(Sumber : Sekretariat Nasional Asean)

Perbandingan Ketanggapan Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Negara Berkembang

Riset Sosial

Artikel berjudul “Government Responsiveness in the Prevention of Spreading Covid-19: Vietnam and Indonesia in Comparison” merupakan karya M. Yusuf, Ady Muzwardi, dan Muhammad Syukri. Tulisan ini terbit di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) tahun 2021. Penelitian tersebut mencoba mengungkapkan responsivitas Vietnam dan Indonesia dalam mengantisipasi Covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan analisis pada periode Desember 2019 hingga akhir Mei 2020. Terdapat tiga sub bab dalam resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, pra-pandemi dan tahapan awal. Ketiga, penanggulangan Covid-19 di Vietnam dan Indonesia. 

  

Pendahuluan 

  

Ketanggapan dalam menghadapi krisis kesehatan merupakan aspek penting, sebab membutuhkan respon yang cepat guna menjaga kesejahteraan masyarakat. Krisis kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 berdampak pada banyak sector, terutama ekonomi global. Alhasil, birokrasi negara harus menyesuaikan ritme yang baru agar segala dampak yang terjadi dapat diatasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang canggih dalam bidang kesehatan berkontribusi pada sistem kesehatan, namun tantangan dalam sector kesehatan terus meningkat. Hal ini terbukti bahwa sejak Covid-19 muncul secara global dengan 6.064.778 kasus terkonfirmasi dan 369.254 kasus kematian. 

  

Pasca Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan di akhir tahun 2019, tidak membutuhkan waktu lama virus ini menyebar cepat ke berbagai negara. Di Vietnam, kasus pertama terkonfirmasi pada 13 Januari 2020 karena letak wilayahnya yang berbatasan dengan Cina. Di Indonesia, kasus pertama teridentifikasi pada 2 Maret 2020. Sampai pada 31 Mei 2020, Vietnam telah berhasil meratakan kurva tingkat transmisi, sedangkan Indonesia terus mengalami peningkatan. 

  

Pra-Pandemi dan Tahapan Awal

  

Sebelum kasus pertama terkonfirmasi di Vietnam, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah melakukan “penilaian” bersamaan dengan penyempurnaan pedoman dan rencana tindakan dalam melakukan pencegahan. Kedua, sejak awal wabah, Vietnam telah fokus pada perbaikan manajemen rumah sakit guna memastikan kesiapan medis guna mengatasi pandemic. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan “penyaringan” kunjungan pasien di rumah sakit. Ketiga, pemerintah Vietnam membentuk komite pengarah nasional guna mengontrol Covid-19. Inspeksi dan pos pemeriksaan didirikan pada semua pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Pemerintah melakukan pemantauan ekstra, terutama pada penerbangan internasional.  Keempat, Perdana Menteri Vietnam mendorong warganya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan warganya. Selain itu, menggunakan masker di tempat umum dan memberikan informasi update terkait perkembangan kasus Covid-19. 

  

Di Indonesia, terdapat fakta yang mengejutkan bahwa tidak terdapat kasus yang terdeteksi hingga akhir Februari 2020. Hal ini mengundang berbagai spekulasi, misalnya terkait dengan daya tahan masyarakat Indonesia, udara yang dihirup, bahkan suhu. Direktur World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat mekanisme respon terkait Covid-19 atau keadaan darurat nasional. Menurut Tedros, negara harus mengintensifkan penemuan kasus Covid-19 melalui pelacakan kontak, pengawasan, karantina bahkan isolasi khusus. Sayangnya, keyakinan Indonesia bebas pandemic berakhir pada 2 Maret 2020, dan seterusnya menunjukkan tren peningkatan kasus. 

  

Penanggulangan Covid-19 Vietnam dan Indonesia


Baca Juga : Slametan Sebagai Tradisi Lokal, Kehormatan dan Simbol Komunikasi

  

Di Vietnam, setelah ditemukan kasus konfirmasi Covid-19, pemerintah pusat menangani virus ini secara responsif yang didukung oleh berbagai badan pemerintah. Para politisi berusaha melakukan pencegarahan penyebaran virus, sebelum wabah ‘masuk’ ke Vietnam. Hal ini terbukti dengan keputusan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karakter pembuatan kebijakan menjadi sentralis, sehingga seluruh masyarakat dipaksa untuk mematuhi berbagai kebijakan terkait pencegahan penyebaran wabah. Vietnam memiliki rasio delapan dokter untuk 10.000 pasien. Sejak 21 Maret 2020, masyarakat wajib melakukan tes Covid-19 dan 14 hari karantina bagi semua pendatang internasional, serta larangan perjalanan bagi smua penerbangan internasional selama satu minggu. 

  

Pemerintah Vietnam melakukan mobilisasi partisipasi masyarakat untuk memerangi pandemi Covid-19 dan mengalami keberhasilan. Hal ini dilakukan di bawah pengaruh Partai Komunis Vietnam (CPV), pemerintah, pekerja di bidang kesehatan dan masyarakat akar rumput telah menerapkan beberapa tindakan proaktif secara komprehensif terhadap pandemic. Partai Komunis Vietnam memberikan kontribusi yang cukup signifikan melalui propagandanya yang mewajibkan masyarakat fokus dalam mengatasi pandemic. Masyarakat menjadi patuh. 

  

Meskipun Vietnam adalah negara yang terkonfirmasi Covid-19 tidak dengan jumlah tertinggi, negara ini memiliki kepemimpinan yang kuat dalam merumuskan strategi dalam merespon Covid-19. Ketika awal kasus terinfeksi Covid-19 ditemukan di Vietnam, perdana menteri dengan cepat mengarahkan untuk menutup sekolah, konferensi, festival dan kegiatan yang memungkinkan kerumunan sebagai tindakan pencegahan. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Vietnam bekerja sama dengan The U.S Centres for Disease Control and Prevention (CDC) untuk mengembangkan peedoman Surveiland Covid-19, uji laboratorium, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Hasilnya kecepatan Kementerian Kesehatan Vietnam menyusun Prosedur Operasi Standar (SOP) sebagai percepatan respon atas Covid-19. 

  

Di Indonesia, pemerintah pusat telah berjuang untuk membuat kebijakan yang cepat, koheren dan efektif guna meringankan krisis kesehatan di awal kasus terdeteksi.  Pada bulan Maret 2020, WHO meminta Indonesia untuk lebih merespon atas Covid-19. Akhirnya, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini menghadapi masalah yang kompleks, seperti tingkat kesehatan yang rendah, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana serta infrastruktur rumah sakit. Ketersediaan dokter di Indonesia dengan rasio empat dokter untu 10.000 pasien. 

  

Pada kaitannya dengan gaya kepemimpinan, Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem desentralisasi di mana setiap provinsi dapat mengatur masalah teritorialnya. Sayangnya, penanganan pandemic di negara yang menganut demokrasi ini terhambat oleh gaya kepemimpinan yang condong anti-demomkrasi, sebab dianggap mengabaikan saran dan kritik dari pihak medis dan masyarakat. Pemerintah seolah menunjukkan diri sebagai pengambil keputusan terkuat. Sayangnya, kebijakan yang diterapkan terkadang ‘berbeda’ dengan sistem medis, sehingga berakibat demokrasi yang dijalankan kurang siap dalam menghadapi Covid-19. Selain itu, pemerintah pusat tidak cukup tegas dalam menegakkan pelaksanaan kebijakan di seluruh daerah. 

  

Kebijakan yang diambil presiden, menteri, satgas dan pemerintah daerah terkesan tidak konsisten dan kontradiktif. Misalnya, munculnya wacana new normal, padahal kurva kasus terkonfirmasi belum ‘miring’. Inkonsistensi ini dalam penerapannya menimbulkan berbagai asumsi dari masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan di beberapa kalangan masyarakat. Di sisi lain pemerintah pelaksana kebijakan dalam penanganan Covid-19 terkendala oleh sistem birokrasi yang lebih peduli dengan administrasi daripada kondisi di lapangan. Misalnya, bantuan sosial yang terhambat karena kesalahan administrasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dalam pendataan. 

  

Pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai kebijakan yang telah berhasil dilakukan di berbagai negara. Misalnya, menerapkan pembatasan sosial berskala besar, ancaman sanksi terhadap masyarakat yang melanggar, paket bantuan berupa program transfer tunai bersyarat, bantuan pangan non tunai, bantuan tunai langsung dan bantuan dana desa. 

  

Kesimpulan

  

Kedua negara berkembang ini memiliki cara penanganan yang berbeda. Vietnam menunjukkan kecepatan penanganan atau responsivitas dalam membuat kebijakan penting terkait pencegahan pandemi dan melakukan kolaborasi dengan CDC. Unsur gaya kepemimpinan, birokrasi yang solid dalam melaksanakan prioritas kebijakan menjadi faktor penting. Sebaliknya, pemerintah Indonesia menunjukkan respon berupa kebijakan dan implementasinya yang dilakukan secara perlahan. Kebijakan juga dilaksanakan setelah kasus konfirmasi terjadi di berbagai daerah, sehingga penyebarannya tidak terkontrol. Selain itu, demokrasi di negara ini seakan ‘menghindari’ para ahli kesehatan dan pendapat masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kedua negara menunjukkan bahwa ketanggapan pemerintah sangat penting. Pemerintah yang responsif dapat mengurangi penyebaran pandemi. Penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam bagaimana kedua negara dengan kapabilitas ekonomi yang relatif rendah dan penanganan sistem kesehatan sampai akhir Mei 2020. Sayangnya, penelitian ini memiliki batasan berupa parameter yang digunakan hanya sebelum dan selama pendemi dengan membandingkan keinginan politik, gaya kepemimpinan, birokrasi dan kebijakan yang dihasilkan. Namun, penelitian ini tetap memberikan pembelajaran bahwa tindakan preventif dan biroktasi yang sesuai menjadi catatan penting dalam mengatasi krisis