(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Transparansi dan Pelayanan Publik di Era Digital

Opini

Salah satu fenomena menarik di era digital adalah semakin menguatnya transparansi atau keterbukaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada era menguatnya teknologi informasi, maka pelayanan public nyaris tidak ada yang bisa ditutupi. Semua pelayanan publik bisa dibuka dan semua serba transparan. Di masa lalu ada anekdot, semua harus ditutup kecuali yang bisa dibuka, dan sekarang semua bisa dibuka kecuali yang memang benar-benar harus ditutup. Dunia birokrasi dalam transparansi dan pelayanan publik telah mengalami masa lalu yang “tertutup” dan sekarang mengalami “keterbukaan”. Semua bisa diakses, semua bisa dibuka.

  

Setiap rezim memang memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Setiap rezim memiliki cara dan metode untuk “mengendalikan” informasi. Setiap rezim memiliki kekuatan untuk membuat mana yang bisa diagendasettingkan, dan mana yang harus disembunyikan sedemikian kuat. Sesungguhnya pengalaman historis telah mengajarkan kepada kita semua, bahwa masing-masing rezim kekuasaan ternyata  bisa memilih mana yang dianggap terbaik dan mana yang bisa dihindari.

  

Pada era rezim kekuasaan otoriter,  era Presiden Soeharto, maka satu-satunya saluran informasi hanyalah yang disediakan oleh pemerintah. Semuanya terpusat dan mengalami sensor yang sangat ketat   mana informasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan mana yang harus dijaga jangan sampai menjadi pengetahuan masyarakat. Produk informasi hanya akan dipublish setelah memperoleh pengabsahan oleh yang berwenang. 

  

Seirama dengan perkembangan media social,  maka dunia birokrasi juga mengalami perkembangan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai apa yang direncanakan (planning), apa yang dilakukan (organizing dan actuating) dan bagaimana penilaian atas keberhasilan atau pencapaian target berbasis pada perencanaan yang sudah diancangkan (evaluating and follow up). Misalnya bisa dilihat dari semakin menguatnya penggunaan Web dan berbagai media social, seperti twitter, Instagram, face book dan sebagainya. Berbagai lembaga pemerintahan, termasuk perguruan tinggi,  telah menggunakan berbagai  bentuk dan corak media social di tengah teknologi informasi.

  

Menurut The Global Economy tahun 2019 kualitas layanan public Indonesia menempati peringkat 82 dari 176 negara.  Posisi  lima besar negara dengan layanan publik terbaik adalah Finlandia, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Jerman. Di dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik, maka diperlukan konsep customer strategy, yaitu strategi yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar bisa menciptakan kepuasan pelanggan atau bahkan loyalitas pelanggan. Customer strategy termasuk dalam prinsip Total Quality Management (TQM) yang dewasa ini sudah digunakan oleh dunia birokrasi di Indonesia. 

  

Memang rangking ini  belum menggembirakan dalam kerangka memasuki World Class Bureaucracy (WCB), pada tahun 2024, sebagaimana yang diancangkan oleh Presiden Joko Widodo, sebab rangking kita masih berada jauh di bawah ideal. Kualitas pelayanan public di Indonesia masih berada di peringkat sedang ke bawah. Masih jauh dari harapan untuk memasuki era birokrasi berkelas dunia. 

  

Oleh karena itu, terdapat  beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam berbagai sektor. Ada tiga sector yang harus dipenuhi, yaitu: 1) struktur yang ramping tetapi kaya fungsi, 2) pelayanan berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan 3) Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki mindset dan cultural set untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman dan berkesetaraan. (DJKN, diunduh 10/08/2022). 

  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Open Budget Survey 2021, indeks transparansi  anggaran Indonesia membaik secara signifikan dan menempati rangking 17 dari 120 negara dan peringkat 1 untuk Asia Tenggara. Indeks transparansi anggaran Indonesia berada pada poin 70, jauh di atas rerata dunia sebesar 45 poin. Filipina berada pada poin 68, Thailand di posisi 58, Timor Leste   52, Malaysia  47, Vietnam  44, Kamboja  33 dan Myanmar   30. Yang menjadi ukuran transparansi adalah partisipasi public, transparansi anggaran dan budget oversight (Kompas.com, 07/06/2022). Peningkatan rangking transparansi anggaran, memberikan bukti bahwa pada era digital kita mempunyai peluang untuk menjadi semakin baik. Dan transparansi anggaran merupakan salah satu kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.    

  

Kita tentu boleh berbangga dengan perkembangan transparansi, khususnya anggaran, pada Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI). Melalui semakin menguatnya transparansi pada birokrasi di Indonesia, maka memberikan harapan bahwa kita juga bisa melakukan perubahan khususnya dalam transparansi penganggaran dalam  pelayanan publik. Namun demikian, kita juga menghadapi realitas bahwa birokrasi kita itu ibarat kapal besar dengan penumpang penuh, sehingga agak sulit untuk melakukan manuver. 

  

Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang besar dengan ragam kesukuan, wilayah dan berbagai disparitas di dalamnya tentu berbeda dengan negara-negara kecil seperti Singapura, atau bahkan Malaysia dan Thailand.  Oleh karena itu,  membandingkan aple to aple atas Indonesia dengan negara lain juga mengandung “kelemahan”. Namun demikian, sebagai negara yang harus memasuki area birokrasi kelas dunia, tentu harus bekerja cepat dan bekerja keras agar bisa on the track menuju visi presiden untuk pelayanan optimal dalam mencapai kepuasan pelanggan. 

  

Kita sungguh berharap bahwa melalui peningkatan  transparansi dan perbaikan kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh birokrasi di negeri ini, maka akan bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemampuan kompetisi di era yang akan datang. Negara lain berkembang cepat, sehingga kita juga harus berkembang cepat. Mohammad Iqbal menyatakan: “siapa yang berhenti di jalan ini, maka pasti akan terlindas”. Jadi, agar tidak terlindas oleh negara lain, maka semua elemen birokrasi harus bergerak dan berubah cepat menuju visi birokrasi berkelas dunia.

  

Wallahu a’lam bi al shawab.