(Sumber : sanad media )

Formalisasi Syariah Mengenai Tubuh Wanita di Aceh

Riset Budaya

Artikel berjudul “The Formalization of Sharia in Aceh to Discipline the Female Body” merupakan karya Zoly Qodir, Hasse Jubba, Mega Hidayati dan Dyah Mutiarin. Tulisan ini terbit di Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies tahun 2022. Penelitian ini berusaha membahas elit lokal dan nasional yang memanfaatkan syariat Islam untuk kepentingannya tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah (Qanun) itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan sering dirugikan oleh sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh wilayatul khisbah. Pendekatan kualitatif eksploratif menjadi pilihan. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan sejumlah narasumber, termasuk pakar sosial-politik, sosial-historis, dan sosial-keagamaan di Aceh. Terdapat empat sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, formalisasi syariah, elit lokal dan ulama. Ketiga, mendisiplinkan tubuh wanita. Keempat, penerapan syariah di Aceh. 

  

Pendahuluan

  

Formalisasi syariah di Aceh tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik para elit, sebab ada pengaruh yang cukup kuat dalam penerapan hukum syariah terutama pasca reformasi politik 1998. Tidak hanya elit politik, elit agama juga terlibat dalam mendorong formalisasi syariah di Aceh sebab merasa memiliki otoritas. Di Aceh, desakan untuk meresmikan syariah tidak terlepas dari bangkitnya konservatisme Islam. Artinya, meningkatnya kekuatan konservatif menunjukkan bahwa kekuatan Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi arus utama. 

  

Hal yang menarik adalah kekuatan konservatif di Indonesia tumbuh subur melalui perguruan tinggi negeri. Faktanya dipengaruhi oleh kekuatan pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berfungsi sebagai komite pembuat kebijakan utama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tarbiyah pada setiap kampus. Selain itu, implementasi formalisasi syariah di Indonesia dapat dicermati terkait dengan gagasan Arabisasi yang muncul di perguruan tinggi non-agama karena pengaruh penyebaran Islam konservatif yang berorientasi pada Tarbiyah Salafisme. Gerakan Arabisasi harus menjadi perhatian di perguruan tinggi non-agama karena akan menciptakan eksklusivisme. Formalisasi syariah di Indonesia pada generasi muda di perguruan tinggi non-agama akan cenderung intoleran terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. 

  

Dukungan elit politik nasional, elit lokal maupun elit agama menjadikan formalisasi syariah semakin kuat dalam menghadapi persaingan. Alhasil, warga sipil terutama perempuan menjadi terpinggirkan dalam berbagai aspek. Mereka merasa kehidupan perempuan harus dibatasi, yang meliputi kegiatan keluar rumah tanpa didampingi anggota keluarga (mahram); menjadi politisi; mengunjungi/dikunjungi teman laki-laki; cara berpakaian di depan umum, bahkan menggunakan sepeda motor, semua ini dipantau oleh polisi syariah. 

  

Formalisasi Syariah, Elit Lokal dan Ulama

  

Pada konteks Aceh, ulama adalah salah satu pendukung dalam penerapan hukum syariah. Mereka memposisikan diri sebagai ‘advokat’ berdasarkan kontrol moral atas perilaku sosial di ruang publik. Ulama adalah pendukung setia formalisasi syariah dengan sudut pandang mereka yang sempit dan konservatif, bahkan ada yang mendukung karena kepentingan individu. Oleh sebab itu, diperlukan reinterpretasi syariah dan peran ulama di Aceh agar tidak mengakibatkan perilaku brutal di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh militer pada masa rezim Orde Baru ketika melaksanakan Daerah Operasi militer di Aceh. 

  

Secara klasik, ulama memegang peran kunci dalam advokasi perdamaian di Aceh, namun mereka juga advokat hukum syariah yang diskriminatif terhadap perempuan di ruang publik. Hal ini disebabkan ulama dapat melaksanakan aturan Islam dan pemerintahan.  Ulama di Aceh memiliki kedudukan yang disegani di antara masyarakat dan bangsawan (ulebalang). 


Baca Juga : Mengakhiri Kontroversi Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN)

  

Formalisasi implementasi syariah bisa dianggap cukup bermasalah. Masyarakat pada umumnya tidak mengakui hukum syariah yang secara yuridis ditentukan oleh wilayatul hisbah, bukan sebuah cita-cita. Syariah tidak hanya berkorelasi dengan masalah iman dan ibadah, tetapi juga masalah hubungan manusia sehingga perlu memahami mengenai apa syariah itu sebenarnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai syariah itu sendiri. Penerapan syariah pada pria dan wanita membutuhkan internalisasi pemahaman bukan sekadar formalisasi. 

  

Implementasi formalisasi syariah merupakan isu yang berkorelasi dengan isu global dan lokal. Perempuan Aceh berusaha untuk menegosiasikan antara identitas dan pengaruh globalisasi yang berkaitan dengan syariah dan gerakan feminism, perkawinan, “tradisionalisasi Islam” yang berkaitan dengan penggunaan jilbab, aktivitas di luar rumah dan bepergian dengan lawan jenis. Aktivitas perempuan dan komunitas muslim dalam memajukan masyarakat dan pemerintah daerah terjadi di Aceh pasca Tsunami sebagai kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Formalisasi syariah tidak banyak mempertimbangkan perempuan dalam proses pelembagaan yang menghubungkan antara pengakuan perempuan dan aktivitasnya di ruang publik pasca reformasi. Perempuan menjadi objek hukum yang diterapkan. 

  

Saat ini, perempuan Aceh seakan menjadi korban politik diskriminatif di bawah rezim yang dianggap merugikan perempuan, dikenal dengan rezim patriarki. Begitu pula dengan KUHP yang melarang perempuan berada di luar bersama dengan lawan jenis, poligami, dan isu lain yang diperdebatkan tentang perempuan. Jika aturan semacam itu dijalankan tanpa kehati-hatian, maka perempuan akan diposisikan sebagai korban yang tidak diharapkan oleh setiap warga negara. Sebagai warga negara, Perempuan di Aceh tidak bisa dijadikan objek. 

  

Mendisiplinkan Tubuh Wanita

  

Formalisasi syariah dan korelasinya dengan perempuan dalam mengenakan pakaian di depan umum dan sejenisnya dapat diamati dengan jelas. Terlebih KUHP/Qanun jinayat mengenai perzinahan dan khalwat pada masyarakat Aceh. Menurut Michael Foucault dalam buku berjudul “Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas” mendisiplinkan tubuh wanita condong mengenai narasi diskursif tentang seks yang dinyatakan sebagai bentuk wacana dan implementasikan dalam ruang kekuasaan. Tema mengenai tubuh perempuan identik dengan nafsu yang menjadi satu-satunya wacana. 

  

Ada anggapan bahwa penerapan hukum syariah harus menjadi sebuah pilihan yang bebas. Tanpa ada paksaan untuk menerapkan, disebabkan tuntutan pada individu yang dibuat Tuhan bukan sesama manusia. Beberapa tokoh mengungkapkan pandangan tersebut seperti Ali Abdul Raziq, Hasan Hanafi, A Lutfhi Sayyid, Mohammed Arkoun, Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid. Sejalan dengan pandangan tersebut, salah satu ulama Aceh, Ali Hasymi bahwa hukum syariah tidak boleh dipaksakan oleh rezim politik tertentu. Sama juga dengan pembatasan agama atau kebebasan sekaligus partisipasi perempuan di ruang publik. Ia juga menambahkan bahwa syariah adalah kesadaran pribadi/individu sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan bukan negara dan pemerintah. 

  

Hukum Islam diturunkan Allah SWT bukan untuk menciptakan ketidakadilan, melainkan mendukung terwujudnya keadilan. Hukum Allah SWT bukanlah ancaman bagi perempuan maupun laki-laki. Jika ada anggapan bahwa hukum Tuhan menciptakan ketidakadilan, itu hanya sesuatu yang berasal dari pemikiran seseorang. Allah SWT tidak pernah memberikan hak otoritatif laki-laki atas perempuan. Memposisikan perempuan sebagai objek hukum Islam dapat dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan persamaan dihadapan hukum yang diturunkan Allah SWT kepada manusia. Hukum Islam tidak bisa menjadi pemikiran yang bersifat patriarki. 

  


Baca Juga : Nadiem A. Makarim Dalam Pusaran Politik Pendidikan

Para pemikir Islam modern membutuhkan pemikiran yang menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan secara setara, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum Islam. Secara umum, dapat dipahami bahwa sada masa ketika otoritas politik mendorong laki-laki dianggap memiliki otoritas lebih atas perempuan. Namun, pemikiran semacam itu hari ini dianggap telah mengalami “pembusukan” epistemologis.

  

Penerapan Syariah di Aceh

  

Secara historis, penerapan syariah di Aceh telah dilakukan sejak masa kesultanan Aceh Darussalam hingga masa pra-kolonialisme. Pasca kemerdekaan Indonesia, hukum syariah di Aceh tidak banyak mendapat perhatian, khususnya pada masa Soekarno dan Soeharto. Akibatnya, masyarakat Aceh menuntut agar Jakarta menempati janjinya untuk memberikan Aceh kebebasan menerapkan syariat Islam dalam segala bidang kehidupan, termasuk politik. Akhirnya, sejak tahun 2001 Aceh mendapatkan status khusus untuk menerapkan syariah dalam kehidupan politiknya. Hal ini didukung dengan dibentuknya wilayatul hisbah (polisi syariah) untuk mengawasi dan mengawal penerapan syariah di masyarakat. 

  

Hal yang menarik adalah formalisasi perda syariah merupakan resistensi budaya yang dilakukan masyarakat Aceh itu sendiri. Perempuan dilarang memakai celana panjang, namun beberapa dari mereka menggunakannya; larangan khalwat namun para pemuda masih terus bertemu di sepanjang pantai dan taman kota; larangan perempuan mengendarai sepeda motor dengan kaki terbuka, namun masih banyak yang melakukannya. Semua pelanggaran yang dilakukan adalah bentuk perlawanan terhadap aturan yang dipaksakan di masyarakat. Bahkan, Aceh masih mengadakan kontes duta pariwisata maupun ratu kecantikan, bahkan kontes ratu waria. 

  

Pendisiplinan tubuh perempuan seakan “bekerja secara sistematis”, namun masyarakat tidak kalah cerdik dalam melawannya. Mendisilinkan tubuh perempuan adalah instrument kekuatan politik lokal dengan dukungan kelompok konservatif sebagai bentuk domestikasi perempuan Aceh. Hal ini merupakan bentuk ketimpangan gender yang terjadi akibat adanya kepentingan politik antara elit nasional dan lokal atas dasar formalisasi syariah. 

  

Kesimpulan

  

Artikel tersebut secara garis besar menginggung bahwa formalisasi syariah yang terjadi menjadikan posisi perempuan tidak setara dengan negara. Maksudnya, negara mengambil posisi yang kuat sementara perempuan sebaliknya. Alhasil, posisi perempuan di ruang publik menjadi “tidak berdaya didepan negara”. Negara memposisikan dirinya sebagai pengendali masyarakat berdasarkan kekuasaan yang dimiliki laki-laki. Negara dalam keterlibatannya dengan perempuan sebagai warga negara, seakan mengambil sikap yang lebih toleran dengan otoriter, tidak demokratis. Marginalisasi perempuan di ruang publik terjadi karena formalisasi syariah yang didukung kekuatan Islam konservatif. Kekuatan Islam progresif dan moderat di Indonesia yang diwakili oleh NU dan Muhammdiyah sekan “ditantang” oleh kekuatan konservatif yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk memobilisasi komunitas muslim, atau yang dikenal dengan populisme Islam. Masa depan Islam di Aceh berada di tangan kekuatan Islam moderat dan progresif yang mampu mengambil peran untuk memberikan pemahaman alternatif terhadap Islam konservatif untuk mendorong perempuan Aceh melalui gerakan dan merebut wacana Islam. Konservatisme yang terjadi di Aceh diakibatkan oleh kekuatan fenomena global yang dipengaruhi oleh kekuatan Islamisasi dan Arabisasi perguruan tinggi dan pemuda muslim Indonesia.