Demokrasi di Ruang Publik Digital Indonesia
Riset Sosial
Artikel berjudul “Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter User’s Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission (TWK-KPK)" merupakan karya Suwandi Sumartias, Dwia Aries Tina Pulubuhu, Sudarmono, Achwan Noorlistyo Adi dan Eny Ratnasari. Penelitian ini terbit di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023. Pembatasan mobilitas di masa Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat masyarakat menyampaikan pendapat. Mereka melakukannya melalui ranah digital, salah satunya adalah Twitter. Penelitian ini fokus di media sosial dengan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menjadi trending topik di Twitter. Data jejaring sosial dikumpulkan menggunakan drone emprit dari bulan Mei hingga Oktober 2021. Selanjutnya, dianalisis menggunakan Gephi guna menghasilkan representasi grafis dari jejaring sosial. Terdapat empat sub bab dalam penelitian ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, ruang digital: Twitter. Ketiga, Isu TWK-KPK. Keempat, TWK-KPK di Media Sosial.
Pendahuluan
Pada bulan Mei 2021, hasil 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak memenuhi syarat, sehingga diberhentikan dengan hormat. Masyarakat mencermati masalah ini dan menyampaikan pandangannya pada media digital. Mereka menganggap bahwa prosesnya sangat kontroversial karena ketidakberesan dalam penilaian, pertanyaan yang condong diskriminatif dan kurang transparansi.
Pada siaran pers KPK pada situs resminya (kpk.gp.id), tes tersebut merupakan bagian dari proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemindahan pegawai ASN, serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Lebih lanjut KPK menyebutkan, sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti TWK yang dimulai pada tanggal 18 Maret-9 April 2021. Hasilnya adalah 1.274 pegawai dinyatakan lolos, 75 pegawai tidak lolos ujian dan dua orang tidak hadir dalam wawancara. Sejumlah 75 pegawai yang tidak lolos tersebut, 51 orang diberhentikan dan 24 orang lainnya menjalani pelatihan sebelum bisa dialihkan statusnya menjadi ASN.
Ruang Digital: Twitter
Ruang publik digital merupakan serangkaian ruang kompleks dengan praktik yang sangat berbeda. Ruang publik digital mengacu pada penyebaran informasi, publisitas kritis, dan debat publik kritis melalui teknologi informasi dan komunikasi digital. Namun, ruang publik digital juga tidak mencakup semua informasi dan komunikasi melalui internet, ponsel, maupun tablet. Ketika komodifikasi dan kapitalisasi, dominasi, dan ideologi membentuk praktik digital, maka hal tersebut tidak membentuk ruang publik.
Di Indonesia, platform Twitter digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai apa pun, baik isu politik, pemerintahan dan sebagainya. Fitur thread and trending yang ada pada Twitter menjadikannya sebagai media sosial berbasis microblogging yang cocok untuk berkumpul di dunia maya. Oleh sebab itu, Twitter sering kali dimanfaatkan netizen Indonesia untuk menyuarakan pendapatnya. Pendapat yang mereka tulis biasanya bersifat spontan dan emosional, terkadang mengandung sentimen positif atau negatif. Twitter memiliki dampak yang signifikan karena menjadi media paling efektif untuk kampanye dan aktivisme digital.
Baca Juga : Mensyukuri Satu Juta Viewer
Saat ini, pengguna Twitter di Indonesia berjumlah per-April 2021 adalah 15,1 juta. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keenam pengguna Twitter teraktif secara global. Melalui media ini, representasi opini publik terkadang bisa menyesatkan. Hal ini disebabkan komentar negatif sering kali lebih banyak melebihi jumlah komentar positif. Twitter telah menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi jangka pendek kepada khalayak luas dan menguji sentimental topik tertentu.
Isu TWK-KPK
Sejak 1 Mei 2021 hingga 31 Oktober 2021, terdapat 691.250 tweet yang membahas TWK-KPK antara lain tweet, mention, retweet, retweet kutipan dan balasan. Jumlahnya bervariasi setiap bulannya. Puncak trending isu tersebut berada pada bulan Mei dan Juni tahun 2021, kemudian mulai menurun di bulan Juli hingga Agustus 2021. Pada bulan September 2021 tren tersebut meningkat mencapai 95.713 tweet. Pada bulan Oktober, kembali mengalami penurunan dengan total sebanyak 35.372 tweet.
Isu TWK-KPK menjadi trending topik Twitter sejak 3 Mei 2021. Hari itu, CNN Indonesia men-tweet laporan mereka yang berjudul “75 Pegawai KPK Tak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan ASN” dengan 87 retweet dan 244 likes. Keesokan harinya, 4 Mei 2021 muncul 7.695 retweet dan berlanjut hingga 30 Mei 2021 dengan 18.832 mention. Jika dipersentasekan maka diketahui bahwa pengguna Twittere yang melakukan like sebesar 71,94%/1.772.582, disusul retweet sebesar 20,24% atau 498.624, mention sebesar 5,16% atau 127.019 dan reply sebesar 2,66% atau 65.607.
Tren opini yang disampaikan pengguna Twittwer pada isu TWK-KPK terlihat bahwa sejak Mei hingga Oktober 2021, sentimen positif, negatif dan netral mengalami fluktuasi. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 691.250 tweet, 366.578 atau 53,03% di antaranya adalah negatif. Jadi, netizen condong mengunggah, me-retweet, atau menyukai tweet yang memiliki sentimen negatif terhadap isu tersebut. Sentimen positif mendapatkan 277.311 tweet atau sekitar 40.12% dan sentimen netral sebanyak 47.361 twett atau 6,85%.
TWK-KPK di Media Sosial
Pesatnya arus informasi memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola dan partisipasi masyarakat. pemerintah dan masyarakat lebih banyak berinteraksi melalui teknologi digital. Melalui tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, maka perumusan kebijakan juga menjadi lebih baik. Twitter memang platform yang mengeksplorasi opini publik. Media sosial telah menjadi wadah baru sebagai penampung aspirasinya. Bentuk protes adalah salah satu bagian penting demokrasi yang memungkinkan mengekspresikan tuntutan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Hasilnya, fungsi demokrasi lebih luas dan masyarakat lebih berdaya arena permasalahan yang dapat diangkat pada tingkat nasional.
Polemik TWK-KPK menarik perhatian publik dan menjadi trending topik di Twitter pada Mei hingga Oktober 2021. Sepanjang bulan tersebut, sentimen masyarakat terhadap isu TWK-KPK negatif. Sebagai bentuk protes terhadap isu TWK-KPK, pengguna Twitter turut dalam aktivisme digital yang tercermin dalam berbagai tagar. Tagar teratas ditujukan guna mendukung pegawai KPK yang diberhentikan antara lain #75Pegawai KPK (13.272 tweet), #beranijujurpecat (8.623 tweet), #SaveKPK (6.262 tweet), #panjangumurperjuangan (2.580 tweet), dan #KPKEndGame (19.14 tweet). Tagar tersebut mencerminkan upaya masyarakat memprotes KPK terkait tes tersebut. Selain itu, hashtag semacam itu telah menarik banyak perhatian netizen guna berpartisipasi dalam aktivisme digital.
Pada proses aktivisme digital dengan kampanye melalui hashtag, baik pihak pro maupun kontra membantu meningkatkan kesadaran terhadap isu yang dipermasalahkan, sehingga konsensus dapat tercapai sebagai bagian dari proses kebijakan publik. Masing-masing aktor berperan dalam kampanye agar proses advokasi kebijakan yakni meningkatkan kesadaran, menyebarkan berita dan menyampaikan pendapat dapat dilakukan. Peran akun media besar dalam advokasi digital di Twitter menunjukkan adanya keterlibatan tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa dampaknya juga tinggi. Akun media adalah sumber informasi di mana masyarakat mendapatkan berita terkini.
Kesimpulan
Inti dari penelitian ini adalah adanya sentimen negatif dari netizen yang mendominasi perbincangan soal TWK-KPK di Twitter. Isinya adalah kontra-narasi yang mengkritik KPK terkait dengan keputusan yang diambil. Selama ini, kajian mengenai praktik demokrasi di Indonesia terutama aktivisme mengkritisi kebijakan publik, sebagian besar adalah penelitian lapangan. Protes di media sosial belum ditanggapi dengan serius dan dianggap sebagai bagian intergral dalam praktik demokrasi. Berdasarkan penelitian tersebut, Twitter seakan membukan jalan baru pagi praktik demokrasi di Indonesia. Hal yang perlu dicatat, Twitter tidak mewakili populasi Indonesia, sebab tingkat literasi antar penduduk berbeda, infrastruktur juga belum merata. Data Twitter kemungkinan besar hanya mewakili populasi perkotaan dengan profil sosio-demografis tertentu.