(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Persepsi Ulama Terkait Pemakaman Jenazah Covid-19

Riset Sosial

Tulisan berjudul “Funeral Process During the Covid-19 Pandemic: Perceptions Among Islamic Religious Leaders in Indonesia” merupakan karya Nurhayati dan Tri Bayu Purnama. Artikel ini terbit di Journal of Religion and Health tahun 2021. Penelitian ini didasari adanya kontroversi seputar penanganan jenazah selama pandemi Covid-19. Beberapa akademisi menyatakan bahwa segala kontroversi yang terjadi dapat menghambat penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Secara komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi persepsi yang beragam terkait tanggapan para pemuka agama perihal pengurusan pemakaman Covid-19. Analisa data dilakukan menggunakan analisis isi dengan subjek enam ulama dari organisasi keagamaan, dua tokoh masyarakat dan dua keluarga yang mewakili pasien Covid-19. Terdapat beberapa sub bab pada resume ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, merawat jenazah dalam kondisi darurat. Ketiga, penolakan protokol kesahatan Covid-19 dan kurangnya dukungan tokoh agama untuk keluarga pasien. Keempat, perbedaan pemahaman ulama terkait proses pemakaman selama pandemi Covid-19. 

  

Pendahuluan

  

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan kesehatan global utama yang membutuhkan kontrol menyeluruh. Virus ini membawa dampak yang signifikan dan kompleks, sehingga memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah. Di Indonesia, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain melalui pendekatan kesehatan, pemerintah juga menggunakan pendekatan agama dalam merespon Covid-19, salah satunya dengan memanfaatkan peran penting para pemuka agama. Hal ini dilakukan sebab pemuka agama terbukti secara efektif dapat meningkatkan kesadaran publik. 

  

Pada 30 April 2020, pemerintah Indonesia mencatat 792 kematian dari 34 provinsi karena Covid-19. Pada proses pemakaman jenazah Covid-19 penolakan dari masyarakat semakin meningkat setiap harinya. Hal ini disebabkan dugaan ketidaksesuaian persyaratan pemakaman dengan nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini dipegang teguh. Di dalam tradisi Islam, jenazah diurus dengan dimandikan, dikafani, disalati dan dikubur. Pada konteks Covid-19, proses tersebut tetap dilakukan namun dalam pengawasan tim medis yang ketat. Alhasil, keluarga tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan penghormatan terakhir kepada jenazah. Selain itu, acara tahlil yang biasa dilakukan setelah pemakaman selama tujuh hari tidak dapat dilakukan karena dapat memicu penyebaran virus baru. Beberapa pemuka agama menyetujui dan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai keadaan tersebut, namun tidak sedikit pemuka agama yang justru menolak dan mendukung proses pemakaman jenazah tanpa protokol kesehatan. 

  

Merawat Jenazah dalam Kondisi Darurat

  

Di dalam kondisi pada umumnya, jenazah ditangani sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yakni dengan memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Namun, dalam kondisi darurat seperti wabah penyakit proses penanganannya harus diminimalisir karena dapat menimbulkan efek buruk. Pemandian jenazah dilakukan dengan tayamum mengikuti Syariah karena pertimbangan keamanan medis sebagaimana diatur oleh dharurat syar’iyyah. Setelah dilakukan tayamum, jenazah akan dikafani dan dimasukkan ke dalam peti yang aman dan kedap air sebagai pengaman dan pencegah sebaran virus. Selanjutnya, jenazah disalati untuk kemudian dimakamkan. Tata cara pemakaman jenazah Covid-19 diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)Nomor 18 Tahun 2020 yang menjelaskan pemakaman harus dilakukan mengikuti ketentuan syariah dan protokol medis. 

  

Penolakan Protokol Kesahatan Covid-19 dan Kurangnya Dukungan Tokoh Agama untuk Keluarga Pasien 

  

Penolakan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan terjadi karena beberapa alasan. Pertama, keluarga korban Covid-19 tidak mendapatkan “arahan” dari pemuka agama, sehingga mereka tidak mengakui dan menolak. Kedua, stigma negatif terkait manajemen pemakaman jenazah Covid-19. Hal ini dipengaruhi beberapa berita terkait jenazah Covid-29 yang tidak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Artinya, jenazah tidak ditangani sesuai dengan kaidah fikih. Ketiga, penolakan keluarga atas dianogsa yang diberikan. Alasan ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap diagnosis dari pihak medis. 

  

Perbedaan Pemahaman Ulama Terkait Proses Pemakaman Selama Pandemi Covid-19

  

Para pemuka agama menyadari bahwa protokol kesehatan dirancang untuk mengurangi kemungkinan penularan Covid-19, meskipun beberapa di antaranya memiliki perbedaan pendapat yang disebabkan disparitas informasi yang disebarluaskan. Mereka menyadari bahwa perbedaan tersebut juga disebabkan karena perbedaan pendapat pakar kesehatan mengenai kemungkinan penularan pada pemakaman Covid-19. Artinya, poin krusialnya terletak pada transparansi dalam pelaksanaan penanganan jenazah. Solusi yang ditawarkan oleh para pemuka agama adalah dialog dan kordinasi antara pemerintah daerah, para pemuka agama serta masyarakat terkait isu pemakamanan jenazah Covid-19. Hal yang pelu menjadi pertimbangan juga adalah dampak psikologis yang ditimbulkan karena perubahan budaya dan nilai-nilai di masyarakat. 

  

Pada situasi kritis pandemi, para ulama memainkan peran penting dalam “membimbing” keluarga yang mengalami tekanan psikologis karena perbedaan dalam penanganan jenazah Covid-19. Tekanan psikologis diperoleh karena keluarga tidak diizinkan ikut seta menangani dan memberikan penghormatan terakhir, seperti menyentuh dan memandikan jenazah. Beberapa Ormas Islam mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan protokol kesehatan kepada Jenazah Covid-19. Salat Gaib dan pengajian ditawarkan sebagai alternatif dilakukan secara daring untuk mencegah penularan virus. 

  

Kesimpulan

  

Secara garis besar, penelitian tersebut menunjukkan bahwa ulama memiliki peran sentral dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dalam pemakaman jenazah Covid-19. Hal ini diperlukan sebagai upaya dukungan terhadap pemerintah. Selain itu, peningkatan kesadaran dan kordinasi yang tepat diperlukan guna mengurangi mispersepsi dan misindormasi yang tersebar. Jelas bahwa kontroversi semacam ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini menekankan pada transparansi, kordinasi dan edukasi. Kontroversi yang terjadi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan kejelasan dan kesamaan pandangan terkait informasi melalui transparansi dan kordinasi untuk selanjutnya dilakukan edukasi kepada masyarakat.