(Sumber : Kompas.com)

LGBT Di Negeri Pancasila

Opini

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) lagi banyak dibicarakan. Konsep ini sebenarnya sudah digunakan pada tahun 1990-an untuk menggantikan istilah gay. Namun akhir-akhir menjadi viral terkait dengan pengibaran bendera LGBT pada Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia. Seirama dengan semakin menguatnya media sosial, maka Kedubes  Inggris kebanjiran kecaman dari berbagai warganet di Indonesia. Memang, LGBT di negeri dengan ideologi Pancasila masih melarang IGBT. Pancasila sebagai  ideologi kebangsaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menganut prinsip bahwa agama menjadi  pedoman dalam penyelenggaraan negara.  

  

Ideologi Pancasila secara diametral bertolak belakang dengan ideologi liberalisme. Ideologi Pancasila penganut prinsip kebebasan bertanggung jawab dan bukan kebebasan mutlak. ideologi liberalisme  mengusung tema kebebasan berproposisi bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu selama tidak menganggu hak orang lain. Proposisi kebebasan inilah yang di dalam konteks kehidupan sosial memberikan peluang perilaku apa saja,  asal tidak mengganggu hak orang lain maka sah-sah saja. Makanya ideologi kebebasan banyak menarik orang untuk membenarkannya dan bahkan melakukannya sebagai pilihan yang paling rasional di dalam kehidupan. 

  

Ideologi liberalisme sebagai pilihan kehidupan tentu saja banyak mengusik kaum agamawan. Dengan dalih moralitas dan etika, maka ideologi liberalisme dapat merusak tatanan moralitas yang selama ini menjadi kata kunci bagi kaum agamawan. Itulah sebabnya, kaum agamawanlah yang paling suka berteriak atas kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan yang sebebas-bebasnya, tiada pembatasan atas perilaku. Kaum agamawan yang selama ini menjadi penyangga moralitas atas perilaku masyarakat di dalam berbagai levelnya. Makanya, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan moralitas, maka kaum agamawan yang terlebih dahulu menjadi corong untuk menyuarakannya. 

  

Akhir-akhir ini LGBT menjadi topik yang ramai di media social. Di beberapa negara barat LGBT memang sudah memperoleh pengakuan secara regulative. Di Inggris, Perancis dan negara lainnya juga sudah memperoleh pengakuan sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan status yang jelas. Misalnya hak berpendidikan, hak pernikahan dan hak-hak kehidupan social dan politik. Sebagai imbas atas kebebasan untuk mengekspresikan diri dimaksud, maka kaum LGBT di Indonesia juga melakukan upaya secara terstruktur untuk melakukan tindakan agar dirinya diakui oleh pemerintah. Tetapi sejauh ini pemerintah masih konsisten untuk tidak terpengaruh. 

  

Upaya pemerintah untuk membentengi terhadap Gerakan LGBT terus diupayakan. Jumlah LGBT di Indonesia sebanyak 1.095.970 baik yang tampak maupun tidak. ((Republika.co.id 23/01/2016). Tampaknya  sikap pemerintah tidak tegas, melarang atau tidak. Pengakuan tentang keberadaan kaum LGBT bisa didapatkan tetapi pemenuhan hak-haknya, terutama hak untuk pernikahan sejenis sulit untuk didapatkan. Hak pendidikan dan pelayanan kependudukan atau lainnya bisa didapatkan sebagai hak warga negara. 

  

Namun sebagai kelompok marginal, LGBT tidak patah arah. Mereka terus berupaya agar keberadaan mereka diakomodasi. Sejauh ini upaya tersebut tidak atau belum membuahkan hasil. Apalagi jika tuntutannya  agar mengabsahkan terhadap perkawinan sejenis. Dipastikan bahwa sebagian besar atau bahkan seluruh organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, Jam’iyatul Washliyah, Nahdlatul Wathan dan sebagainya akan menolak dengan keras. 

  

Pada pekan terakhir, Kedutaan Besar Inggris di Indonesia memasang bendera LGBT. Bendera tersebut dipasang berdampingan dengan bendera Inggris. Tentu kita tidak tahu apa maksud pemasangan bendera dimaksud. Akan tetapi dengan menggunakan commonsense bisa dinyatakan bahwa pemasangan bendera LGBT tersebut merupakan deklarasi kesetujuan pemerintah Inggris atas upaya kaum LGBT dalam memperjuangkan nasibnya.  Pemasangan bendera LBGT langsung menuai pro-kontra. Khususnya bagi organisasi social keagamaan. Muhammadiyah dengan tegas mengecam atas perilaku Duta Besar Inggris di Indonesia yang mengibarkan bendera LGBT, sementara NU menyatakan pemasangan bendera LGBT bukanlah urusannya. Artinya ada varian pandangan tentang pemasangan bendara LGBT bagi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Muhammadiyah melalui Anwar Abbas menolak dengan keras, sementara itu NU melalui Gus Yahya Ketua Umum PBNU bahwa pemasangan bendera tersebut bukanlah urusannya. 

  

Muhammadiyah, NU, dan organisasi Islam lain di Indonesia tentu memiliki standart yang sama dalam persoalan hak LGBT, khususnya pernikahan sejenis. Sedangkan pengakuan akan keberadaan jenis kelamin ke tiga tentu nyaris sama. Mereka diakui keberadaannya, dengan catatan mereka diupayakan agar dapat kembali kepada jenis kelamin asalnya. Kebanyakan kaum agamawan berkonsepsi bahwa LGBT adalah perilaku yang tidak relevan dengan kaidah Islam, yang hanya mengakui dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan. Menjadi LGBT hanyalah orientasi seksual belaka. Bisa saja dipengaruhi oleh factor lingkungan atau pergaulan social, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut.

  

Semua organisasi Islam memiliki standar moralitas yang sama dalam persoalan LGBT. Standar moral tersebut adalah sebagaimana yang dipahami di dalam teks Kitab Suci, bahwa LGBT merupakan tindakan menyimpang yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Alqur’an membahas tentang kaum Nabi Luth yang diceritakan  di dalam Surat Al A’raf, ayat 80-81, yang artinya: “Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, ‘mengapa kalian mengerjakan perbuatan fashiyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?’ Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”.

  

Mereka yang dikenal sebagai kaum Sodom adalah para pelaku seksual menyimpang dan menerima azab  Allah karena tindakannya. Kota Sodom dikenal dengan nama Laut Mati atau Danau Luth. Istri Nabi Luth juga ikut menjadi korban dalam peristiwa ini karena berkhianat dan memihak kaum Sodom, sementara Nabi Luth dan putrinya serta orang-orang yang percaya atas kenabian Nabi Luth selamat. 

  

Dari peristiwa azab Allah kepada kaum Sodom ini, maka kata sodomi dijadikan sebagai bentuk perilaku seksual menyimpang yang dilarang di dalam agama Islam.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.