(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Keberanian Pak Jokowi

Opini

Saya berkesempatan ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk melihat bagaimana progress pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Bersama saya beberapa rector PTKIN yaitu   Prof. Dr. Babun Suharto, Prof. Dr. Abdurrahman Kasdi, dan Dr. Wahidul Anam. Saya diantarkan oleh Rendy, pegawai UINSI yang leluhurnya berasal dari Bojonegoro Jawa Timur, dan Sabran dosen UINSI yang sedang mengambil program doctor di UINKHAS Jember. 

  

Perjalanan dari Balikpapan melewati jalan tol baru. Alurnya dari Balikpapan ke Samboja dan terus melewati jalan di wilayah Semoi, Sepaku dan Trunen. Jika sudah terdapat pohon Eucaliptus yang tumbuh di sekitar jalan, maka menandakan IKN sudah dekat. Batang pohon Eucaliptus dipakai untuk bahan uang kertas dan daunnya untuk bahan pembuatan minyak kayu putih. IKN berada di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

  

Masyarakat di sekitar wilayah ini tentu merasa senang sebab dengan pembangunan IKN, maka jalan menuju ke IKN menjadi sangat mulus karena dibangun dengan sangat memadai. Maklum, Presiden Jokowi sering meninjau proyek prestisius ini, bahkan beberapa saat yang lalu sempat berkemah di tempat yang direncanakan akan menjadi Istana Negara di IKN. Rencananya Istana Negara tersebut berada di wilayah yang paling tinggi.  Viewnya  sangat indah dan dari Istana Negara akan dapat dilihat  sekeliling IKN.  

  

Kunjungan wisatawan ke IKN lumayan banyak, bahkan setelah hari raya kemarin terdapat sebanyak 3.000-6.000 pengunjung. Sebenarnya tanggal 22/07/2022 IKN tidak menerima kunjungan wisatawan. Selama dua pekan diliburkan karena ada pengiriman bahan-bahan untuk pembangunan proyek. Namun dengan izin khusus Rektor UINSI, Prof. Dr. Mukhammad Ilyasin, maka kami diperkenankan untuk berkunjung di sana. Dalam waktu dua jam, sampailah kami ke IKN. Dan salah satu yang bisa dinikmati adalah “Titik Nol Nusantara”. Sebuah tempat untuk menandai bahwa di sinilah Titik Nol Nusantara. Tempat di tengah-tengah yang menghubungkan antara Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur. Sekurang-kurangnya saya sudah menjejakkan kaki di Titik Nol Nusantara, yang masih menjadi pro-kontra pada  sebagian masyarakat Indonesia. 

  

Saya memang penasaran atas sekian banyak informasi baik yang pro maupun kontra atas akan dipindahnya Ibu Kota Negara, yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Begitu riuh rendahnya pemberitaan, terutama di media sosial tentang hal ini, bahkan juga memasuki ranah hukum disebabkan penolakan atas pemindahan ibu kota negara dimaksud. Penolakan sejumlah kecil masyarakat tentang  pemindahan ibu kota negara tersebut kemudian memicu  pro-kontra yang berujung pada pengaduan masyarakat yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKM) kepada Mahkamah Konstitusi  (MK) atas Undang-Undang IKN, yang sudah disahkan oleh DPR  pada tanggal 18 Januari 2022. Akhirnya  MK menolak atas permohonan Uji Materi  UU IKN. Dan  pembangunan IKN tetap berjalan.

  

Sungguh suatu keberanian Pak Jokowi untuk menetapkan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Seingat saya Presiden Soeharto juga pernah berkeinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Wilayah Jawa Barat, yang kala itu Banten belum menjadi provinsi tersendiri, tetapi keinginan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Mungkin keinginan ini diinspirasasikan oleh keberhasilan Malaysia, pada zaman Perdana Menteri Datuk Mahathir Muhammad, yang berhasil memindahkan ibu Kota Negara Malaysia di Kuala Lumpur ke Putera Jaya. Kuala Lumpur tetap menjadi wilayah bisnis dan perdagangan, sedangkan  pusat pemerintahan berada di Putera Jaya. Semua fasilitas dan infrastruktur pemerintahan dialihkan ke sana. 

  

Namun demikian, Presiden Soeharto tidak berhasil memindahkan Ibu Kota Negara dalam 32 tahun kepemimpinannya. Pada masa Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang yudhoyono (SBY)  nyaris tidak terdengar keinginan tersebut, sampai kemudian Pak Jokowi menjabat presiden pada periode kedua, maka keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara tersebut menjadi “kenyataan”, sekurang-kurangnya sudah terdapat undang-undang yang membackup dan juga dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

  

Untuk menetapkan di mana dan kapan serta regulasi yang jelas tentang pemindahan tersebut tentu sudah dipikirkan matang. Sudah dilakukan serangkaian kajian, pendalaman dan penyusunan kebijakan. Di antaranya adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh Bappenas, Kemenristekdikti dan Kemenkeu tentang peluang,  dukungan kebijakan dan anggaran untuk pemindahan IKN. Sebagaimana informasi yang kita terima, bahwa pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah memenuhi standart berbasis pada kajian yang mendalam. 

  

Memang masih jauh jalan menuju perpindahan Ibu Kota Negara. Meskipun sudah masuk dalam  program prioritas nasional mengenai pembangunan sarana dan prasarana IKN, akan tetapi tentu masih banyak kendala yang dihadapi oleh perpindahan IKN. Kendala anggaran yang mencapai angka Rp500 trilyun juga bukan sesuatu yang mudah, mengingat banyak juga program prioritas nasional  yang juga mendesak. Belum lagi tantangan pemindahan Aparat Sipil Negara (ASN)  yang nantinya harus mengisi pos-pos di IKN. Jika kendala anggaran masih bisa dicari dan dipenuhi, bisa saja dari skema hutang luar negeri, akan tetapi kendala pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah besar juga tidak mudah. Ada beban keluarga, beban pendapatan dan pengeluaran serta  beban penyesuaian pada lingkungan baru dan lainnya. Pemindahan ASN tidak sama dengan pemindahan barang, sebab perpindahan ASN tentu memiliki sejumlah dampak bagi kehidupan secara umum maupun kehidupan keluarga. Di antara penyebabnya adalah perumahan dan keluarga. 

  

Tetapi perpindahan IKN ini dipastikan sudah sampai pada ketetapan pemerintah, artinya meskipun ada pro-kontra di dalamnya, maka perpindahan tersebut tidak dapat ditolak begitu saja. Pak Jokowi selaku penggagas dan penentu kebijakan tentu dapat dipastikan tidak akan mundur dari pelaksanaan kebijakan ini. 

  

Hanya problemnya adalah siapa penerus estafeta kepemimpinan nasional yang akan datang. Adakah presiden yang akan datang akan meneruskan proyek prestisius pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Saya tentu berharap bahwa proyek prestisius ini akan berlanjut, tetapi secara pasti masih menunggu siapakah pelanjut kepemimpinan nasional. Jika penerus kepemimpinan nasional  adalah orang yang sepaham dengan Pak Jokowi, maka proyek prestisius ini tentu akan berjalan cepat, tetapi jika yang meneruskan bukan orang yang seide dengan Pak Jokowi, maka nasib perpindahan ini masih bisa dipertanyakan. Jadi tetap wait and see.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.