(Sumber : Diktis Kemenag)

Professor Dari Rahim Kementerian Agama: HAB Ke 76 (Bagian Satu)

Opini

Sungguh ada sesuatu yang sangat berbeda pada Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke 76, yaitu hadirnya para professor yang lahir dari rahim Kemenag RI. Saya sebut sebagai lahir dari Kemenag karena para professor ini adalah sekelompok guru besar yang Surat Keputusan sebagai Guru Besar ditandatangani oleh Menteri Agama RI. Selama ini SK Guru Besar ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu pada masa sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Memang upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi kementerian tersebut dilakukan oleh Pak Jokowi dalam upaya untuk melakukan efisiensi. Setelah sebelumnya urusan Pendidikan Tinggi di bawah Kemendikbud, lalu ke Kemenristekdikti dan kemudian kembali ke Kemendikbud lagi. 

  

Para guru besar yang dilahirkan oleh Kemenag ini tentu terkait dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan ditindaklanjuti dengan kelahiran Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Sesuai dengan regulasi tersebut, maka Menteri Agama bisa menandatangani Surat Keputusan pengangkatan dosen dalam jabatan guru besar, setelah yang bersangkutan dinilai oleh satu tim Penetapan Angka Kredit (PAK), yang tentu memiliki kesamaan substansi dengan tim penilaian PAK pada Kemendikbud, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

  

Yang tentu saja harus diapresiasi adalah kerja cepat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag yang melakukan langkah cepat dalam penilaian PAK sehingga semuanya bisa dilakukan pada saatnya. Jika mengacu pada langkah yang sesuai dengan juknis penilaian PAK dosen untuk pengangkatan Guru Besar, maka diketahui ada tujuh langkah, yaitu: 1. Registrasi Dosen, 2. Persetujuan Registrasi Dosen, 3. Proses Usulan PAK, 4. Proses Verval Kepegawaian/Ketenagaan PTN/Kopertais/Bimas. 5. Proses Verval Direktorat PTKI, 6. Proses Penilaian Direktorat PTKI/Dikti. 7. PAK sudah diterbitkan. Proses registrasi dan lainnya dilakukan dengan system online, sehingga bisa dipantau oleh masing-masing calon guru besar. Dan dalam waktu yang relative singkat kurang lebih tiga bulan maka seluruh proses tersebut bisa diselesaikan. Dan pada tanggal 3 Januari 2022, sebagai Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag, akhirnya SK sebagai guru besar tersebut telah ditandatangani oleh Menag. Para professor tersebut diundang di acara HAB ke 76 untuk menerima SK masing-masing.

  

Para guru besar yang memperoleh keistimewaan tersebut adalah: Prof. Dr. Marzuki, M.H. (UIN Datokarama Palu), Prof. Dr. Ngainun Naim, M.HI. (UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung), Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum. (UIN Imam Bonjol Padang), Prof. Dr. Salma, M.Ag. ((UIN Imam Bonjol Padang), Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Prof. Dr. Nur Ali, M.Pd. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag, (UIN Sumatera Utara, Medan), Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. (UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. Rubaidi, M.Ag. (UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag. (UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. Tasman, M.A. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag., (UIN Walisongo Semarang), Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag. (IAIN Kediri), Prof. Kastolan, M.Ag. Ph.D., (IAIN Salatiga), Prof. Dr. Ihsan, S.Ag, M.Ag. (IAIN Kudus).

  

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sesungguhnya sudah mengamanatkan tentang pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan dan melalui PP No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Perumusan  PP ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, nyaris lima tahun. PP No. 46 baru lahir pada tahun 2019, karena memang tidak mudah untuk menyamakan prinsip di dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan. 

  

Di antara yang rumit adalah tentang kewenangan untuk mengangkat guru besar ilmu keagamaan. Selama belum diterbitkan PP itu maka pengangkatan seluruh guru besar dari Kemenag, apapun bidang ilmunya, menjadi kewenangan Kemendikbud. Kerumitan tersebut disebabkan masih ada regulasi yang tumpeng tindih, misalnya regulasi Kementerian PAN dan RB yang menyatakan bahwa pengangkatan guru besar adalah kewenangan Kementerian terkait dengan Pendidikan Tinggi, di dalam hal ini adalah Kemendikbud atau sebelumnya di Kemenristekdikti. Regulasi ini harus diubah terlebih dahulu, sehingga kewenangan tersebut bisa berada di Kemenag. Sementara untuk pengangkatan guru besar non religious studies tetap dinilai dan diangkat oleh Mendikbud. 

  

Sebanyak 15 orang professor yang diangkat oleh Menag ini tentu adalah orang yang beruntung menjadi sekelompok dosen ilmu keislaman yang diangkat oleh Menag dan diupacarakan dalam HAB ke 76. Jika kehadirannya dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, maka tentu yang diharapkan oleh Kemenag agar para professor tersebut benar-benar menjadi professor istimewa. Dan keistimewannya adalah mereka berhasil menghadirkan dirinya dalam kawah candramuka akademis yang ditandai dengan lahirnya karya-karya ekselen, baik dalam bentuk artikel di jurnal maupun buku-buku yang hebat. 

  

Masyarakat akademis tentu mengharapkan bahwa melalui para guru besar yang istimewa ini akan lahir karya-karya yang abadi dalam konten dan  metodologi kajiannya di dalam bidang ilmu keislaman-empiris, dan juga kajian yang hebat dalam konten area ilmu keislaman-tekstual. Kita mengharapkan akan lahir guru besar sebagaimana para ulama masa lalu yang menghasilkan kitab atau buku yang benar-benar luar biasa dan tetap lestari hingga sekarang karena kajiannya yang sangat hebat dan bermanfaat. 

  

Karya tersebut dapat menjadi rujukan para akademisi misalnya diindikatori oleh banyaknya citasi dan pembaca yang memanfaatkan karya tersebut sebagai sumber referensi akademis. Selamat kepada para professor dan semoga ilmunya akan bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi institusi, masyarakat dan negara.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.