(Sumber : suara merdeka )

NU dan Pelajaran Berdemokrasi

Opini

Selama ini  banyak orang yang beranggapan bahwa NU itu sebuah organisasi tradisional, yang menghimpun para ulama yang masih berpikiran di masa lalu dan tidak menghiraukan pemikiran kekinian yang penting, bahkan juga masih ada anggapan bahwa NU itu organisasi yang orientasinya hanya masa lalu dan tidak berorientasi masa depan. NU itu dianggap organisasi yang tidak mengalami perubahan meskipun perubahan itu merupakan hakikat kehidupan. Bahkan juga ada yang beranggapan bahwa NU itu organisasi yang menghimpun orang kampung dengan pemikiran yang kolot, tradisional dan tidak responsive terhadap perubahan zaman.

  

Semua tudingan ini saya kira salah alamat. NU merupakan organisasi yang paling demokratis, baik dalam proses maupun produk. Ketika berbicara masalah-masalah di dalam kehidupan beragama, maka ada bahtsul masail yang merupakan wadah untuk menguji dan melakukan kajian atas masalah-masalah kehidupan dengan berbagai teks di masa lalu maupun sekarang dan mendialogkannya dengan situasi social, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang dikaji dan diuji bukan hanya teks berbasis atas kitab-kitab klasik maupun modern tetapi juga teks social yang berada di sekitarnya.

  

Itulah sebabnya kemudian menghasilkan fleksibilitas di dalam pemikiran NU.  Selama ini NU  memang mendialogkan teks dengan konteks yang sangat diperlukan. Sementara itu ada organisasi keagamaan yang hanya berporos pada teks saja dan tidak perduli terhadap konteks. Atau menjadikan teks sebagai segala-galanya, dan konteks itu hanya diberi porsi yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Biasanya kelompok yang hanya berporos pada teks itu lalu menyalahkan yang lain karena dianggapnya tidak konsisten dalam beragama. Inilah yang menghasilkan ungkapan mengkafirkan atas keberagamaan yang lain yang seiman dan seagama.

  

Bagi orang NU, beragama itu ekspressinya bisa bervariasi sesuai dengan siapa yang menjadi gurunya. Para guru itulah yang dijadikan sebagai pegangan di dalam mengamalkan ajaran agama. Makanya di dalam NU juga terdapat varian di dalam mengamalkan dan mengekspresikan agamanya sesuai dengan ajaran agama yang pernah diterimanya. Bagi orang NU bahwa yang dilakukannya itu benar dan diyakini bahwa Allah SWT Maha tahu segalanya dan akan menerima amalannya.  Hal yang  penting  tidak berkecenderungan menyalahkan ekspressi keagamaan penganut Islam lainnya. NU sama sekali tidak pernah melakukan hal yang sama. NU selalu berpandangan bahwa ekpressi keberagamaan dapat dilakukan sesuai  dengan madzab yang dianutnya. Tidak ada madzab tunggal di dalam NU sebagaimana organisasi Islam lainnya. Kaum Salafi Wahabi misalnya melarang jamaahnya untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan hal ini tidak terjadi di kalangan komunitas NU. 

  

NU justru memberikan kebebasan di dalam menjadikan berbagai teks untuk menjadi pedoman keberagamaannya selama tidak mengajak kepada kekafiran atau kemusyrikan. Makanya di tubuh NU terjadi variasi pemikiran keagamaan, mulai dari yang kanan sampai yang kiri, tetapi yang lebih utama adalah yang wasathiyah. Boleh menjadikan berbagai teks untuk menjadi bahan bacaan tetapi harus bisa memilah mana yang bisa diamalkan atau mana yang cukup menjadi pengetahuan. 

  

Sebagai organisasi besar di Indonesia, bahkan diklaim sebagai organisasi terbesar di dunia, maka NU telah memberikan contoh tentang bagaimana melaksanakan proses demokratisasi. NU yang baru saja menyelesaikan gawe besar, Mu’tamar ke 34, 22-23 Desember 2021, di Lampung tentu bisa menjadi kaca benggala bagaimana organisasi besar ini dapat memainkan demokrasi dengan sangat baik. Ramai di depan, terjadi berbagai ragam pemikiran, perdebatan bahkan perbedaan dan rivalitas, akan tetapi pada saat semua sudah dilakukan dengan pedoman yang tegas, maka akhirnya semua menerima dengan tangan terbuka. 

  

Jika dibaca secara seksama sebelum mu’tamar, maka akan bisa dibayangkan bagaimana proses muktamar itu akan terjadi. Di era media sosial seperti ini, maka “pertempuran” itu sungguh terkesan sangat kentara. Di antara para pendukung itu saling mengklaim dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Dukungan itu tidak hanya melalui media social yang memang ramai, akan tetapi juga melalui berbagai forum luar jaringan yang menandai bagaimana riuh rendahnya kontestasi antar calon. 

  

Kontestasi antar pendukung itu tentu dimulai dengan pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang akan memilih terhadap Rais Am PBNU, masing-masing calon Ketua Umum PBNU pasti akan mengunggulkan calonnya, dan melalui pilihan langsung, maka akhirnya ditetapkan sebanyak Sembilan orang yang menjadi AHWA. Bisa dibayangkan bagaimana proses saling memenangkan calonnya, sebab hal ini tentu akan berpengaruh terhadap siapa calon Ketua Umum PBNU. Dan akhirnya melalui musyawarah mufakat disetujui untuk menjadikan Kiai Miftachul Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Dari sini sebenarnya tanda-tanda kemenangan calon ketua Umum PBNU sudah bisa diprediksi. Sebab selama ini memang sudah disosialisasikan pasangan Rais Am dan Ketua Umum PBNU dimaksud.

  

Keriuhan Muktamar juga bisa dibaca dari berbagai pesan melalui media social, bahkan terkesan juga terdapat proses pembunuhan karakter. Masing-masing calon juga dibully dengan masa lalunya. Mulai kunjungan ke Israel sampai acara-acara di gereja. Mulai dari dukungan parpol sampai dukungan luar negeri. Semua tersaji dengan terang benderang, yang jika membacanya tidak jeli akan sampai pada kesimpulan, bahwa untuk memilih ketua umum PBNU dianggap menghalalkan segala cara. 

  

Namun dilihat dari bagaimana teknis, proses dan produk Mauktamar NU ke 34 ini, maka berbagai tuduhan tersebut sungguh tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Meskipun terdapat kericuhan, akan tetapi selalu bisa didamaikan. Dan melalui proses yang memadai, maka akhirnya terpilih Kiai Yahya Cholil Staquf, sebagai Ketua Umum PBNU yang baru menggantikan Kiai Said Aqil Siradj, yang sudah menjabat dua periode. Kemenangan Kiai Yahya dengan  337 suara  dapat memberikan indikasi bahwa NU memang memerlukan pimpinan baru. Namun perolehan   Kiai Said sebesar 210 suara juga memberikan indikasi bahwa kiai Said, masih dikehendaki oleh muktamirin. 

  

Namun demikian ada hal yang sangat penting dari perhelatan Muktamar NU ke 34 ini yaitu bagaimana NU mengajarkan mengenai demokrasi bagi bangsa ini. Melalui AHWA dengan system musyawarah mufakat dihasilkan Rais Am PBNU dan melalui voting muktamirin maka didapatkan Ketua Umum PBNU. Jadi NU telah mengajari bangsa Indonesia, bahkan dunia tentang bagaimana mengembangkan demokrasi tanpa mencederai dan membangun demokrasi tanpa menyakiti. Semua diberikan ucapan selamat. Untuk Kiai Said diucapkan terima kasih atas pengabdiannya, dan kepada Kiai Yahya diucapkan selamat mengemban amanat menjadi Ketua Umum PBNU. 

  

Dengan demikian, NU layak menjadi teladan dalam mengimplementasikan demokrasi di negeri yang sesungguhnya sedang membutuhkan figure-figur organisasi yang berpandangan moderat dan tetap mengabdi kepada kepentingan organisasi dan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.