(Sumber : nursyamcentre.com)

Mendorong Sertifikasi Usaha Kecil

Opini

Oleh : Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi

 

Salah satu kelebihan di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran  Bidang Jaminan Produk Halal adalah mengenai pengakuan kehalalan  atau self declare dalam pengembangan usaha. Melalui UU Cipta Kerja dan PP ini, maka pemerintah sebenarnya berkeinginan agar problem selama ini yang menghambat atas terciptanya kondisi kehalalan suatu produk bisa diatasi dengan jalan pintas sesuai dengan regulasi, yaitu pengakuan bahwa produknya memang halal. Self declare ini menjadi penting untuk memotong "kerumitan" mengurus sertifikat halal karena faktor administrasi dan keuangan.

 

Jumlah pengusaha kecil yang memang wajib sertifikat sesuai  regulasi yang berlaku tentu sangat banyak. Usaha dalam sektor makanan dan minuman, serta usaha-usaha barang gunaan tentu juga sangat banyak jumlahnya. Usaha ini kebanyakan dimiliki dan dikembangkan oleh pengusaha kecil dan mikro yang memiliki sasaran kelas menengah ke bawah dan dengan harga terjangkau. Mereka merupakan usaha-usaha rumahan yang dikelola dengan manajemen tradisional dan dipasarkan secara terbatas.

 

Industri makanan dan minuman sampai saat ini masih menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, maka pertumbuhan indusrri makanan dan minuman masih cukup menjanjikan. Untuk tahun 2021, Kemenperin masih memprediksi bahwa pertumbuhan industri makanan masih berkisar pada angka 4,49 persen, sedangkan industri minuman sebesar 4,39 persen. Namun peluang realisasinya untuk makanan dan minuman sebesar 4,44 persen pada tahun 2021. Namun demikian, para pengusaha memprediksi di atas angka tersebut. (Tempo.co diunduh 24/02/2021). Pertumbuhan sebesar ini bisa diharapkan dengan catatan bahwa penanganan Covid-19 on the track dan angka penyebarannya menjadi lebih kecil atau mengecil.

 

Sesuai dengan regulasi bahwa mulai 17 Oktober 2019 dan seterusnya dinyatakan bahwa semua produk, baik makanan atau minuman, kosmetik dan obat-obatan serta barang gunaan harus terjamin kehalalannya atau bersertifikat halal. UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk harus bersertifikat pada lima tahun setelah UU ini diundangkan, artinya semua produk di Indonesia harus bersertifikat halal. Problemnya  adalah pada aspek industri kecil dan mikro yang kebanyakan merupakan industri rumahan dan dikelola secara tradisional. Jumlahnya mencapai jutaan, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan sertifikasinya.

 

Di  dalam UU Cipta Kerja  dilakukan upaya shortcut dengan cara self declare dimaksud. pengusaha seperti itu harus menyatakan bahwa produknya halal, karena sumber dan teknik yang digunakan sesuai dengan standar halal. Misalnya produk makanan  dipastikan bahwa sumber atau bahannya halal dan proses atau tekniknya juga halal. Inilah yang kemudian bisa memastikan bahwa produk tersebut bisa dinyatakan sebagai produk halal. Termasuk juga produk minuman, misalnya minuman dalam kemasan botol seperti minuman beras kencur, jahe merah, jeruk nipis, kopi sachet, asem dan susu sapi perahan, dan sebagainya harus halal dengan cara self declare dimaksud. Demikian  pula produk makanan kaki lima, seperti nasi goreng, nasi uduk, nasi tumpeng, nasi kebuli, tahu goreng, pisang goreng dan sebagainya juga harus jelas halal  dengan cara self declare.

 

Namun demikian, self declare  harus sesuai dengan regulasi dan etika yang berlaku. Makanya ada beberapa catatan yang penting di dalam upaya  self declare, yaitu: Pertama, self declare merupakan upaya pemerintah untuk memberi peluang usaha secara lebih berkembang dengan mengedepankan pada transparansi dan kejelasan produk tersebut sehingga dapat menjadi jaminan ketidakraguan konsumen yang memanfaatkan. Di sini maka para pengusaha diminta untuk mengembangkan budaya kejujuran dan keterbukaan. Jangan melakukan kebohongan publik tentang produk yang dipasarkannya.

 

Kedua, diharuskan ada pendampingan di dalam pengembangan usaha berbasis self declare, misalnya Perguruan Tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan juga masyarakat lainnya. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau organisasi sosial keagamaan untuk melakukan pendampingan atas self declare para pengusaha makanan dan minuman. Institusi ini memiliki dan menjadi penjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Dengan demikian secara regulatif dan etik, maka terdapat lembaga yang bertanggungjawab atas kehalalan produk.

 

Ketiga,  sebagai pendamping dan penjamin kehalalan produk, maka tentu diharuskan untuk melakukan testing atau pemeriksaan atas kehalalan produk. Secara periodik dapat dilakukan uji kehalalan dan hasilnya bisa dishare melalui media massa atau media sosial terhadap kehalalan produk. Budaya tanggungjawab dan etika berusaha ini harus ditanamkan dengan cara melakukan inspeksi mendadak dan pengambilan sampel tentang produk makanan dan minuman untuk diuji kehalalannya.

 

Keempat, melalui  proses yang "berbelit" untuk memperoleh sertifikasi, maka menjadi mustahil jika pada tahun 2019 dan seterusnya akan terjadi booming sertifikasi produk halal khususnya pada industri makanan dan minuman. Tidak hanya prosedur administrasinya akan tetapi juga anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu anggaran untuk sertifikasi produk makanan dan minuman  untuk  jutaan pengusaha tentu tidak mungkin dianggarkan. Anggaran pemerintah untuk program sertifikasi halal tidak akan mencukupi untuk menyasar semua industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, melalui self declaration  diharapkan   bahwa akan tumbuh industri makanan dan minuman halal yang berstandart regulasi dan etika.

 

Kelima, upaya shortcut yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu akan memiliki dua matra sekaligus, yaitu memotong mata rantai jaminan produk halal yang rumit dan terbatas kapasitasnya, sehingga akan memudahkan bagi para pengusaha untuk masing-masing menjamin bahwa produknya halal sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh institusi terkait, lalu juga bisa menjadi penjamin bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsinya halal. Self declare tidak dimaksudkan untuk melakukan "penipuan" kepada konsumen  atas produk yang diperjualbelikan.

 

Dengan demikian, para pengusaha akan bergairah untuk berusaha dan konsumen juga akan yakin bahwa yang dikonsumsinya juga halal. Sekarang masyarakat Indonesia sedang menuju menjadi masyarakat yang lebih religious, yang ditandai dengan yang serba syariah, misalnya: makanan dan minuman halal, wisata Syariah, hotel Syariah, pakaian halal, kosmetik halal, bahkan juga obat-obatan halal. Dengan upaya shortcut ini, maka ke depan akan dapat dipastikan bahwa gaya hidup halal akan menjadi trend dan para pengusaha dapat pula memenuhi kebutuhannya.

 

Wallahu a'lam bi al shawab.