(Sumber : nursyamcentre.com)

PTKI Dalam Upaya Jaminan Produk Halal

Opini

Oleh : Prof. Dr. Nur Syam, MSi

 

Meskipun Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak dikritik orang\r\nterutama terkait dengan para pekerja di perusahaan, namun saya kira masih ada banyak hal yang positif. Sebagai undang-undang yang merangkum banyak kepentingan, pastilah di dalamnya terdapat banyak orang yang merasa kepentingannya belum atau tidak tersalurkan. Namun demikian, yang cukup positif adalah terkait dengan pemihakan pemerintah terhadap UMKM dalam kaitannya dengan jaminan produk halal (JPH) yang sering saya konsepsikan sebagai upaya short cut untuk membangun produk halal Indonesia.

 

Sesungguhnya Indonesia bisa memiliki potensi produk halal yang sangat luar biasa.Terutama di\r\nsektor makanan dan minuman (mamin). Produk makanan dan minuman ternyata paling tahan di era disruptif –terutama menghadapi tekanan persebaran Covid-19—yang tetap menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi. Para pakar masih memperkirakan bahwa produk mamin masih bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi kira-kira 5 persen tahun 2021. Sektor lain mengalami stagnansi dan bahkan penurunan, namun sektor mamin masih bisa menyumbang devisa negara yang cukup memadai. 

 

Melalui upaya short cut yang disebut sebagai self declare, maka upaya untuk “menolong” kaum pengusaha kecil dan menengah akan bisa diimplementasikan.Jumlah pengusaha menengah dan kecil yang sangat banyak tentu sangat memerlukan short cut ini. Dengan pemberian short cut, maka upaya untuk mengembangkan\r\nsertifikasi produk halal akan bisa lebih cepat tercapai. Upaya short cut ini seirama dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin religious. Melalui upaya yang “biasa saja” maka betapa lama keinginan untuk membangun lingkungan halal tersebut akan terlaksana. Jadi, sesungguhnya terdapat keinginan untuk melakukan percepatan dalam upaya menjamin produk halal, melalui self declare.

 

Tetapi jangan dianggap bahwa self declare sekedar memberikan kemudahan. Sebab untuk self declare  juga diperlukan penjamin otoritatif  yang memungkinkan self declare  tidak disalahgunakan.Di dalam konteks ini, maka ada beberapa institusi yang bisa mengambil peran untuk menjadi garansi jaminan produk halal, atau bisa dinyatakan sebagai pemberi legalitas kehalalan produk.

 

 

Pertama, perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Tentu tidak semua PTKI bisa\r\nmemiliki kewenangan untuk menjadi penjamin kehalalan produk. Misalnya dipersyaratkan yang memiliki laboratorium, atau yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu juga memiliki komitmen dalam pengembangan jaminan produk halal. 

  

Tentang aboratorium, saya kira bisa juga melalui kerja sama dengan lembaga yang\r\nmemiliki laboratorium untuk memeriksa bahan-bahan yang dijadikan sebagai komponen produk. Misalnya untuk memeriksa kandungan makanan, minuman dan barang gunaan. Saya kira semua UIN sudah memiliki laboratorium yang memadai untuk memeriksa halal dan memiliki Halal Center. Program Studi Sains dan Teknologi dan Fakultas Syariah dan Hukum nserta Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bisa bekerja sama untuk mengembangkan jaminan produk halal. Kerja sama ini dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan SDM yang akan memastikan bahwa sebuah produk tersebut halal atau tidak. Kolaborasi antara ahli agama dan saintis ini sangat diperlukan untuk kepentingan memperluas cakupan jaminan produk halal.  

 

Kedua, institusi agama. Saya kira lembaga sosial keagamaan: seperti MUI, NU dan Muhammadiyah atau lainnya bisa tergabung dalam kepentingan sebagai penjamin kehalalan produk. Lembaga sosial keagamaan tentu memiliki SDM yang kuat dan bisa berkapasitas sebagai penjamin produk halal, misalnya sebagai tim pemberi fatwa. Ulama-ulama yang ahli dalam ilmu fiqih tentu berkapasitas sebagai orang yang memberi fatwa. Organisasi sosial keislaman tentu memiliki kapasitas sebagai ahli yang bisa dipercaya untuk memberikan fatwa baik tertulis maupun lesan. Di dalam konteks ini, maka para ulama dari organisasi tersebut bisa berkolaborasi dengan LPH untuk kepentingan jaminan produk halal. Dengan demikian, bisa terjadi nuansa kolaboratif antara LPH dan Ulama dalam kerangka pemberian jaminan produk halal.

 

Ketiga,  pesantren juga bisa menjadi LPH atau pemberi fatwa. Diandaikan bahwa pesantren dengan SDM-nya tentu bisa bekerja samauntuk kepentingan jaminan produk halal. Sebagai institusi yang memiliki SDM keunggulan  dalam kualitas keagamaannya,maka pesantren dapat memainkan peran sebagai agen untuk fatwa halal. Dengan demikian, kerja kolaboratif ini akan menghasilkan sinergi yang baik antar institusi keislaman.

 

Keempat, perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seharusnya bisa  berperan untuk menyuplai tenaga-tenaga ahli penyelia halal. Kebutuhan penyedia halal tentu sangat besar di masa depan. Banyaknya produk halal yang menggunakan system self declare tentu membutuhkan banyak sekali tenaga penyedia halal, dengan tugasnya yang jelas yaitu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekian banyak produk halal yang sudah self declare. Bisa dibayangkan bahwa terdapat jutaan produk halal yang memerlukan pemantauan,sehingga bisa didayagunakan agen-agen jaminan produk halal tersebut bisa bekerja untuk kepentingan penyedia halal.

 

Dengan demikian, PTKI sesungguhnya bisa memainkan peran yang lebih besar di era jaminan halal, sebab PTKI bisa berperan untuk mendirikan program studi yang memiliki cakupan sebagai auditor halal yang jelas. Oleh karena itu sudah saatnya pimpinan PTKI bergerak untuk membantu pemerintah dalam upaya short cut jaminan produk halal.

 

Wallahu a’lam bi al shawab.