adalah realitas di dalam ajaran Islam. 

  

Islam yang mana yang dijadikan sebagai dasar negara, tentu saja adalah Islam hasil penafsiran dari para ulama yang berada di dalam negara dimaksud. Jadi Islam yang sudah ditafsirkan oleh para ulama. Makanya di dalam sebuah negara Islam juga terjadi berbagai penafsiran. Mesir misalnya menghasilkan kelompok Ikhwanul Muslimin, yang akhirnya dilarang sebab berseberangan dengan penafsiran ulama yang mendukung pemerintahan di Mesir. Bahkan tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna akhirnya juga terbunuh. Penggantinya adalah Sayyid Qutub yang ternyata lebih fundamentalis. Doktrin Sayyid Qutub adalah “Khalifah sebagai solusi”. Akhirnya  Sayyid Qutub  dihukum mati. 

   

Hal yang unik tentu saja adalah Indonesia. Negeri ini tidak berdasar Islam dan berbentuk republik. Makanya di dalam sistem kenegaraannya, tidak dapat dinyatakan secara formalistis menjadi Islam sebagai dasar negara tetapi juga tidak bisa dinyatakan melepaskan sama sekali agama di dalam system penyelenggaraan negara. Indonesia juga bukan negara sekular yang memisahkan antara agama dan negara, sebab agama bukan urusan privat tetapi urusan publik. Indonesia menganut publik religion and not  privat religion. Inilah keunikan Indonesia di dalam relasi antara agama dan negara. Sebagai konsekuensi atas agama publik, maka terdapat Kementerian Agama, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur relasi antar umat beragama dan juga pendidikan agama dan keagamaan. Jadi Kementerian Agama tidak mengatur agama, yang menjadi domain para ulama atau ahli agama, tetapi tugasnya adalah mengatur hubungan antar umat beragama. 

  

Sebagai konsekuensi dari realitas religio-sosial politik ini, maka Indonesia disebut sebagai negara Berketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis atau moralitas di dalam mengatur negara. Ibaratnya adalah sekeping (koin)  mata uang, di satu sisi terdapat agama dan di sisi lain terdapat negara. Sebuah relasi yang tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan atau relasi symbiosis. Berbeda dengan system secular, yang memang dua koin mata uang yang berbeda, atau sistem teokratis, satu koin dibolak balik sama saja.

  

Lalu, bagaimana dengan khilafah di negeri Indonesia? Sebagai negara yang sudah memilih dasar negara dan bentuk negara yang final, maka sebagai warga negara tentu harus meyakini bahwa pilihan atas Pancasila dan NKRI adalah pilihan rasional, dan bahkan pilihan spiritual. Pilihan rasional karena disadari bahwa negeri Indonesia adalah yang sangat plural dan multikultural, sehingga tidak bisa menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara, dipastikan akan terjadi disharmoni antar satu wilayah dengan wilayah lain. Ada provinsi dengan mayoritas agama tertentu dan ada wilayah provinsi lain dengan agama yang lain. 

  

Di dalam konteks ajaran khilafah maka mestilah dinyatakan bahwa khilafah pernah menjadi realitas historis dalam masyarakat Islam di masa lalu, sehingga tidak mungkin kita menghapus sejarah perkembangan Islam dan pilihan negara yang ditetapkannya. Oleh karena itu mengajarkan sejarah kekhalifahan tentu merupakan kebolehan. Janganlah dihapus sejarah Islam tersebut. Sebagai peristiwa sejarah juga terdapat bopeng-bopeng yang tidak juga bisa dihapuskan, selain yang mulus dan sangat baik. Sekali lagi mengajarkan sejarah kekhalifahan merupakan kebolehan.  

  

Kemudian, apa yang tidak boleh?  Tentu saja adalah keinginan untuk menjadikan khilafah di sebuah negara yang sudah jelas dasar dan bentuk negaranya. Para pemimpi (ilusionis) masih terus menyatakan bahwa “khilafah adalah satu-satunya solusi”. Padahal sesungguhnya mereka juga tahu bahwa dengan memaksakan keinginan ini, maka yang terjadi bukan harmoni tetapi disharmoni. Jika sudah diprediksi seperti itu, maka apakah masih layak mereka meneriakkan slogan, “tegakkan khilafah”. Marilah kita sebagai warga negara Indonesia berpikir ulang, bahwa pilihan para founding fathers negeri ini untuk menetapkan Pancasila dan NKRI bukan hanya berasal dari suara pikiran tetapi tetapi juga  suara hati.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.