(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Otoritas Keagamaan Tradisional di Media Baru

Riset Agama

Tulisan berjudul “Traditional Religious Authorities in New Media: A Study of the Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da’wah Media Among the Middle-Class urban Muslims” adalah tulisan Arif Zamhari, Muhamad Ibtissam Han dan Zulkifli. Artikel ini terbit di Jurnal Ilmu Syariah ‘Ahkam’ tahun 2021. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji perkembangan terkini mengenai keagamaan kelas menengah di perkotaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya otoritas keagamaan baru di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru dan respons dari santri tradisional yang melibatkan penggunaan teknologi media baru. Fokus penelitian tersebut adalah platform ‘Cariustadz.id’ sebagai media siber dan alternatif dakwah Islam yang dikembangkan oleh Pusat Studi Qur’an (PSQ). Platform tersebut merespons kegiatan pengajian yang sedang tren di kalangan muslim perkotaan dengan mayoritas peserta adalah kelompok transnasional, seperti Salafi dan Jamaah Tabligh. Terdapat empat sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, fragmentasi otoritas agama. Ketiga, otoritas agama tradisional dan fatwa cyber. Keempat, penguatan otoritas keagamaan adat melalui cyber fatwa: Cariustadz.id. 

  

Pendahuluan

  

Tuntuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 telah menyebabkan kebebasan berekspresi, partisipasi politik dan transformasi sosial yang luar biasa. Selain itu, keruntuhannya memicu kebangkitan ideologi yang sebelumnya terbatas. Secara mencolok telah mendorong lebih banyak pengungkapan simbol Islam dan kekuasaan otoriter menuju transisi demokrasi telah melahirkan politik identitas dalam lanskap politik nasional. Kondisi ini terkesan paradoks, sebab di satu sisi demokrasi tumbuh, namun di sisi lain politik identitas di ruang publik berujung pada intoleransi beragama. Diskrimiasi kelompok konsservatif semakin meningkat, sehingga disarankan menggunakan media baru untuk memobilisasi muslim. 

  

Selain itu, tumbangnya rezim orde baru memicu menjamurnya dakwah gerakan Salafi dan radikal yang berhasil mendorong arus eksklusivisme keislaman dalam bentuk berbagai kegiatan dakwah secara terbuka di kampus dan masjid. Akibatnya, wilayah tertutup yang digunakan sebagai tempat konsentrasi kelompok di atas berkembang sangat pesan. Di sisi lain, gerakan dakwah ini juga semakin marak di ddunia maya dalam bentuk website dakwah, cyber fatwa, media sosial, dan channel Youtube. Isi dakwah mereka di media online sidajikan dalam bentuk propaganda guna membenci kelompok yang memiliki perbedaan ideologi. Ujaran kebencian dapat dengan mudah ditemukan pada laman media mereka. Akibatnya, propaganda semacam ini memicu meningkatnya radikalisme agama di Indonesia. 

  

Tren ini mendapatkan respon dari Kementerian Agama dengan mengeluarkan daftar pendakwah guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah terkait kekhawatiran pendakwah yang tidak kompeten sehingga berpotensi menurunkan ‘kualitas’ pemahaman agama bagi umat Islam di Indonesia. Di dalam daftar tersebut, ada beberapa pendakwah popular yang tidak dicantumkan, sepertii Abdullah Gymnastiar, Abdul Somad, dan Dedeh Rosyidah. Hal ini sempat menjadi kontroversi dan trending talk di media sosial. Alhasil, Kementerian Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan proses standarisasi bagi pendakwah sejak September 2019. 

  

Fragmentasi Otoritas Agama 

  

Menurut Gudrun Kramer dan Sabine Schmidtke, konsep otoritas keagamaan sulit didefinisikan. Menurut Weber, otoritas adalah kemampuan seseorang untuk memberika perintah dan menegakkan kepatuhan tanpa kekerasan. Ia membedakan otoritas dan kekuasaan, meskipun keduanya saling terkait dan seringkali sulit dibedakan. Terdapat tiga penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, otoritas keagamaan dalam Islam berasal dari dua teks suci yakni al-Qur’an dan hadis. Kedua, Islam tidak memiliki lembaga yang berdungsi seperti gereja seperi dalam tradisi agama Kristen. Hanya ada yang disebut ulama dan lembaga pendidikan Islam, termasuk sekolah atau madrasah. Ketiga, kajian otoritas keagamaan tidak terlepas dari peran penguasa dan hubungannya dengan ulama.

  

Banyak cendekiawan yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital dan pendidikan ‘massal’ dalam Islam telah menyebabkan fragmentasi otoritas agama. Berbagai sumber literatur Islam yang disajikan secara online dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses dengan mudah menyebabkan ulama bukan menjadi satu-satunya pilihan. Pergeseran otoritas berarti tidak ada lagi otoritas keagamaan tunggal, melainkan telah terfragmentasi dan melahirkan otoritas baru. Otoritas baru ini dibangun di atas kemampuan memadukan ruh Islam, meskipun terkadang tanpa latar belakang pendidikan yang memadai dalam pengetahuan akan Islam. 


Baca Juga : Perdebatan Sinovac Vaksin Covid-19

  

Otoritas Agama Tradisional dan Fatwa Cyber

  

Fatwa merupakan jawaban formal atas persoalan yang ‘sulit’, jawaban yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis tentang persoalan dari perspektif hukum Islam. Pada prosesnya, fatwa dihasilkan dengan metode kesimpulan hukum yang dilakukan oleh ulama yang memiliki otoritatif berdasarkan dalil. Fatwa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial umat Islam sepanjang sejarah Islam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perkembangan fatwa dalam hukum Islam telah mencerminkan perkembangan intelektualisme dan politik, ketika sebuah fatwa dikeluarkan. 

  

Fatwa dapat digunakan sebagai alat untuk memahami realitas Islam dalam berbagai konteks. Selain itu, fatwa juga bisa dianggap sebagai melting pot antara hukum dan praktik sosial. Oleh sebab itu, fatwa memiliki beberapa fungsi, yakni fatwa sebagai perangkat hukum, sebagai instrument sosial, sebagai wacana politik, dan sebagai perangkat reformasi doktrinal. 

  

Selama dua dekade terakhir, situs web yang menyediakan ‘fatwa cyber sudah mulai menjamur untuk memnuhi kebutuhan umat Islam atas jawaban cepat dan tanggap mengenai isu keagamaan kontemporer yang dihadapi. Fatwa cyber memiliki sifat teologis dengan dua aliran yakni Sunni Cyber Fatwa, Shi’ah Cyber Fatwa, dan Sufi Cuber Fatwa. Sebagian besar website memberikan fatwa di dunia maya dalam bentuk tanya-jawab di bawah bimbingan imam atau tim ahli agama. Ada juga yang sesuai dengan topik tertentu terkait kesehatan, iman, ritual, politik, ekonomi, bahkan masalah keluarga.

  

Di Indonesia, sebagian besar otoritas keagamaan muslim tradisional telah menyadari bahwa internet adalah bentuk media baru yang tidak hanya mengekspresikan sudut pandang keagamaan mereka, melainkan jangkauan khalayak yang lebih luas. Mereka mulai menggunakan internet sebagai media baru untuk menyampaikan pesan Islam moderat dan mengeluarkan fatwa agama yang lebih inklusif. Organisasi Muslim Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mulai menggunakan internet untuk memberikan fatwa berdasarkan pertanyaan para pemohon fatwa (mustaft). Misalnya, NU yang menyediakan bagian ‘bahsul masail’ dalam situs resminya nu.or.id.

  

Penguatan Otoritas Keagamaan Adat Melalui Cyber Fatwa: Cariustadz.id 

  

Berbeda dengan muslim pedesaan yang dapat berkonsultasi langsung dengan ulama setempat mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan agama, muslim kelas menengah perkotaan sangat bergantung pada jawaban agama dari situs web yang menyediakan fatwa cyber. Mereka mendapatkan dan mencari fatwa di internet untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan minat mereka. Fakta ini disadari oleh para pendiri ‘Cariustadz.id’ dengan menyediakan platform fatwa siber khusus agar kaum muslim kelas menengah perkotaan bisa mendapatkan jawaban atas persoalan keagamaan yang menjadi pertanyaan sehari-hari mereka. Platform ini menunjukkan bahwa kehadiran ‘Cariustadz.id’ digunakan untuk menyediakan para khatib yang ramah dan fatwa siber sebagai tanggapan atas maraknya ujaran kebencian dan fatwa intoleran di dunia maya. 

  

Terdapat dua tawaran yang dapat ditemukan pada platform ‘Cariustadz.id’. pertama, pencarian dan profil pendakwah yang memberikan fatwa cyber. Kedua, fitur tanya-jawab yang diberi nama ‘tanya ustadz’. Tujuannya adalah mengakomodir dan menjawab setiap pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan adalah terkait yurisprudensi Islam, teologi, tafsir al-Qur’an, sufisme, etika Islam dan isu kontemporer. Misalnya, ‘apakah dipebolehkan seorang non-muslim memasuki masjid?Fitur tanya-jawab semacam itu memiliki peran yang signifikan, terutama bagi umat Islam perkotaan. Biasanya sering menghadapi isu kontemporer yang sebelumnya tidak ada, namun membutuhkan jawaban berdasarkan perspektif Islam. 

  

Kesimpulan

  

Penelitian ini berusaha untuk menegaskan bahwa fragmentasi otoritas keagamaan di Indonesia akibat arus demokrasi dan perkembangan IPTEK menjadi tantangan bagi banyak pihak, terutama organsiasi muslim Indonesia. Munculnya otoritas keagamaan baru tanpa bekal sebagai pengetahuan yang otoritatif, berakibat pada pemahaman keagamaan yang lugas dan literalis, bahkan wacana baru yang bertentangan dengan prinsip moderat, setara, toleran dan keadilan. Di sisi lain, guna mengakomodasi aspirasi muslim perkotaan kelas menengah, otoritas keagamaan tradisional menawarkan media baru sebagai jalan keluar.  Platform media yang mereka buat menawarkan ‘jawaban’ atas pertanyaan khalayak dengan menyediakan pendakwah yang otoritatif. Tawaran solusi atas media baru menunjukkan bahwa ulama tradisional berusaha mempertahankan dan memperluas otoritas keagamaan mereka. Oleh sebab itu, di dalam bidang keagamaan yang dinamis dan perubahan sosial yang cepat, ulama tradisional tidak pernah kehilangan posisi dan  perannya, sebab mereka adalah agen adaptif yang mengadopsi bentuk baru globalisasi ketika terlibat dalam hal transformatif.