(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Kekuasaan dan Islamisasi di Jawa dalam Perspektif Geopolitik

Riset Budaya

Tulisan berjudul “Worldview, Religion, and Urban Growth: A Geopolitical Perspective on Geography of Power and Conception of Space During Islamization in Java, Indonesia” adalah karya Hafid Setiadi. Artikel ini terbit di Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies tahun 2021. Hanafi Setiadi menggunakan pendekatan spasial-historis untuk menunjukkan bagaimana teritorialisasi mempengaruhi cara kemunculan dan keruntuhan kota-kota di Jawa. Dinamika spasial perkotaan mencerminkan perubahan produksi ruang politik yang dijalankan oleh masing-masing aktor yang berkuasa. Kota juga memainkan peran penting sebagai simbol dan identitas dominasi rezim kekuatan politik. Terdapat beberapa sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, Islamisasi di Jawa. Ketiga, pandangan dunia tradisional di Jawa. Keempat, aktor dominan, teritorialisasi dan kota. Kelima, geopolitik pertumbuhan perkotaan. 

  

Pendahuluan

  

Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan penduduk yang paling padat, sebab 60% dari total populasi negara menghuninya. Terdapat tiga mutasi budaya yang melanda pulau, dua di antaranya yakni: pertama, mutasi yang dipicu oleh Indianisasi yang ditandai dengan munculnya kerajaan konsentris Hindu-Budha di abad ke delapan. Kedua, Islamisasi yang bertepatan dengan aktivitas perdagangan maritim di Asia Tenggara. Tradisi Islam kemudian mewarnai kehidupan masyarakat dan pemerintahan kerajaan di Jawa. 

  

Kedatangan Islam ke pulau Jawa menjadi batas peradaban antara Jawa kuno dan modern. Salah satu ciri Jawa modern adalah munculnya budaya kosmopolitan di pantai utara yang disertai pembangunan kota. Pada masa Islam berjaya di tanah Jawa, jumlah kota bertambah tiga kali lipat. Proses perkembangan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, aktor yakni penguasa, pendeta dan pedagang. Kedua, peran kota sebagai simbol politik. 

  

Istilah “tatanan geopolitik” berarti menggambarkan bentuk tatanan spasial politik yang berhubungan dengan penguasaan wilayah. Artinya, terkait dengan tingkat sentralitas dan dominasi yang mencerminkan hubungan ketergantungan antara para aktor kekuasaan. Oleh sebab itu, tatanan geopolitik selalu bias dan dinamis, karena berkembang menjadi suatu keteraturan baru, baik melalui mekanisme koersif maupun musyawarah. 

  

Islamisasi di Jawa

  

Proses masuknya Islam ke Jawa memang masih menjadi perdebatan para sejarawan hingga saat ini. Pada abad 15 hingga 17 merupakan masa keemasan pra kolonial, namun pada saat yang sama ada perkembangan pesat ekspansi Islam di Jawa. Hal itu ditandai dengan munculnya beberapa kerajaan Islam yang muncul di Jawa yakni Demak, Banten, Cirebon, Pajang dan Mataram. 

  

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada tahun 1500 an di sekitar Gunung Muria di Pantai Utara. Kerajaan ini tempat dakwah Walisongo, sehingga tradisi Demak banyak dipengaruhi oleh sembilan tokoh tersebut. Sedangkan, Kerajaan Mataram muncul di dataran subur dekat Gunung Merapi. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan politik Kerajaan Pajang, yakni kerajaan Islam pertama di wilayah pedalaman Jawa. Tradisi Islam di Pajang dipengaruhi oleh Syekh Siti Jenar yang dikenal dengan “Islam Abangan”. Beberapa meyakini bahwa tradisi di Kerajaan Pajang adalah hasil dari agama dan budaya sinkretis antara Jawa serta Hindu-Islam. Pasca runtuhnya Kerajaan Pajang pada abad 16, Kerajaan Mataram mencoba mempromosikan tradisi sinkretis sebagai tradisi utama di seluruh Jawa.


Baca Juga : Pandangan Agama Mengenai Manusia

  

Pandangan Dunia Tradisional di Jawa

   

Sebagian besar pandangan dasar di Jawa memiliki visi agraria yang identik dengan mitos kebijaksanaan, ketergantungan pada tuhan, harmoni dan integrasi sosial. Terdapat macam sistem agraria, pertama Sistem Swedia yang melekat pada masyarakat Sunda. Sifat utama dari sistem ini adalah perilaku nomaden. Di setiap lokasi mereka membangun pemukiman tidak tetap dan tersebar di banyak kelompok kecil. Mereka tidak memerlukan organisasi sosial yang besar untuk bertahap hidup, sebab mereka tidak mengakui kekuasaan terpusat. 

  

Pada Swidden memiliki konsepsi kekuatan yang dikenal dengan trinitas kebijaksanaan dan dibedakan pada tiga pihak, yakni Tuhan sebagai sumber, raja sebagai pemegang kekuasaan dan kepala daerah sebagai pelaksana. Hal ini kemudian diterjemahkan menjadi konsep ruang menjadi tiga bagian, atas sebagai tempat suci Tuhan yang merujuk pada puncak gunung, tengah sebagai tempat raja yang merujuk pada istana raja, serta bawah yang merujuk pada bukit di kaki gunung dan wilayah pesisir. 

  

Kedua, Sistem Padi yang identik dengan permanen dan intensif. Kelompok ini identik dengan petani yang mengembangkan pemukiman secara luas dan hidup secara kolektif dalam organisasi sosial. Mereka membutuhkan kekuatan terpusat guna menjaga keteraturan dan stabilitas organisasi terutama ketika berbagi sumber daya. Oleh sebab itu, mereka mengadopsi prinsip tatanan “alam semesta” dalam kehidupan. Artinya, alam semesta merupakan penjelmaan dari kekuasaan Tuhan. 

  

Ketiga, Sistem Maritim yang muncul sejak abad 14 dengan tradisi bahari dan nilai keislaman di Jawa yang dibawa oleh para pedagang. Kemudian, budaya sosial dan ekonomi baru masuk dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama di pantai utara. Alhasil, orang-orang menjadi lebih terbuka dan persaingan secara sosial dan ekonomi lebih terlihat. Hubungan antara manusia dan Tuhan bukan lagi menjadi faktor penentu identitas kekuasaan. Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan didasarkan pada kemampuan mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi. 

  

Tiga sistem tersebut dengan segala keunikannya menjadi landasan bagaimana pengambilan keputusan terkait pembangunan kota guna memperkuat identitas kekuasaan. Ketiga sistem tersebut tidak terisolasi, terjadi interaksi sosial dan politik antara manusia dan tempat mereka tinggal. Hal yang perlu diingat adalah Islamisasi tidak menghilangkan semua jejak Hindu-Budha. 

  

Aktor Dominan, Teritorialisasi dan Kota

  


Baca Juga : Mengenal dan Mengambil Hikmah Pandemi Covid-19

Sebelum abad 15, dua kerajaan Hindu berkembang di pedalaman wilayah Jawa yakni Kerajaan Sunda terletak di sebelah barat dan Majapahit di timur. Dua kerajaan tersebut membangun beberapa Pelabuhan di kota pantai utara Jawa, seperti Banten, Kalapa, Tuban dan Gresik guna mengembangkan hubungan ekonomi dan politik dengan luar negeri. Pada abad 15, kota-kota tersebut ramai dengan kehadiran para pedagang muslim. Alhasil, lebih dari 30 kota baru muncul di kawasan Pantai Utara. Selama islamisasi, pendistribusian spasial kota lebih seimbang antara Jawa bagian barat dan Timur, sehingga muncul tren baru pada perkembangan kota. 

  

Geopolitik Pertumbuhan Perkotaan

  

Pertumbuhan perkotaan di Jawa pada periode Islamisasi abad 15-17 terjadi pergeseran geopolitik yang signifikan, misalnya kekuasaan pluralistik. Selain penguasa yang memegang kekuasaan administrasi-politik, pedagang juga memiliki peran penting melalui potensi ekonominya. Mereka mampu mengontrol kekuasaan dengan membangun jaringan perdagangan. Selain itu, para ulama juga memiliki posisi tersendiri dalam kekuasaan, misalnya Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati yang menjadi panglima militer Kerajaan Demak. 

  

Selain kekuasaan pluralistik, pergeseran geopolitik yang lain adalah pemaksaan perkotaan. Misalnya, pada masa kerajaan Hindu, Tuban merupakan kota Pelabuhan Majapahit yang paling dinamis. Kemudian, pada masa Islamisasi, Sunan Bonang menjadikan Tuban sebagai pusat penyebaran Islam melalui masjid. Alhasil, masjid seolah menggantikan peran Pelabuhan sebagai salah satu “aktor” yang dominan dalam penyebaran kekuasaan. 

  

Contoh lain pergeseran geopolitik adalah limpahan politik. Misalnya, Kerajaan Demak memutuskan untuk mengabaikan wilayah Kerajaan Pajang, sehingga memungkinkan kerajaan tersebut tumbuh menjadi pesaing Kerajaan Demak. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga “memindahkan” kesetiaan dari Demak ke Pajang. Akhirnya, dapat terlihat bahwa kota-kota di Jawa adalah produk dari limpahan politik.

  

Kesimpulan

  

Pola perkembangan perkotaan atau wilayah pada masa Islamisasi di Jawa terkait dengan ciri pandangan dunia yang dianut oleh kerajaan tertentu. Pandangan dunia yang berbeda antar kerajaan mempengaruhi pola pembangunan perkotaan pada peran aktor, jenis kekuasaan, organisasi bahkan teritorialisasi. Alhasil, perubahan pandangan dunia saat itu mengikuti perubahan kekuasaan dalam menggeser pola penciptaan ruang politik. Selain itu, gejala geopolitik berupa kekuatan pluralistik, pemaksaan perkotaan dan limpahan politik terkait dengan aktor politik dalam membentuk identitas dan wilayahnya. Artinya, terdapat konfirmasi bahwa ada keterkaitan hubungan antara pertumbuhan kota, identitas kekuasaan, ideologi politik sekaligus perilaku aktor dominan.