(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Menyikapi Statemen Menteri Agama Tentang Radikalisme Melalui Masjid

Opini

Akhir-akhir ini, isu sosial religius  yang menjadi viral di media sosial adalah pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi,  tentang gerakan radikalisme. Banyak diketahui bahwa radikalisme  menjadi problem negeri ini, seperti:  di masyarakat, birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mahasiswa dan juga siswa. Guna mengantisipasi terhadap semakin menguatnya radikalisme khususnya pada ASN, pemerintah baru saja  menyelenggarakan satu kegiatan yang secara khusus membentengi para ASN dari pengaruh negatif radikalisme. Kegiatan itu diberi tajuk “Launching ASN No Radikalisme”, yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN & RB, 05/09/2020. Acara launching melalui webinar ini tentu bisa diakses dengan mudah di era media sosial sekarang. 

  

Centang perentang itu disebabkan oleh pernyataan Menteri Agama (Menag), tentang proses masuknya paham radikal di masjid. Apa yang saya tulis ini tentu sudah merupakan tafsir atas pernyataan Menag,  yang menyatakan bahwa masuknya gerakan radikal dimulai dengan pengiriman seseorang yang disebutnya sebagai good looking dengan ciri memiliki kemampuan Bahasa Arab bagus dan hafiz al-Qur'an. Mula-mula menjadi jamaah yang aktif, kemudian menjadi imam, lalu menjadi pengurus masjid, kemudian menguasai masjid. 

  

Secara lengkap pernyataan Menag yang menjadi viral di media sosial,  yaitu: “… cara mereka masuk gampang, kalau saya lihat polanya pertama dikirimkan   anak yang good looking,  penguasaan Bahasa Arabnya bagus, hafiz, mulai masuk, direkrut  menjadi  imam, lama-lama  orang di situ  bersimpati,    yang tadi   ikut mengurus masjid, kemudian mulai masuk  temannya dan lain  sebagainya  dan mulai masuk ide-ide radikal…”.  

  

Jika menggunakan logika yang jernih,  coba dicermati kata demi kata yang digunakan oleh Menag agar diperoleh pemahaman yang “seutuhnya” bukan pemahaman secara parsial mengenai teks ucapannya. Menag, Fachrul Razi,  berusaha untuk menjelaskan tentang prosesi masuknya radikalisme melalui masjid. Hal yang dimulai dengan keinginan “kelompok tertentu” untuk masuk ke masjid dengan tujuan memasukkan gagasan “radikalisme” di dalamnya. Mula-mula dimasukkan anak-anak muda yang dari penampilan eksternalnya atau outward looking atau di dalam diksi Menag  disebut sebagai good looking, dengan indikator Bahasa Arabnya bagus dan hafal al-Qur'an. Proses berikutnya anak ini dipercaya masyarakat untuk menjadi imam karena bacaan al-Qur’an dan Bahasa Arabnya bagus. Kemudian tahap berikutnya masuklah kawan-kawan yang memiliki ideologi sama, lalu tahap akhir mereka menyebarkan pikiran-pikiran radikal. 

  

Kalau  saya membaca diksi demi diksi yang digunakan oleh Menag, Fachrul Razi, maka yang dimaksudkan adalah kasus khusus. Jadi bukan generalisasi semua anak muda yang pinter Bahasa Arab dan hafal al-Qur'an. Jelas hanya anak muda yang Bahasa Arabnya bagus dan hafal al-Qur'an yang memiliki intensi untuk menjadikan masjid sebagai lahan untuk penyebaran radikalisme. Sama sekali tidak terdapat  keinginan untuk menggeneralisasikan seluruh anak muda yang menguasai Bahasa Arab dan hafal al-Qur'an. Beliau menyatakan proses masuknya radikalisme melalui masjid dan bukan bercerita tentang anak muda yang mahir Bahasa Arab dan hafal al-Qur'an sebagai penyebab terjadinya radikalisme. 

  

Secara empirik, tidak bisa diingkari kenyataan bahwa memang ada masjid yang dijadikan sebagai ladang penyemaian radikalisme. Saya memiliki pengalaman, ketika saya mengikuti shalat jum'at di sebuah Masjid di Pasar Rawa Bening, Pasar Akik yang khatibnya menyuarakan agar di Indonesia diberlakukan khilafah Islamiyah dengan mengubah Pancasila dan NKRI. Khatibnya berpakaian gamis, berjenggot dan tampilannya meyakinkan sebagai pemeluk Islam Kaffah. (Nur Syam, Islam Nusantara Berkemajuan, Tantangan dan Solusi Moderasi Agama, 2018). Tetapi ketika fakta ini saya ungkapkan tidak berarti bahwa semua yang bercelana cingkrang, memakai gamis dan berjenggot  adalah orang yang anti Pancasila dan anti NKRI. Banyak kiai berjenggot dan juga menggunakan pakaian gamis,  yang tidak anti Pancasila dan anti NKRI, bahkan mereka penggerak “NKRI harga mati” . Jadi pernyataan saya ini bukan generalisasi,  tetapi pernyataan spesifik di tempat di mana saya memiliki pengalaman tersebut. 

  

Fakta tentang perebutan masjid saya kira bukan cerita bohong. Ada banyak fakta yang mendukung terhadap realitas empiris ini. Hal ini ada di sekeliling kita. Bahkan sekarang ini, mereka sudah bukan lagi berkeinginan untuk menguasai masjid, tetapi berkeinginan untuk menguasai jamaahnya melalui program-program pendidikan, dan ekonomi. Mereka masuk ke jamaah untuk memasukkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang dikelolanya dan kemudian mempengaruhi anak-anak dan kemudian orang tuanya. 

  

Berdasarkan keluhan beberapa takmir masjid di Kelurahan Jambangan, bahwa  terdapat  perilaku sejumlah orang yang ingin menguasai masjid. Diceritakan oleh takmir masjid bahwa  mula-mula mereka datang sebagai jamaah. Lalu datang ke acara pengajian rutin yang diasuh oleh kiai lokal. Mereka datang rombongan dan sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang tujuannya jelas untuk menjatuhkan mental penceramah tersebut. Penceramah lokal itu tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Pada akhirnya,   mereka menjelaskan kepada jamaah tentang jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Hal itu terus menerus dilakukan sampai suatu ketika penceramah lokal itu tidak sanggup untuk menjadi penceramah. Tidak berhenti di situ,  imamnya juga dipersalahkan bacaan al-Qur'annya.  (nursyam.uinsby.ac.id diunduh 11/09/2020).


Baca Juga : Kontroversi RUU HIP : Kembali Pada Rumusan Pendiri Bangsa

  

Data akurat tentang gerakan radikalisme di Indonesia  disampaikan oleh Badan Inteligen Negara (BIN) tentang masjid-masjid perkantoran pemerintah di Jakarta, dinyatakan bahwa sebanyak 41 masjid yang terpapar radikalisme, dan  17 masjid di antaranya memiliki  kondisi  yang  sangat parah. Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto menyatakan bahwa “Dakwah yang dilakukan oleh para khatib di belasan masjid itu menganjurkan  untuk berperang di Suriah atau Marawi Filipina Selatan dan disampaikan dengan memelintir ayat-ayat AlQur’an”. (BBC news Indonesia, diunduh 11/09/2020). Kajian BIN ini merupakan pengembangan dari kajian yang dilakukan oleh P3M, yang menyatakan bahwa dari 41 masjid tersebut sebanyak 17 masjid berada di dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya tergolong radikal sedang,  dan 7 masjid tergolong radikal rendah. Hanya saja P3M menyatakan bahwa data ini baru sebatas indikasi. (tirto.id diunduh 11/09/2020).

  

Berdasarkan survei Alvara Research Centre tentang potensi radikalisme di kalangan profesional muslim: 35,3 persen PNS dan 13,7 pegawai BUMN  mendukung perda Syariah. Kemudian, survei yang sama terdapat  29,6 persen responden setuju pembentukan khilafah dan 15,5 persen responden menganggap ideologi Islam  yang tepat. Lalu, Menteri Pertahanan,  Ryamizard Ryacudu mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan bahwa 19,4 persen PNS dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju Pancasila. Sedangkan jihad menuju khilafah , 23,4 persen mahasiswa setuju dan 23,3 persen  siswa SMA juga setuju. (lokadata, infografik: PNS, Sri Mulyami dan Radikalisme, diunduh 11/09/2020). Data survei ini memang dipastikan tidak bisa digeneralisasikan bahwa ASN, Pegawai BUMN dan mahasiswa atau siswa SMA seperti gambaran data tersebut. Namun demikian, survei ini memberikan gambaran bahwa potensi radikalisme itu sudah memasuki banyak lapisan masyarakat, termasuk ASN dan pegawai BUMN, mahasiswa dan siswa SMA. Jadi, indikasi radikalisme tersebut bukan isapan jempol belaka, tetapi memang sangat berpeluang terjadi di negeri ini. 

  

Berdasarkan pemikiran yang diupayakan tidak mengandung subyektifitas, maka saya sesungguhnya menyatakan bahwa yang diungkapkan oleh Menag, Fachrul Razi merupakan upaya untuk memberikan penjelasan bahwa terdapat pola yang terbaca mengenai bagaimana prosesi radikalisme melalui masjid. Ungkapan ini bukan untuk menggeneralisasikan seluruh orang yang ahli Bahasa Arab dan seluruh hafiz al-Qur'an. Serta, bukan untuk mendeskreditkan kawula muda yang pinter Bahasa Arab dan penghafal al-Qur'an, tetapi khusus kepada mereka yang menjadi agen bagi gerakan radikal yang menggunakan masjid sebagai tempat penyemaian pemikiran dan aksi radikal. 

  

Menag, Fachrul Razi, sebagai seseorang yang pernah bekerja sebagai Wakil Panglima TNI pastilah memiliki sejumlah data yang akurat tentang gerakan radikal.  Sebagai  orang yang berkecimpung di dunia militer tentu dipastikan memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai terhadap aktivitas gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia.

  

Hanya saja,  di era  media sosial yang begitu digdaya, maka ungkapan siapapun bisa direspon dengan cara memotong-motong ucapan yang dapat dijadikan sebagai ungkapan kontroversial. Dan dengan mengunggah di youtube, maka akan diperoleh viewer atau rating yang tinggi. Ungkapan Menag memang berpotensi untuk dipotong dan dijadikan sebagai pernyataan yang kontroversial. Menag memang sedang menuai nasib direspon negatif oleh para da’i, hafiz, aktivis organisasi dan juga dosen. Semoga  para pengritiknya menyimak dengan benar ungkapan Menag dengan seutuhnya dan bukan potongan-potongan beritanya. Jadi bukan tafsir di atas tafsir.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.