(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Dinamika Perselisihan di Antara Muslim Indonesia Perihal Covid-19

Riset Sosial

Tulisan berjudul Winning The Battle of Authorities: The Muslim Disputes Over The Covid-19 Pandemic Plague In Contemporary Indonesia merupakan karya Masdar Hilmy dan Khoirun Niam. Tulisan ini terbit di Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) tahun 2020. Mereka mencoba “membuat” karya ilmiah yang mengisi “kekosongan” mengenai cara pandang muslim Indonesia dalam menanggapi pandemi. Artinya, berusaha mengisi kesenjangan akademis didalamnya. Secara garis besar artikel tersebut berusaha menggambarkan dinamika perselisihan di antara umat muslim di Indonesia mengenai Covid-19 yang berpengaruh pada seluruh dunia. Artikel tersebut menggunnakan metode kualitatif dengan data yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti media sosial dan media cetak. Gap pada penelitian ini terletak pada pematuhan protokol kesehatan. Mayoritas umat Islam mematuhinya dan beberapa menolak karena dianggap merusak semangat Islam dan kualitas keimanan. Di dalam resume ini akan dituliskan enam sub bab. Pertama, pendahuluan. Kedua, pandemi dalam sejarah Islam. Ketiga, sengketa publik atas pandemi Covid-19. Keempat, respon organisasi muslim. Kelima, benturan paradigma: agama atau sains. Keenam, menuju penerimaan otoritas keagamaan di ruang publik.  

  

Pendahuluan

  

Covid-19 telah menyebabkan banyak kerusakan pada seluruh aspek kehidupan, namun pandemi juga menjadi “berkah akademis terselubung” dalam artian “merangsang akademisi untuk menulis berbagai karya ilmiah.  Beberapa tulisan yang menganalisa wabah dari perspektif pendidikan seperti Agustin et all, 2020; Atsani, 2020; Mansyur 2020; Napitulu, 2020 dan Putra 2013. Pada dimensi sosial dan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et all, 2020 dan Sumarni, 2020. Ada pula yang menganalisa pandemic dari sudut pndang Islam seperti Darmawan et all, 2020; Kuipers et all, 2020 serta Mushodiq & Imron, 2020. 

  

Beberapa penelitian di atas, masih menyisakan “celah” yakni perihal pendemi telah menyebabkan tidak hanya perbedaan perspektif antar tokoh muslim, namun juga dalam konteks otoritas di antara mereka. Debat public atas pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai “pertempuran” antara penalaran ilmiah induktif yang diwakili oleh sains, dan deduktif yang direpresentasikan oleh agama. Di dalam jangka panjang, agama yang “diinduksi” bisa menjadi solusi yang cukup realistis dalam “pertempuran” antara dua penalaran dalam menghadapi pandemi Covid-19.

  

Pandemi dalam Sejarah Islam

  

Wabah yang mematikan pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab yang terjadi sekitar tahun 17 H/623 M. Menurut sejarah, tidak kurang dari 25.000 nyawa menjadi  korban. Wabah tersebut dikenal sebagai Tha’un ‘Amwas. Wabah serupa juga melanda Kairo pada tahun 833 H/1430 M. Upaya “pengusiran” wabah keduanya adalah dengan sholat bersama di luar ruangan. Akibatnya, membuat wabah semakin menyebar. Usaha pengusiran wabah yang sama mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai efek menular, sehingga sejarah seakan berulang sendiri, yakni menyebabkan kematian “besar-besaran”.

  

Pada umumnya terdapat tiga prinsip Islam yang menjadi dasar tanggapan muslim terhadap wabah. Pertama, wabah penyakit adalah berkah “surgawi”, ketika muslim meninggal karena wabah maka mereka dianggap syuhada, sedangkan wabah penyakit adalah hukuman bagi non-muslim. Kedua, muslim tidak boleh memasuki tanah yang terkena wabah. Ketiga, wabah tidak dapat menular sebab semua penyakit berasal dari Allah. 

  

Ketiga prinsip tersebut mengundang kontroversi dan perselisihan publik setiap kali wabah menimpa umat Islam. Sehubungan dengan prinsip utama, sebagian muslim menganggap sebagai azab. Sebab, dalam konteks ini wabah cenderung diangggap teguran dari Tuhan atas dosa dan pelanggaran perilaku moral. Namun, keyakinan bahwa wabah adalah berkah “surgawi” disebabkan kesyahidan bagi umat Islam yang meninggal. Terlepas dari sudut pandang ini, Tuhan yang mengirimkan wabah, sehingga manusia tidak punya pilihan untuk menolak. Prinsip kedua dan ketiga, apakah seseorang akan mendatangi tempat wabah atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Sebab, Tuhan telah menentukan saat kematian setiap orang. 


Baca Juga : Manfaat Belajar Sambil Bermain Pada IQ dan EQ Anak

  

Sengketa Publik Atas Pandemi Covid-19

  

Pada umumnya terdapat beberapa perdebatan mengenai panndemi Covid-19. Pertama, wabah sebagai “hukuman” surgawi atau azab.  Anton tabah, salah satu anggota dewan direksi MUI menyatakan bahwa, Pandemi Covid-19 adalah hukuman Tuhan terhadap China karena kekejamannya terhadap muslim Uighur. Selain itu, beberapa pendapat menyatakan bahwa pandemi mewakili burung Ababil. Artinya, Tuhan mengutus Ababil dalam bentuk Covid-19 untuk menghancurkan China sebagai balasan atas ketidakadilan terhadap muslim Uighur. Tokoh lain yang menyatakan hal serupa adalah Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin dan Ustadz Abdus Shomad. 

  

Kedua, wabah sebagai malapetaka. Selain anggapan sebagai azab, Covid-19 juga dianggap sebagai malapetaka oleh beberapa umat Islam. Misalnya, Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ia menolak ungkapan virus sebagai hukuman, tapi melihatnya sebagai malapetaka atau ujian. Menurutnya, Nabi sudah berdoa agar umatnya dijauhkan dari azab, sehingga Allah sudah mengampuni. Senada dengan itu, Aqil Siraj, Ketua Umum NU menyatakan bahwa pandemi adalah ujian kemanusiaan. 

  

Ketiga, kematian sebagai takdir. Beberapa pendakwah mencoba “mengasosiasikan” pandemi dengan kematian. Menurut mereka, terlepas dari virus kematian telah ditentukan oleh Allah sebelumnya, sehingga pandemi seharusnya tidak membuat seseorang justru tidak datang ke masjid atau rumah ibadah lainnya. 

  

Keempat, wabah sebagai sarana politik dan senjata biologis. Wabah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dikonstruksi, artinya sengaja diciptakan. K.H Agoes Ali Masyhuri meyakini pendapat ini. Selain itu, beberapa akademisi  berasumsi bahwa pandemi ini merupakan senjata biologis akibat persaingan dagang antara AS dan China. 

  

Respon Organisasi Muslim

  

Organisasi muslim yang merespon pandemi diantaranya adalah Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah mengeluarkan enam poin deklarasi resmi. Pertama, semua kegiatan yang melibatkan keramaian seperti gathering, seminar, meeting dan kegiatan sosial lainnya dilakukan secara terbatas atau melalui media teknologi. Kedua, kegiatan ritual seperti sholat berjamaah dan sholat jumat dianjurkan di rumah. Ketiga, kegiatan pendidikan dapat dijalankan sesuai kebijakan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dewan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Penelitian Pendidikan Tinggi harus disesuaikan. Keempat, pengelolaan amal filantropi protokol Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi dari Dewan Pengawas Kesehatan Masyarakat yang bekerja sama dengan dewan, lembaga, organisasi otonom, dan badan filantropi lainnya. Kelima, pimpinan pusat Muhammadiyah telah mendirikan Muhammadiyah Covid-19 Command Centre (MCCC). Keenam, semua anggota Muhammadiyah disarankan tidak pergi ke tempat di mana penularan Covid-19 mungkin terjadi. 

  


Baca Juga : Ketika Pesantren Bukan Lagi Identik dengan Islam Wasathiyah

NU juga secara resmi mengeluarkan surat instruksi yang terdiri dari enam poin. Pertama, mengikuti anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan. Kedua, tidak melakukan kegiatan apapun yang melibatkan banyak orang. Ketiga, menghentikan sementara kegiatan rutin keagamaan. Keempat, segala kegiatan ritual seperti sholat jama’ah, tahlilan, dibaa’an di lakukan di rumah. Kelima, menghentikan semua kegiatan pesantren yang melibatkan santri dalam jumlah besar. Keenam, berdoa dan berharap agar pandemi bisa segera diatasi.

  

Benturan Paradigma: Agama atau Sains

  

Perspektif agama dalam memandang pandemi menempati bagian terbesar dalam perdebatan publik, terlepas dari perspektif kesehatan, sosial politik, budaya maupun ekonomi. Hal yang menarik adalah sifat dan perspektif agama yang bertentangan menjadi bukti perbedayaan pengetahuan yang menjadi keyakinan umat muslim. Tokoh agama mengadobsi penalaran deduktif sebagai dasar argument, yakni menggunakan argument tekstual normatif yang berasal dari Al-Qur’an dan hadits. Di sisi lain, para ilmuwan sains memproduksi pengetahuan menggunakan pemikiran induktif melalui pengujian laboratorium, observasi yang berbasis bukti dan eksperimen empiris.

    

Kebenaran induktif dapat direplikasi di berbagai kasus, sedangkan kebenaran deduktif tidak membutuhkan replikasi.  Sehingga, kebenaran deduktif tidak selalu relevan pada kasus empiris tertentu. Seringkali, kebenaran deduktif perlu diterapkan dalam menganalisa kasus tertentu yang menghasilkan situasi “anakronistik”. 

  

Menuju Penurunan Otoritas Keagamaan di Ruang Publik 

  

Di dalam jangka  panjang, cara merespon pandemi dengan tepat mengharuskan muslim untuk “mendorong” narasi deduktif perihal pandemi, penyakit, dan bencana lainnya. Jika mengacu pada trilogy penalaran Arab Al-jabiri dalam menggunakan tiga sistem penalaran. Pertama, condong aksiomatik yang digunakan dalam penalaran mengenai masalah hukum. Kedua, burhani yang terdiri dari metode induktif rasional yang digunakan dalam pengembangan penyelidikan ilmiah. Ketiga, irfani yakni logika spiritual yang berhubungan dengan spiritual manusia, kondisi psikologis dan metafisik. Di antara ketiga modus penalaran, hanya bayani dan irfani yang dapat dibuat induktif. 

  

Kesimpulan

  

Jika ditinjau dari sejarah Islam, cara umat Islam dalam menyikapi pandemi Covid-19 bukan hal baru. Selain itu, pola dalam mendekat dan menanggapi pandemi cenderung berulang dan menyebabkan muslim terbagi menjadi dua kelompok, yakni mereka yang menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Di dalam jangka pangjang, para tokoh agama tampaknya perlu menggunakan penalaran ilmiah induktif agar agama sesuai dengan sains. Meskipun adanya sikap resisten terhadap pandemi, pada akhirnya pemerintah dan kebijakannya yang menentukan upaya dalam mencegah penyebaran pandemi dengan mengadopsi protokol kesehatan.