(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Mencermati Gerakan Kontra Pemerintah

Opini

Di tengah berbagai problem bangsa ini, terutama di dalam menghadapi pandemi Covid-19, ternyata gerakan politik anti pemerintah juga menyeruak ke depan. Pemerintah sesungguhnya sedang bergulat berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai, dengan kebijakan-kebijakan yang bercorak simalakama. Misalnya kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik tahap pertama atau kedua, ternyata juga memantik berbagai problem lanjutan. Kebijakan ini memang harus dirumuskan mengingat bahwa hanya ini cara yang bisa ditempuh secara makro untuk menghentikan wabah Covid-19. Akan  tetapi,  akibat kebijakan ini juga memicu  problem yang rumit yaitu terputusnya akses ekonomi terutama masyarakat kecil yang kehidupannya memang sudah sangat sulit di tengah pandemi Covid-19. 

  

Tidak hanya Indonesia yang mengharuskan pemberlakuan kebijakan seperti ini, tetapi juga Australia, Singapura, Malaysia, Thailand dan negara-negara di Amerika Latin. Tujuannya jelas yaitu untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 yang memang tidak bisa dihentikan kecuali memberlakukan lock down, atau PPKM atau semi lock down, sebab sebagai virus yang menyerang kerumunan, hanya bisa dihentikan dengan mengurangi dan meniadakan kerumunan dimaksud. Negara-negara dengan ekonomi kuat bisa membuat kebijakan lock down total, sebab ekonomi masyarakatnya memang mapan, tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia tentu sangat tidak mungkin menerapkan kebijakan total lock down, sebab ekonomi negara dan masyarakat belum mampu mendukung kebijakan tersebut. 

  

Sayangnya bahwa kebijakan pemerintah ini direspon dengan sangat variative, dan yang sungguh merepotkan ketika kebijakan seperti ini lalu dipolitisasi menjadi isu-isu yang bertujuan untuk menarik simpati politik dari masyarakat. Ada banyak penolakan dan unjuk rasa, baik secara empiris maupun simbolis. Secara empiris, yaitu dengan unjuk rasa dan pembangkangan yang nyata, sedangkan secara simbolik yaitu melalui media sosial dengan konten-konten yang mengarah kepada tindakan anti pemerintah.

  

Di antara yang menjadi isu akhir-akhir ini adalah tentang hutang negara melalui skema pinjaman luar negeri. Misalnya di media sosial bertebaran informasi bahwa negara ini nyaris menjadi “negara gagal” karena hutang luar negeri dipakai untuk membayar cicilan hutang luar negeri. Hutang tersebut bukan digunakan untuk pembiayaan pembangunan tetapi dipakai untuk menutup cicilan utang atas pinjaman luar negeri. Yang tidak kalah menarik juga isu tentang efektivitas kerja Wakil Presiden. Dinyatakan melalui media sosial bahwa Wakil Presiden tidak performed dengan fungsinya. Di antara yang dijadikan alasan adalah ketiadaan informasi menyangkut kerja Wakil Presiden. Padahal sebenarnya ada pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan penugasannya, misalnya transformasi perbankan syari’ah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan gabungan tiga bank Syariah besar: BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah. Lalu juga berbagai hal yang menyangkut dimensi keberagamaan yang ditugaskan  kepadanya. 

  

Hal lain yang akhir-akhir ini menjadi viral adalah terkait dengan ajakan untuk membidik  presiden dengan Gerakan Jokowi End Game. Pada 24/07/2021 viral di media sosial ajakan untuk melakukan demonstrasi dengan tema Jokowi End Game. Ajakan ini saya rasa bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa aktor dibalik media sosial tersebut. Melihat acara yang akan digelar pastilah bahwa tujuannya adalah untuk melengserkan pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin. Mula-mula yang dilakukan adalah dengan menggeber unggahan  yang dilakukan oleh BEM UI dengan tema Presiden Jokowi sebagai orang yang hanya mengejar pencitraan, lalu serangan terhadap Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan endingnya adalah membidik Jokowi untuk mengakhiri jabatannya. Saya berkeyakinan bahwa semua ini didesain oleh sekelompok orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Bukankah semenjak lama upaya ini dilakukan utamanya pasca pembekuan HTI yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, karena ingin mendirikan negara di dalam negara RI yang sah, lalu dilanjutkan dengan pembubaran FPI yang diindikasikan sebagai organisasi melawan pemerintah dengan agenda-agenda yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI. 

  

Jelaslah bahwa targetnya adalah mengusung ide untuk mendorong agar terjadi suasana chaos, dengan demonstrasi dan tindakan anarkis yang dapat merongrong kekuasaan politik, dengan menggerakkan mahasiswa dan keinginan memanfaatkan emosi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakan terutama terkait dengan PPKM maka harapannya bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk bersama masyarakat mendongkel kekuasaan politik. 

  

Melihat tema-tema yang diusung selama ini, misalnya “penutupan masjid”, “hutang luar negeri”, “politik pencitraan”, “menolak PPKM”, “anti Islam”, dan sebagainya, maka dapat diasumsikan bahwa ada agenda politik yang diusung oleh berbagai gerakan sekelompok masyarakat untuk mengajak unjuk rasa. Jadi semua informasi melalui media sosial yang mengusung “kritik terhadap pemerintah” hakikatnya bukan sekedar kritik, akan tetapi ada hidden agenda yang diusung oleh sekelompok orang yang ingin negeri ini porak poranda dengan gerakan pelengseran Jokowi. 

  

Masyarakat Indonesia, meskipun secara kemampuan literasi media tidak sehebat beberapa negara-negara lain, tetapi jika ajakan tersebut bernuansa politik masih berpikir beberapa kali. Tuntutan masyarakat bukanlah perubahan politik apalagi mengusung ideologi tertentu akan tetapi tuntutan ekonomi agar kehidupannya terus berlanjut. Dengan demikian ajakan untuk unjuk rasa melalui tema “Jokowi End Game” pastilah tidak memperoleh respon dari masyarakat. Masyarakat Indonesia, meskipun tidak well educated, akan tetapi tidak mudah untuk tergoda melakukan tindakan anarkis. Jika pun ada yang tertarik pastilah mereka sudah memiliki modalitas yang sama dengan para pendengung (buzzer) yang ingin melakukan perubahan secara illegal.

  

Di Indonesia memang sedang terjadi pertarungan yang cukup sengit melalui media sosial, sehingga jika dicermati secara serius, maka akan didapati bagaimana modus, pesan dan target yang sudah didesain untuk memenangkan kepentingannya. Hanya sayangnya bahwa ada kepentingan politik yang tidak diungkap secara nyata (manifest), sehingga di sana-sini membutuhkan penjelasan secara laten (tersembunyi). Jika dibaca dari perspektif ini, maka jelaslah bahwa ada agenda laten yang sengaja disimpan oleh para agennya, dan hanya dikeluarkan di saat agenda utamanya sudah tercapai.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.