(Sumber : www.nursyamcentre.com)

Vasibilitas Terlarang: Aktivitas Queer dan Politik Seksualitas

Riset Sosial

Tulisan berjudul “Forbidden Visibility: Queer Activism, Shari’a Sphere and Politics of Sexuality in Aceh” merupakan karya Moch. Nur Ichwan. Artikel ini terbit di Indonesian Journal for Islamic Studies “Studia Islamika” tahun 2021. Karya ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa aktivisme queer muncul di Aceh. Aktivisme ini tidak bertahan lama, sebab ekspansi massif ‘lingkup syariah’ sejak 2001 yang didukung politik hukum pemerintah dan parlemen pusat, daerah, serta tekanan relogio-kultural masyarakat. Syariah memiliki sifat heteronormatif dan telah digunakan sebagai kuasa pendisiplinan diskursif dan embodied terkait dengan seksualitas. Fungsinya untuk menormalkan sekaligus meminggirkan kaum queer (termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender/LGBTQ). Visibilitas terorganisasi yang mereka lakukan memicu munculnya Qanun Jinayah pada tahun 2014 yang memuat hukuman bagi pelaku LGBTQ.  Terdapat empat sub bab dalam review ini. Pertama, sekilas penelitian. Kedua, lingkup syariah, politik seksualitas dan queer. Ketiga, aktivisme queer: sejarah dan awal visibilitas terorganisir. Keempat, qanun jinayah visibilitas terlarang. 

  

Sekilas Penelitian

  

Ketika menjelaskan penelitiannya, Moch. Nur Ichwan memulainya dengan fenomena LGBT di Aceh. Ia menjelaskan bahwa kontroversi terkait hal itu terjadi sejak tahun 2010, tepatnya ketika akan diselenggarakan Festival Transgender. Acara tersebut batal diadakan, sebab memicu demonstrasi dari masyarakat dan mempertanyakan apakah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh mengeluarkan izin resmi. Akhirnya, ketua MPU meminta penyelenggara meminta maaf kepada pemerintah, ulama dan umat Islam dan berjanji untuk tidak akan mengadakan acara serupa lagi. Selain itu, Ichwan juga menjelaskan bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diperbolehkan menerapkan Syariah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Keistimewaan Otonomi Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

  

Ichwan juga memaparkan beberapa karya terdahulu guna membuktikan orisinalitas penelitiannya. Di antara karya yang Ichwan sebutkan adalah penelitian terkait penerapan Syariah di beberapa daerah, yakni penelitian Abubakar (2008); Ali Muhammad (2003); Bustaman Ahmad (2007); Senar (2013); Feener, Kloos dan Samuel (2016); Mark Cammack dan Michael Feener (2007); Yes (2013); Salim (2008) (2015). Penelitian tentang queer di beberapa daerah seperti Jakarta, Yogakarta, Surabaya, Bali, Makassar dan Padang yang dilakukan oleh Atkins (2012); Balckwood (2010); Balckwood dan Wieringa (1999); Boellstorff (2005) (2008); Davies (2010); Multagh (1007) (2008). Selanjutnya, studi terkait gender dan seksualitas di Aceh dengan posisi perempuan dalam masyarakat yang dilakukan oleh Afrianty (2015); Grobmann (2015); Kamaruzzaman (2004); Kloo (2016); Siapno (2002); Srimulyani (2016); Vignato (2015); Jauhola (2010) (2012). 

  

Lebih lanjut Ichwan menjelaskan secara singkat terkait LGBT dalam pandangan Islam, budaya dan moral. Menurut Islam, LGBT dianggap sebagai sesuatu yang ‘berdosa’, secara budaya dianggap sesuatu yang ‘memalukan’ dan secara moral dianggap sebagai sesuatu yang ‘berbahaya’. Para pelaku LGBT dipandang telah melawan Syariah, meskipun mereka menolak untuk dicap demikian. Ketika aktivisme terorganisir mereka mulai terlihat di ranah publik, maka dianggap sebagai ancaman bagi religiositas dan moral masyarakat. 

  

Pada proses penelitian yang Ichwan lakukan, ia mengumpulkan data melalui metode wawancara, observasi dan laporan. Ia menggunakan teori gerakan sosial terutama proses politik dan teori mobilisasi sumber daya, konsep Fraser tentang publik dan kontra publik guna menjelaskan mengapa gerakan queer di Aceh tidak bisa bertahan lama. Selain itu, ia menggunakan konsep Foucault tentang rezim kebenaran, serta konsep Benhabib dan Fraser terkait konsep bola guna menjelaskan mengapa syariah telah menjadi rezim kebenaran di Aceh dan telah berkembang melalui berbagai bidang syariah. 

  

Lingkup Syariah, Politik Seksualitas dan Queer

  

Pada penjelasan terkait dengan lingkup Syariah, Ichwan mendeskripsikannya dengan sangat jelas dan detail. Pertama ia mulai mendeskripsikan terkait dengan ruang publik berdasarkan pemikiran Habermas, Benhabib, Fraser, Salvatore, Eickelman dan Warner, selanjutnya ia komparasikan pada konteks Aceh. Secara garis besar, ruang publik tidak netral sebab tunduk pada jenis kelamin, ras, kelas, suku, bahkan bias agama. Pada konteks Aceh, ruang publik tidak hanya ditentukan oleh gender, kelas dan etnis, melainkan juga agama (Islam). 


Baca Juga : Menyoal Agama-Agama Pra Islam: Basis Teologis dan Sosiologis

  

Implementasi Syariah di Aceh telah menciptakan ruang publik muslim, lebih khusus ‘lingkup syariah’ yakni ranah di mana syariah berperan sebagai rezim kebenaran atau ‘penguasa’. Secara luas, syariah dapat diklasifikasikan ke dalam syariah resmi dan sosial. Syariah resmi adalah hukum Islam yang dibangun secara formal melalui proses politik oleh negara, dipaksakan kepada masyarakat dan dibirokratisasi melalui lembaga negara. Di Aceh, Syariah resmi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Qanun) yang didukung oleh perangkat syariah lain, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama. Sedangkan, syariah sosial adalah hukum Islam yang dikonstruksi secara informal oleh masyarakat muslim, khususnya ulama dan telah menjadi kehidupan selama berabad-abad. 

  

Selain gagasan terkait lingkup syariah, ada pula tentang bidang syariah. Pertama, bidang syariah resmi yang dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan hukum dan qanun melalui Majelis Permusyawaratan Ulama melalui fatwa. Kedua, lingkup syariah sosial/masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat muslim pada empat sub bidang Syariah. 1) Sub bidang syariah reformis yang dikembangkan oleh para sarjana yang berafiliasi dengan universitas atau organisasi reformis seperti Muhammadiyah. 2) Sub syariah tradisionalis yang dominan dari desa dan masih kental akan adat budaya, seperti Perti dan Nahdlatul Ulama. 3) Sub bidang syariah puritan yang dikembangkan oleh Persatuan Ulama Aceh (PUSA), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didukung oleh beberapa alumni Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. 4) Sub bidang syariah awam yakni umat beragama awam dalam kehidupan sehari-hari.

  

Terkait dengan politik seksualitas di Aceh, secara gamblang ditegaskan bahwa menurut syariah memiliki definisi heteronormatif. Artinya, ketika para aktivis queer mulai ‘menegosiasikan’ ruang mereka pada publik, sudah jelas bahwa representasi mereka sebagai kontra publik. Bukan hanya kontra publik terkait seksual, namun juga kontra publik tidak beragama, sebab membentuk dan menyebarkan praktik seksual yang melanggar hukum, identitas, wacana dan pandangan dalam masyarakat. 

  

Ichwan menjelaskan terkait dengan penyebab kehadiran gerakan queer adalah kemampuan memobilisasi lima sumber daya. Pertama, sumber daya moral yakni legitimasi, dukungan solidaritas dan dukungan simpatik. Kedua, sumber daya budaya yakni pengetahuan tentang gerakan dan lingkungannya. Ketiga, sumber daya sosial organisasi terkait dengan penyebaran pesan, pengorganisasi pertemuan masyarakat, merekrut dan membangun komunitas. Keempat, sumber daya material termasuk modal fisik dan keuangan. Kelima sumber daya manusia seperti pengalaman, keterampilan, keahlian dalam bidang tertentu dan kepemimpinan. 

  

Aktivisme Queer: Sejarah dan Awal Visibilitas Terorganisir

  

Di dalam artikelnya, Ichwan juga menjelaskan secara singkat terkait dengan penemuan homoseksual di Aceh. Ia menjelaskan bahwa fakta tersebut pertama kali di temukan dalam karya Christiaan Snouck Hurgronje berjudul “E Achehnese” tahun 1906. Kebiasaan homoseksual saat itu sudah menjadi kebiasaan dan menyebar sangat luas. Hal tersebut juga tercermin dalam karya seni dan sastra. Misalnya, terkait dengan tarian yang lebih mengarah pada tarian erotis. Saat itu, memang terdapat pertentangan dari para ulama, salah satunya Sayyid Abdurrahman Zahir yang memimpin gerakan melawan adu ayam, judi, merokok opium, homoseksual dan persetubuhan haram lainnya. 

  

Terkait dengan visibilitas terorganisir, Ichwan menjelaskan berbagai kasus dan komunitas LGBT di Aceh. Pertama, kasus Hartoyo. Kasus ini berkaitan dengan sepasang gay yang ditangkap saat melakukan hubungan intim pada 22 Januari 2006. Kasus ini justru mengaspirasi kaum LGBT di Aceh untuk mengorganisir diri, agar kejadian semacam itu tidak terulang lagi. Kedua, Queer Social movement Organization (SMO) pertama yakni Violet Grey (VG) yang didirikan pada 2 November 2007. Organisasi ini dibentuk berdasarkan beberapa tujuan yakni menyebarluaskan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi kelompok LGBTQ; mendukung pemenuhan HAM kelompok LGBTQ; mengembangkan kapasitas SDM dan memperluas jaringan organisasi jaringan di tingkat nasional dan internasional. Ketiga, komunitas transgender yang memilih untuk bekerja di salon kecantikan, sebab mereka tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan. Keempat, komunitas lesbian yang lebih sedikit dari komunitas transgender. 

   

Qanun Jinayah Visibilitas Terlarang

  

Proses politik yang sistematis dilakukan untuk mendorong penerbitan Qanun Jinayah yang berhasil pada tahun 2014. Hal tersebut menjadi salah satu alasan aktivisme queer berakhir. Qanun Jinayah bukan hanya menjadi ‘teknologi’ disiplin seksual, namun juga ‘senjata’ efektif untuk melemahkan dan membubarkan pengikut LGBTQ. Qanun telah digunakan oleh otoritas lokal untuk ‘membenarkan’ diskriminasi terhadap LGBTQ sebagai bagian dari syariat untuk menegakkan hukum. 

  

Dua pasal Qanun Jinayah dikhususkan mengatur LGBT yakni liwat berarti perbuatan seks anal dengan kesediaan kedua belah pihak (Pasal 1:28); serta musahaqah berarti perbuatan dua atau lebih wanita yang saling menggosok bagian tubuhnya untuk memperoleh imuli seksual dengan kemauan semua pihak (Pasal 1:29). Mereka yang tertangkap melakukan kedua tindakan tersebut akan menghadapi hukuman 100 cambukan tongkat, denda 1000-gram emas murni, atau 100 bulan penjara, sebanding dengan seks di luar nikah (Pasal 63:1 dan Pasal 64). 

  

Kesimpulan

  

Artikel yang ditulis oleh Much. Nur Ichwan sudah sangat rinci dan jelas. Ia menuliskan data dan analisa secara berkala, sehingga tidak membuat pembaca berdialog dengan diri sendiri. Artinya, tulisan yang disajikan jelas tanpa perlu interpretasi oleh pembaca. Ia menjelaskan secara detail mulai dari gap, penelitian terdahulu, metodologi, sampai analisis. Hasil penelitian ini pun sangat menarik, sebab Aceh yang dianggap sebagai serambi Makkah, masih sempat disinggahi oleh organisasi terlarang semacam ini, meskipun tidak lama. Alhasil, ini menjadi pukulan telak bahwa komunitas semacam ini sudah tersebar dan seakan menjadi terbiasa