(Sumber : cnnindonesia )

Pesantren Terorisme: Tuduhan atau Realitas

Opini

Radikalisme dan terorisme saya kira bukan hanya sekadar pernyataan kosong atau pepesan kosong, akan tetapi merupakan kenyataan. Memang ada orang yang meragukan bahwa di Indonesia itu terdapat sekelompok orang yang beragama secara radikal, fundamental atau berpaham terorisme. Tetapi berdasarkan pelacakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, BNPT atau Densus 88, paham keagamaan yang ekstrim ini memang sebuah keniscayaan dan memang ada di Indonesia.

  

Umat Islam Indonesia, terutama para tokohnya  tentu merasa gerah dengan tudingan terorisme  telah memasuki dunia pesantren sebagaimana yang diungkapkan oleh BNPT. Baru-baru ini BNPT menyatakan bahwa ada sebanyak 198 pesantren terafiliasi terorisme. Ungkapan yang digunakan bukan hanya radikalisme tetapi terorisme. Jika radikalisme, tentu tidak seramai ini media sosial menanggapinya, akan tetapi dengan ungkapan terorisme justru menghasilkan respon yang keras dari kalangan tokoh-tokoh Islam.

  

Dari 198 pesantren tersebut, menurut Boy Rafli Amar, Kepala BNPT terdiri dari 11 pesantren terjalin dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI), 119 terafiliasi dengan Ansharud Daulah (JAD simpatisan ISIS. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. (CNN Indonesia, 228/01/22). 

  

Di Indonesia, perbincangan tentang radikalisme atau terorisme memang mengedepan semenjak Bom Bali I, 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II, 1 Oktober 2005.  Bom Bali I dilakukan oleh sekelompok orang di bawah koordinasi Imam Samudra atau Jamaah Islamiyah. Ia  merupakan tokoh-tokoh penting di dalam gerakan terorisme di Indonesia. Gerakan ekstrimisme ini kemudian terus terjadi secara temporal, misalnya kasus Bom Ritz Carlton (17 Juli 2009),  Bom Mapolresta Solo (5/7/2016), Bom Thamrin (14/01/2016), Bom Gereja di Surabaya (13/05/2018) dan yang paling akhir adalah Bom di Gereja Makasar (28/03/21). Mereka ini digerakkan oleh Kelompok JI, JAD, JAT dan MMT, kelompok-kelompok yang terpapar virus ekstremisme. 

  

Radikalisme menjadi proyek Amerika pasca pengeboman terhadap World Trade Center (WTC),  kemudian Amerika mengekspor program anti radikalisme di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk mengerem laju gerakan ekstrim, pemerintah juga menggunakan kekuatan lunak dan keras (soft power dan hard power). Yang lunak adalah melalui BNPT dan organisasi-organisasi lainnya, sedangkan yang hard power menggunakan Densus 88. Seluruh pelaku gerakan ekstrim yang tertangkap merupakan hasil kerja Densus 88 yang memang secara struktural didukung dengan tim intelligen yang cermat. 

  

Pertumbuhan pesantren di Indonesia memang luar biasa. Hal ini seirama dengan keinginan masyarakat  yang semakin religius. Ada kecenderungan mereka untuk memasukkan anaknya di pesantren. Pesantren dibawah naungan NU, Muhammadiyah bahkan pesantren yang mengusung paham Wahabi juga terus berkembang. Sesuai dengan data BNPT bahwa dalam dua tahun terakhir pesantren Wahabi telah tumbuh menjadi 36 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa temanya adalah mengajarkan tahfidz al-Qur'an, anti Takhayul, Bidh’ah dan Khurafat,  bahkan cenderung mengkafirkan siapa saja yang tidak sesuai dengan pemahaman keagamaannya. Selain itu, mereka juga anti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Semua yang dilakukan di negeri ini adalah thaghut atau ajakan untuk menjauhkan masyarakat dari ajaran Allah SWT. 

  

Kita tentu masih ingat, kasus tokoh pesantren di Yogyakarta yang terpaksa diciduk oleh Densus 88 karena terafiliasi dengan jaringan terorisme di Indonesia (5/4/21).  Pesantren Ibnul Qayyim,  diduga memiliki jaringan dengan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) sebagai simpatisan ISIS. Terakhir adalah kasus Pesantren Wahabi yang diduga melakukan penghinaan terhadap leluhur masyarakat Islam di NTB. Semua ini menggambarkan bahwa pesantren yang di masa lalu menjadi garda depan kemerdekaan, mengusung tema Islam wasathiyah, berdakwah dengan santun dan moderat, ternyata kini sudah ada yang berbeda. Ada beberapa pesantren yang bukan lagi sebagaimana pesantren di masa lalu. Ada pesan-pesan keagamaan yang bisa merusak harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat.

  

Saya beranggapan bahwa labelling terorisme untuk pesantren memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bukan maksud saya menganggap bahwa BNPT sembarangan di dalam merilis data pesantren terorisme. Dipastikan terdapat data dari hasil pelacakan tim intelligen yang memang memiliki kapasitas untuk melabelnya, namun demikian dengan hanya menyebutkan jumlah dan kategorinya, saya kira akan bisa membuat berbagai respon,  baik yang negatif atau positif. 

  

Jika dilihat dari konten di media sosial, maka sekurang-kurangnya ada tiga tipologi, yaitu: pertama, respon keras dari sejumlah tokoh Islam. Komentar yang muncul di media sosial dari kelompok ini adalah mereka yang selama ini menolak atau meragukan terhadap keberadaan  gerakan radikalisme apalagi ekstrimisme di Indonesia. Ada juga yang sering beranggapan bahwa gerakan antiradikalisme adalah proyek Amerika yang diekspor ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Makanya, kemudian muncul diksi “memojokkan umat Islam” atau “upaya sistematis untuk menghancurkan Islam” dan sebagainya.

  

Kedua, respon moderat dari sejumlah tokoh Islam. Di dalam responnya,  tidak menyalahkan atau menyetujui terhadap diksi yang digunakan oleh BNPT akan tetapi lebih sebagai himbauan agar BNPT hati-hati dalam menggunakan istilah terorisme apalagi dikaitkan dengan pesantren.  Selama ini pesantren  menjadi tempat belajar tentang Islam. Jika label itu diterapkan kepada pesantren tentu dikhawatirkan akan mengubah mindset pengguna pesantren. 

  

Ketiga,  respon fragmatis di kalangan umat Islam. Kompsisi kelompok ini jumlahnya lebih banyak dari berbagai segmen masyarakat. Mereka adalah kelompok yang tidak perduli dengan pesantren, lembaga pendidikan dan  kekerasan agama atau radikalisme dan ekstremisme. Kelompok ini menganggap bahwa yang penting tidak merugikan dirinya. Mereka merupakan kelompok yang tidak peduli dengan berbagai isu-isu sosial keagamaan atau lainnya. 

  

Sesungguhnya, ekstremisme bisa saja terdapat pada semua lembaga agama termasuk lembaga pendidikan. Hanya yang diperlukan adalah bagaimana BNPT bisa menjelaskan kepada masyarakat sebagai akuntabilitas publik atas ungkapan pesantren yang terafiliasi ke gerakan terorisme. Jika hanya disebutkan bahwa ada sebanyak 198 pesantren dengan tingkatan atau klasifikasi yang disampaikannya tersebut, maka  dipastikan akan memunculkan varian respon masyarakat. Tentu ada baiknya BNPT memberikan klarifikasi secara memadai dengan memastikan bahwa data tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 

  

Wallahu a’lam bi al shawab.