(Sumber : Nur Syam)

PTKIN: Pendidikan Bermutu dengan Pelayanan Optimal

Opini

Meskipun dalam durasi waktu yang terbatas, tetapi diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pimpinan PTKIN ternyata juga menarik. Diskusi Forum Pimpinan  PTKIN untuk membahas pengembangan PTKIN tersebut  diselenggarakan di Hotel Novotel Palembang, 01/07/2022,  dan dihadiri oleh para Rektor PTKIN. Acara yang dipimpin oleh Prof. Dr. Idrus Al Hamid ini membahas tentang bagaimana mengembangkan PTKIN menuju PKIN bermutu dengan pelayanan optimal. Di dalam acara ini, saya sampaikan tiga hal penting.

  

Pertama, sesuai dengan RPJMN 2019-2024, maka sasaran pendidikan Indonesia adalah pendidikan bermutu. Untuk mengembangkan Pendidikan bermutu, setidak-tidaknya terdapat beberapa variabel, yaitu: Kualitas kelembagaan (rekognisi nasional maupun internasional), Kualitas SDM (Professor dan Doktor dengan karya yang outstanding, tenaga kependidikan profesional, dan mahasiswa atau alumni yang berprestasi), Kualitas Sarana/prasarana dan infrastruktur yang andal (gedung dengan infrastruktur IT yang andal, IT yang terstandar, dan ruang kerja yang nyaman dan memenuhi standart), Kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal (indikator kepuasan pelanggan internal dan eksternal), Kualitas Kepemimpinan yang visioner (memahami seluruh aspek yang menjadi tupoksinya dan kemampuannya mengembangkan ke depan).

  

Perguruan tinggi sedang berada di dalam area reformasi birokrasi. Era Reformasi birokrasi ditandai dengan delapan area perubahan (manajemen perubahan, penguatan regulasi, penguatan tata kelola, penguatan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan dan penguatan mind set reformasi birokrasi). Pimpinan PTKIN tentu harus memahami bagaimana mengindentifikasi setiap area perubahan dan kemudian mengembangkannya menuju target area perubahan tersebut secara optimal.

  

Salah satu di antara yang harus diperkuat oleh institusi pendidikan tinggi pada era reformasi birokrasi adalah memperkuat pelayanan pendidikan. Tugas manajemen dan kepemimpinan adalah memberikan pelayanan optimal (diukur dengan kepuasan pelanggan internal dan pelanggan eksternal). Untuk pelanggan eksternal dapat digunakan analisis NPS (Net Promoter Score). Seberapa banyak orang yang merasa puas dan kemudian menyebarkan kepuasan tersebut kepada orang lain.

  

Kedua, selain tantangan era reformasi birokrasi, ke depan terdapat tuntutan untuk mengembangkan institusi pendidikan berbasis pada perubahan pengelolaan pendidikan dari PTN Satuan Kerja (satker) atau PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai dengan RUU Sisdiknas. Untuk kepentingan tersebut  seluruh PTN harus menjadi PTN BH dalam masa delapan tahun (Kemendikbud) dan 15 tahun (Kemenag). Saya kira tidak mungkin terdapat dua norma yang berbeda dalam pengembangan PTN, yang di bawah Kemendikbudristek dan Kemenang. Komprominya bisa saja nantinya akan berada dalam rentang waktu 10 tahun.

  

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan  pemetaan secara memadai mengenai potensi menjadi PTN-BH. Eksisting terdapat 16 PTKIN yang berstatus BLU dan sisanya PTN Satker. Dari 16 PTKIN berapa yang potensial menjadi PTN BH dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Di antara indikasinya adalah pendapatan yang memadai, pendapatan bervariasi bukan hanya dari UKT. Secara prediktif, pendapatan dari jenis usaha non UKT sudah mencapai 50 persen APB-PTKIN. Selain itu terdapat variable PTKIN sudah mampu mengelola dirinya dengan mandiri. Ada tiga system tata Kelola keuangan: Tata Kelola PTN Satker Umum, tata Kelola PTN Satker BLU dan tata Kelola PTN-BH. PK BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan yang optimal  dengan menggunakan prinsip nir laba, efisien dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. PTN BLU didasarkan pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , lalu diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Persyaratan menjadi PK BLU adalah memenuhi standart administrative, substansi dan teknis.

  

Ada tiga relasi PK-BLU dengan Kementerian Keuangan, yaitu RBA, Tarif dan Remunerasi. UIN Syarif Hidayatullah PNBP sebesar  Rp.296M, sementara terdapat sebanyak Rp.58M dari usaha, KSO dan Tenaga Ahli. Atau pendapatan non UKT sebesar 19,59%. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PNBP sebesar Rp.135 M. Sementara terdapat sebanyak Rp.24M non UKT dari pelayanan jasa, hibah BLU, KSO dan usaha. Atau pendapatan non UKT sebesar 17%. UIN Sunan Ampel Surabaya PNBP sebesar Rp.122M, dengan pendapatan sebanyak Rp.15,86M dari pelayanan jasa, KSO dan usaha atau pendapatan non UKT 13%.

  

Ada sebanyak 16 PTN BH dari 122 PTN di bawah Kemendikbudristek atau sebesar 13%. Ada sebanyak 18 PTKIN BLU dari 58 PTKIN di bawah Kemenag atau sebesar 31%. Untuk menjadi PTNBH harus memenuhi syarat, yaitu: WTP dalam waktu 3 tahun berturut, memiliki PNBP yang minimal sudah bisa mandiri tanpa intervensi dana pemerintah atau PNBP sudah melampaui RBA, memiliki akreditasi institusi A, memiliki prestasi di tingkat internasional. 

  

Di Indonesia terdapat sebanyak  12 PTNBH terkaya dengan ukuran Aset:  UI Rp.40,49 T; UGM 30,02 T; dan UPI 4,37 T. Pendanaan PTNBH diperoleh dari anggaran pemerintah (biaya opreasional, biaya dosen, biaya tendik, biaya investasi dan biaya pengembangan)  dan non pemerintah (masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaam dana abadi, usaha PTNBH, Kerjasama PT, Pengelolaan kekayaan, APBD dan pinjaman). 

  

Ketiga,  di antara sekian banyak  tantangan pengelolaan institusi pendidikan tinggi, maka di antara yang mendesak adalah program pembelajaran, khususnya program Strata 2 dan Strata 3. Di era TI, maka sebenarnya PTKIN memiliki potensi untuk mengembangkan program pembelajaran berbasis IT. Setidak-tidaknya adalah pemaduan antara pembelajaran berbasis konvensional dengan pembelajaran berbasis IT. Program hybrid learning system (pemaduan antara program luring dan daring) tentu menjadi pilihan cerdas. Di era internasionalisasi program pendidikan ini, maka PTKIN juga harus menjaring mahasiswa sebanyak mungkin tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Dan di antara pirantinya adalah program pembelajaran berbasis IT.

   

Untuk itu, pimpinan PTKIN harus merumuskan atau mendesain program virtual learning, khususnya untuk mahasiswa program magister dan doktoral. Virtual learning mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam cyberspace melalui jaringan Internet. Mahasiswa  dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam paket-paket pembelajaran yang tersedia dalam situs Internet. Dampak TI adalah munculnya virtual university, cyber university, e-learning, tele education, distance learning, virtual laboratory. Di dalam virtual  learning, maka terdapat  adanya keterpisahan antara pendidik (dosen) dan peserta didik (mahasiswa); sistem belajar dengan akses yang terbuka dan kebebasan memilih ragam sumber belajar serta alur proses belajar, dan  berbasis jaringan. 

  

Sebagai dasar penyelenggaraan program pendidikan berbasis IT atau distance learning adalah Surat Edaran, Nomor 20 Tahun 2021  tentang Pengembangan Kompetensi BagiPegawai Negeri Sipil  Melalui Jalur Pendidikan. Di dalam konteks ini, maka terdapat tugas belajar, dan Pemberian tugas belajar. Sebagaimana di dalam SE tersebut, maka: “Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggidapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau kelas sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraanprogram studi yang diterbitkan oleh kementerian di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. SE Menpan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA)  Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan. 

  

Mengacu kepada pendapat Clayton Christenson, dari Harvard Business School, Amerika Serikat, bahwa ke depan hanya perguruan tinggi yang menerapkan program pembelajaran berbasis IT saja yang akan eksis disebabkan karena murah dan efektif, maka kiranya pilihan program Pendidikan berbasis IT harus dilakukan. Di Amerika saja yang tingkat penerapan IT sudah sangat basus diperkirakan pada 10-15 tahun akan kolap 50% Pendidikan yang ada sekarang (50%) dari 5000 perguruan tinggi, sehingga di Indonesia juga harus mempertimbangkan hal yang sama.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.