MUI Sebagai Artikulasi Kepentingan Keberagamaan
Opini
Sebagaimana namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka yang menjadi fungsinya adalah mengartikulasikan kepentingan keberagamaan, yaitu bagaimana agama dipahami, disikapi dan dijalankan sebagaimana pemahaman, sikap dan pengamalan para ahli agama yang memang memiliki otoritas dalam menafsirkan ajaran agama. Tentu adalah paham keagamaan yang tidak bertentangan dengan arus utama Islam di Indonesia.
MUI merupakan wadah untuk komunikasi, koordinasi, dan musyawarah tentang agama. Dewasa ini sesungguhnya kita mengamalkan agama itu sesuai dengan pemahaman para ahli agama yang memang memiliki kepakaran dalam menafsirkan ajaran agama sesuai dengan penafsiran para pendahulunya, yaitu para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia dalam kerangka memelihara pengamalan agama yang benar sesuai dengan tafsir para ulama yang kompeten dalam pemahaman dan pengamalan beragama. Inti dari misi MUI berada di dalam kawasan ini adalah bagaimana umat Islam di Indonesia beragama sebagaimana keyakinan atas ajaran agama dimaksud.
Melihat betapa bervariasinya keanggotaan MUI, maka MUI bisa mengalami kendala di dalam “memutuskan” tentang bagaimana paham dan pengamalan beragama yang tetap berada di dalam koridor Islam yang benar tersebut. Misalnya di dalam menentukan tentang kriteria kesesatan agama. Dipastikan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang tajam meskipun kemudian bisa dirumuskan dalam kriteria yang bagi mereka dianggap clear.
Sebagai wadah musyawarah para ulama, MUI memang terdiri dari berbagai aktivis organisasi Islam. MUI adalah institusi strategis terkait dengan fatwa keagamaan, misalnya fatwa tentang ekonomi syariah. Ratusan fatwa yang dihasilkan oleh MUI sebagai lembaga otoritatif dalam menerbitkan fatwa yang melegalkan tentang praktik perbankan Syariah, keuangan Syariah dan usaha-usaha Syariah. Belum lagi fatwa di bidang keagamaan. Selain itu juga MUI dapat menjadi wadah untuk artikulasi kepentingan umat Islam dalam relasinya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Bahkan bisa dinyatakan bahwa negara tidak mengurusi tentang ajaran agama sebab yang mengurus ajaran agama Islam adalah MUI. Negara dalam kapasitasnya adalah mengatur umat beragama, sebagai warga negara, sedangkan MUI yang mengatur tentang ajaran agama sesuai dengan tafsir agama yang dimilikinya.
Inilah sebabnya MUI banyak dilirik oleh insitusi keagamaan Islam. Ada upaya yang dilakukan secara terstruktur tentang penguasaan atas MUI. Sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran agama, maka MUI dapat menjadi area yang sangat penting. Jika MUI mengeluarkan fatwa keagamaan, maka fatwa tersebut dapat menjadi basis regulasi keagamaan secara strategis meskipun informal. Disebut sebagai informal sebab di dalam fatwa tersebut tidak diikuti dengan regulasi sebagaimana hukum positif. Dan MUI memang tidak berada dalam ranah tersebut.
Akhir-akhir ini di media social ramai dengan pembicaraan tentang MUI DKI Jakarta yang dianggap bermain politik. Seirama dengan semakin dekatnya masa pemilihan presiden dan wakil presiden, maka jagad media social juga sudah ramai untuk membicarakan siapa-siapa yang cocok menjadi presiden yang akan datang. Selain nama misalnya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prabowo Subianto, maka Anies Baswedan juga dianggap punya peluang untuk the next president. Di antara yang dirisaukan oleh beberapa kalangan adalah keterlibatan MUI DKI Jakarta untuk bermain dalam area abu-abu, dunia politik. Ada tudingan bahwa MUI mendukung Anies sebagai kandidat presiden yang akan datang. Dugaan adanya dukungan politik kepada Anies bermula dari bantuan anggaran kepada MUI untuk biaya operasional. Sebagaimana diketahui bahwa MUI memang organisasi yang bercorak independent yang di dalam penganggaran sangat tergantung kepada anggaran pemda. Pemdalah yang menentukan terhadap penganggaran MUI sebagaimana juga bantuan Pemda kepada institusi keagamaan lainnya.
Sebagaimana informasi di media social, bantuan Pemda DKI tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan membangun tim Cyber dalam kerangka menangkal hoaxs dan informasi lain yang menyesatkan. Akan tetapi program ini justru menghasilkan pro-kontra terutama dalam kaitannya dengan dukungan terhadap Anies untuk pencalonan presiden di masa yang akan datang.
Dewasa ini memang ada banyak informasi yang berkembang di media social tentang suksesi presiden. Pasukan cyber sudah melakukan berbaga manuver untuk mengangkat atau mendegradasi terhadap seseorang yang potensial untuk menjadi calon presiden. Misalnya informasi yang mendegradasi terhadap Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Muhaimin, Mahfudl MD, Puan dan juga Anies. Semua dilakukan tim cyber lawan tim cyber. Bagi lawan Anies, maka media social dipenuhi dengan informasi tentang kekurangan Anies, khususnya dalam memimpin Jakarta. Sedangkan bagi Ganjar juga kelemahannya dalam memimpin Jawa tengah, demikian pula yang lain. Sedangkan bagi yang pro Anies, maka mereka juga melakukan perlawanan atas informasi yang menyudutkannya.
Genderang perang tersebut telah ditabuh di media social dalam berbagai pernak-perniknya. Dan di antara yang kemudian diduga akan terlibat masuk adalah MUI. Makanya, bagi lawan politik Anies, masuknya MUI dalam mendirikan Tim Cyber ini lalu dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap Anies, yang memang punya potensi untuk RI satu yang akan datang. Pro-kontra adalah bagian tidak terpisahkan dari hingar bingar media social yang memang menawarkan hura-hura informasi.
Bagi kita, bahwa berbagai macam informasi dari manapun datangnya tetaplah harus disikapi dengan kearifan. Termasuk juga informasi yang datang dari MUI sekalipun. Tetapi yang penting bagi bangsa ini adalah ingin melihat kiprah MUI tersebut pada artikulasi kepentingan keberagamaan bagi umat Islam dan bukan artikulasi politik yang sarat dengan kekuasaan dan penguasaan. Jika targetnya adalah politik kekuasaan, maka hendaknya tidak menggunakan MUI sebagai lembaga yang selayaknya nihil dari urusan politik praktis.
Wallahu a’lam bi al shawab.
