(Sumber : iStock)

Haji Bagi Transgender

Riset Sosial

Artikel berjudul “Islamic Legal Status on Hajj for Transgender People According to Muslim Scholars in North Sulawesi” meupakan karya Nasruddin Yusuf, Evra Willya, Ahmad Rajafi dan Irfan Djabli. Tulisan ini terbit di Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi para ulama mengenai status hukum kaum transgender terhadap keabsahan ibadah haji mereka. Data sekunder didapatkan dari tujuh ulama di Sulawesi Utara yang dianggap sebagai pembentuk opini dan otoritas mengenai tata cara ibadah haji dalam hukum Islam. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori kebutuhan milik al-Shatibi, Ibnu Khaldun dan Maslow sebagai pisau analisis. Terdapat lima sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, haji: konsepsi dan ritual. Ketiga, eksistensi dan praktik keagamaan transgender. Keempat, pandangan ulama Sulawesi Utara terhadap transgender. Kelima, hukum ritual haji bagi waria. 

  

Pendahuluan

  

Kelompok transgender menghadapi kritik yang tidak ada habisnya dari masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan keagamaan. Klasifikasi anatomi dikategorikan oleh ilmu pengetahuan modern menjadi pria, wanita, hermafrodit sejati, dan hermafrodit semu. Sebaliknya, undang-undang tersebut mengikuti klasifikasi biner gender ilmiah sebagai pria atau wanita. Namun, yurisprudensi Islam mengenai hermafrodit bertentangan dengan sains dan hukum Islam. Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam tradisional dalam pengelolaan hermafrodit mendapat tantangan dari dunia kedokteran. 

  

Menurut al-Qur’an, \"manusia diciptakan sebagai pria atau wanita\" (Q.S 92:3). Al-Qur’an hanya menyebutkan jenis kelamin pria atau wanita, tapi hermafrodit ada sebagai pria dan wanita. Fenomena hermafrodit menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan pria dan wanita kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ibnu Al-Arabi menyatakan bahwa hermafrodit ada dan terikat oleh hukum yang berbeda dengan gender lainnya. Namun, mereka diberikan hukum pria atau wanita bila termasuk dalam jenis kelamin yang berbeda. 

  

Para ulama mendefinisikan hermafrrodit sebagai “khunsa.” Artinya, dua alat kelamin bukan pria dan wanita. Tidak ada seorang individu yang bisa menjadi kedua jenis kelamin secara bersamaan. Namun, ada pula pria yang merasa, bertindak, berpakaian dan berperilaku seperti wanita yang dikenal sebagai waria. Selain itu, wanita yang berperasaan, bertingkah laku, berpakaian seperti pria yang disebut tomboi. 

  

Kaum transgender mengalami tantangan sosial, hukum dan agama, Tantangan sosial mencakup diskriminasi dan marginalisasi terutama dalam mencari pekerjaan. Aspek hukum yang menyebabkan transgender misalnya karena HIV kemudian meninggal, tidak dapat dimakamkan karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh sebab itu, beberapa ulama menamai mereka “musykil” (orang yang sulit ditentukan jenis kelaminnya), karena al-Qur’an hanya mengenal pria dan wanita. Tantangan keagamaan kaum transgender adalah imam salat, pembagian warisan, pernikahan dan ketentuan ibadah haji dalam Islam. 

  

Haji: Konsepsi dan Ritual 

  

Hajj berarti ‘niat’ atau ‘keinginan.’ Sinonimnya dengan “al-Qasdu” yang berarti sengaja melakukan sesuatu. Artinya, menggambarkan kesengajaan mengunjungi Ka’bah untuk menafsirkan dan melaksanakan ibadah. Berdasarkan Ayat 3 Pasal 1 Tahun 2019 Nomor 8, ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan oleh umat Islam. Ketentuan penyelenggaraan haji mengikuti pemahaman dan penguasaan fikih haji untuk keabsahannya. Pertama, menyangkut landasan hukum, haji merupakan kewajiban bagi yang mampu. Kedua, syarat wajibnya antara lain adalah Islam, taklif, kemandirian, dan mampu. Ketiga, menunjukkan kriteria sahnya haji menurut Islam, mumayiz, miqat zamani, miqat makani, wukuf di Arafah, tawaf di Ka’bah, dan sa’i antara Safa dan Mawah. Keempat, adalah melibatkan pelaksanaan ritual haji. Para ulama sepakat bahwa haji dilaksanakan denngan ritual yang dipilih dari ketiganya yaitu “ifrad, qiram dan tamattu.” Kelima, rukun haji meliputi ihram, wuquf, dan sa’i. Keenam, wajib haji adalah ihram dan miqat, wukuf di Arafa, mabit pada malam nahr di Muzdalifah hampir tiap malam, dan mabit di Mina dilakukan saat Tasyriq, dan melempar jumrah.


Baca Juga : Respon Inklusif Negara atas Konflik Sunni-Syiah di Indonesia

  

Eksistensi dan Praktik Keagamaan Transgender

  

Transgender terdiri atas ‘trans’ yang berarti melintang, menyeberang, dan menembus, sedangkan gender berarti jenis kelamin. Gender dimaknai sebagai sifat atau karakter yang berkaitan dengan jenis kelamin dan dikonstruksi secara sosial dan budaya. Berbeda dengan jenis kelamin, gender mengacu pada perilaku yang dipelajari, ekspektasi masyarakat, serta perbedaan maskulinitas dan feminitas. Lebih lanjut, identitas jenis kelamin ditentukan ciri genetik dan anatomi, sedangkan sifat, sikap, dan perilaku menentukan identitas gender. 

  

Transgender diartikan sebagai aspek psikologis dan sosial-budaya karena seorang dilahirkan sebagai pria dan wanita. Bisa juga diartikan sebagai seseorang dengan identitas yang tidak sesuai dengan status pria atau wanita yang diharapkan. Jadi, mereka adalah orang dengan sikap dan perilaku yang melintasi gender, termasuk jenis kelamin tunggal atau ganda tanpa gender. 

  

Islam mengatur bahwa salat, zakat dan ibadah polok lainnya adalah wajib bagi umat Islam, termasuk kaum transgender. Namun, baik wanita mengenakan mukena, peci dan sarung untuk pria pada saat salat tidak diatur secara implisit. Oleh sebab itu, tata cara ibadahnya sesuai dengan hukum Islam, dan perbedaannya tergantung konteks. Di Indonesia, jamaah harus mengenakan mukena dan pakaian tertutup, sedangkan di Turki, mereka boleh salat dengan pakaian apa saja. Pada kaitannya dengan tata cara salat, peci dan mukena tidaklah penting. Sebab, penggunaan peci bagi umat Islam adalah budaya bukan ritual agama. 

  

Ketika diskusi tentang identitas gender didasarkan pada isu fisik-biologis, maka perspektif sosial harus dipertimbangkan. Identitas gender berfokus pada aspek non-fisik, psikologi, sikap dan perilaku. Perspektif ibadah memandangnya sebagai persoalan fisik-bilogis. Artinya, gender dari kaum transgender adalah “mukhannas/mutarajjilah,” hidup sebagai lawan jenis karena ketidakpuasan psikologis terhadap anatomi biologisnya. Namun, dalam wacana keagamaan mereka diidentifikasi sebagai pria atau wanita. 

  

Pandangan Ulama Sulawesi Utara Terhadap Transgender 

  

Para ulama sepakat bahwa kaum transgender diciptakan dalam keadaan “tidak sempurna” dengan kelainan gender pada sifat, sikap, dan perilakunya. Berdasarkan perspektif fikih, kaum transgender terbagi menjadi “khunsa” dan “mukhannas.” Al-Nawawi mengkategorikan mukhannas menjadi dua yakni min khalqin (alami) dan bi takallufin (terjadi bukan di luar/karena terpengaruh). Sebaliknya, Asqalani merujuk pada min asli al-khilqah (diciptakan sejak lahir) dan bi alqasdi (sengaja bertingkah laku dan berbicara seperti pria atau wanita).

  

Mengenai status hukum khunsa, para ulama klasik Sulawesi Utara menyepakati bahwa standar dan kriteria penentuan gender dan status hukum ketika digolongkan sebagai khunsa musykil. Oleh sebab itu, para ulama memiliki kesamaan pandangan dalam menentukan status hukum dan hal terkait dengan jelas, meskipun khunsa termasuk dalam kategori transgender. Sebaliknya, ulama klasik dan kontemporer memperdebatkan status hukum mukhannas. Perdebatan ini mengenai penetapan status hukum kategori ini berimplikasi pada berbagai aspek, khususnya ibadah haji. 

  

Berdasarkan tujuh (7) Ulama Sulawesi Utara terhadap kategori mukhannas, transgender dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menganggap sebagai waria sejati atau min khalqin yang diberi hukum sebagai perempuan. Sebaliknya, waria yang bi takallufin diberikan hukum sebagaimana laki-laki. Kelompok kedua berpendapat status hukum mukhannas kembali pada hukum semula, yakni tempat keluarnya urin. Kelompok kedua ini melarang kaum transgender melakukan operasi ganti kelamin apa pun keputusan pengadilan. 

  

Hukum Ritual Haji Bagi Waria

  

Berdasarkan pendapat para ulama tentang landasan haji, adab 90% sama antara calon jamaah haji pria atau wanita. Namun, ada ritual yang berbeda antara pria dan wanita. Pertama, muhrim perempuan harus didampingi suami atau mahramnya, sedangkan muhrim pria tidak membutuhkan pendamping. Kedua, pakaian ihram pria berbeda dengan wanita. Salah satu kewajiban ihram adalah menghindari pakaian yang di jahit. Pria tidak boleh memakai baju, gamis, jas, imamah, penutup kepala, dan sepatu. Sebaliknya, wanita tidak boleh memakai penutup wajah dan sarung tangan. Ketiga, status sahnya wudu bagi jemaah. Ulama Syafi’i di Indonesia menoleransi kontak kulit dengan kulit dari kerumunan jamaah selama tawaf

  

Berdasarkan sudut pandangan fikih, keabsahan haji waria adalah bersih atau memenuhi syarat rukun dan ikhlas, khusuk karena Allah SWT. Amalan ibadahnya hendaknya tidak dihalangi karena setiap orang bertindak sesuai dengan keadaan masing-masing. Melalui ibadah, seseorang dibersihkan dari dosa atau mendapat pengajaran yang bermanfaat. 

  

Kesimpulan

  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara garis besar menunjukkan beberapa pandangan ulama Sulawesi Utara terhadap konsep haji, khususnya bagi pelaku transgender. Sebagian besar ulama sepakat bahwa amalan haji bagi mereka yang tidak menjalani operasi adalah sah karena mereka memiliki kelamin aslinya. Selain itu, menurut para ulama, mereka yang melakukan operasi ganti kelamin dan bertentangan dengan keputusan pengadilan dan melakukan ibadah haji dengan status barunya adalah tidak sah.