(Sumber : Nur Syam Centre)

RUU Kontroversial: dari RUU-HIP ke BPIP

Opini

Oleh: Prof. Dr. Nur Syam., MSi (Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya)

  

Andaikan suasana sosial kemasyarakatan tidak seperti sekarang, yaitu era pandemi Covid-19, yang menyita banyak perhatian baik pemerintah, organisasi sosial, media maupun masyarakat, maka perbincangan tentang Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU-HIP) dan kemudian beralih ke Rencana Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-BPIP) tentu akan menjadi sangat ramai. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 yang luar biasa, sehingga pembicaraan tentang RUU-HIP dan RUU-BPIP relatif lebih soft.

 

DPR ternyata memang luar biasa dalam melihat timing yang tepat untuk meluncurkan RUU-HIP  yang memang dipastikan sedari awal akan memicu pro-kontra yang relatif tinggi. Dengan timing yang tepat ini, maka perbincangan tentang RUU yang krontroversial dalam pandangan kelompok-kelompok sosial keagamaan dan masyarakat pada umumnya memang tidak terlalu menyita perhatian. 

     

RUU-HIP memang memantik penolakan, khususnya dari elit organisasi sosial keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam sejenis serta organisasi keagamaan, seperti PGI, KWI, Matakin, Parisadha Hindu, Walubi dan eksponen organisasi sosial lain, yang secara bersama-sama menolak atas upaya untuk menggolkan RUU-HIP sebagai prolegnas, yang sudah disetujui di DPR.

 

Tuntutan organisasi sosial keagamaan dan masyarakat adalah  agar DPR RI  membatalkan pembicaraan dan mengeluarkan RUU-HIP dari prolegnas. Tuntutan itu sangat jelas, yang diminta bukan penundaan akan tetapi pencabutan. Di tengah-tengah kuatnya tuntutan tersebut, maka DPR tetap pada prinsipnya tidak mencabut RUU-HIP dari prolegnas dan hanya menunda pembahasan. Di saat krisis ini, maka pemerintah  mengajukan inisiatif baru yaitu menyerahkan RUU-BPIP untuk dibahas oleh DPR. Jadi jika RUU-HIP merupakan inisiatif DPR, maka RUU-BPIP adalah inisiatif pemerintah. Jadi memang dua hal yang berbeda. Artinya, pengusulan RUU-BPIP tidak menggantikan RUU-HIP, sebab memang berbeda pengusul dan contentnya.

 

Berbasis pada penolakan yang sedemikian kuat dari elemen bangsa ini, maka DPR hanya mundur selangkah dengan cara menunda pembahasan dan bukan mencabut RUU-HIP dari prolegnas 2020. Cara untuk mengganti pembahasan yang seharusnya segera dilakukan semacam kejar tayang, maka justru lahirlah usulan untuk menggantinya dengan RUU baru atau RUU BPIP untuk memperkuat kelembagaan BPIP, misi dan  program BPIP yang lebih operasional.


Baca Juga : Buah Takwa: Dunia-Akhirat

 

Berasal dari perilaku politik seperti ini, maka kemudian banyak pertanyaan mengapa DPR  tetap mempertahankan RUU-HIP di dalam prolegnas. Di media sosial tentu berkembang banyak pemikiran tentang hal ini, antara lain adalah upaya untuk membahas secara diam-diam tentang RUU-HIP dan kemudian pada  kesempatan lain, jika secara politik sudah kuat dan mapan, maka akan dapat dilanjutkan. Artinya, sekali layar terkembang pantang surut kembali. Sebagai perwakilan rakyat yang setiap keputusannya diambil berdasarkan pemungutan suara one man one vote maka peluang untuk memenangkan pertarungan menggolkan RUU-HIP bukanlah suatu yang tidak bisa diraih. Jadi, pengusung RUU-HIP tetap berpikir optimis bahwa gagasan untuk membuat regulasi haluan ideologi pada suatu ketika akan bisa running well.

 

Kesan yang muncul di masyarakat media sosial adalah “DPR ngotot untuk mempertahankan RUU-HIP”. Terlepas benar atau tidaknya informasi tersebut, tetapi yang jelas bahwa upaya berbagai pihak untuk mengeluarkan RUU-HIP dari prolegnas sepertinya kandas. Meskipun terdapat unjuk rasa di seputar Gedung DPR, untuk meminta agar RUU-HIP dicabut, namun kenyataannya mengalami kegagalan. Jadi, memang untuk mencabutnya ternyata harus melalui mekanisme sebagaimana yang dipahami oleh para legislator tersebut.

 

Kehadiran RUU-HIP merupakan ujian bagi partai politik pendukung pemerintah. Partai politik yang agak nyaring bersuara adalah PKS, PAN dan Demokrat. Ketiga partai ini adalah partai politik, yang semula mendukung terhadap RUU-HIP dengan beberapa keberatan, dan ketiganya memang berada di luar ring pemerintah, sedangkan PKB, PPP, Gerindra, Nasdem, dan lainnya nyaris tidak bersuara. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah dengan indikator terlibat di dalam kabinet, hingga hari ini masih wait and see. Rupanya mereka sedang melihat angin akan berarah ke mana.

 

Partai politik sebenarnya tidak hanya sebagai artikulasi kepentingan untuk meraih kekuasaan, akan tetapi juga artikulasi kepentingan publik atau masyarakat. Makanya, partai politik sudah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan penyusunan regulasi, penentuan kebijakan anggaran dan evaluasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya partai politik merupakan mitra representasi dari kepentingan masyarakat. DPR sebagai representasi atau perwakilan masyarakat semestinya mendengar aspirasi masyarakat. DPR bukan hanya mendengarkan sekelompok orang dengan kekuatan penuh untuk merumuskan atau menggolkan  tujuan politiknya. DPR memiliki sejumlah hak istimewa untuk membela kepentingan rakyat.

 

Memperhatikan terhadap nuansa politik kita akhir-akhir ini, kiranya  semua perlu untuk calling down, sambil menanyakan di dalam batin kita, apakah persoalan negara bangsa itu lebih besar dibanding dengan kepentingan kelompok, golongan atau partai politik. Jika berdasarkan atas renungan tersebut ternyata jawabannya “ya”, maka kita mesti mengembangkan pemikiran, bahwa negeri ini jangan berada di dalam hiruk pikuk politik yang tidak produktif.

 

Kita semua sedang prihatin atas masalah-masalah besar bangsa, terutama terkait dengan Pandemi Covid-19 yang sangat potensial untuk menggerus kepercayaan masyarakat tentang kehadiran negara, dan juga dampak lanjutannya yaitu kemiskinan yang semakin membentang jurangnya. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama  di antara kita.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.