Memudarnya Politik Aliran dalam Pilpres 2024
Opini
Saya sesungguhnya tidak tertarik menulis tentang Pilpres 2024, tetapi fenomena yang terjadi akhirnya menarik saya untuk memberikan komentar ringan terkait dengan pasangan Capres dan Cawapres dalam pilpres 2024. Menarik sebab menjadi fenomena yang unik dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya, empat tahun lalu, 2019 atau sebelumnya.
Di antara yang menarik adalah mengenai pasangan Capres dan Cawapres yang tidak lagi menggambarkan politik aliran sebagaimana telah dijadikan teori agung oleh para Indonesianis dan juga para akademisi di Indonesia. Adalah Geertz dalam “Abangan, Santri, Priyayi” (1981) yang mengembangkan konsep tentang politik aliran dalam peta kehidupan perpolitikan di Indonesia. Politik aliran adalah sebuah konsep yang menggambarkan tentang eksistensi penggolongan social politik religius berbasis pada pilihan di dalam ajang pemilihan umum di Indonesia.
Pada Pemilu 1955, gambaran tentang politik aliran itu sedemikian kental, misalnya warga NU memilih partai NU, warga Masyumi memilih Partai Masyumi, Warga Nasionalis memilih PNI dan warga komunis memilih PKI. Pilihan politik lainnya tersebar dalam sejumlah politik yang terlibat di dalam pemilu 1955. Kemudian pada masa Orde Baru, juga terdapat penelitian disertasi yang dilakukan oleh Affan Gafar dengan judul “Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System” yang di dalamnya dapat dipahami bahwa orang abangan memilih PDI, Orang Islam memilih PPP dan orang birokrat memilih Golkar. Tulisan ini masih meneguhkan adanya politik aliran di dalam peta perpolitikan di Indonesia.
Semenjak Indonesia merdeka, maka politik aliran tersebut telah mengedepan, misalnya dalam pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tentu menggambarkan penggolongan social politik religious dimaksud. Presiden Soekarno melambangkan aliran nasionalis yang sering dilambangkan dengan warna merah, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menggambarkan sebagai aliran Islam yang sering dilambangkan dengan warna hijau. Peta politik berwarna ini juga terus berlangsung hingga dewasa ini, meskipun tidak mutlak atau bercorak kurang lebih.
Di dalam berbagai kajian kemudian dikembangkan konsep baru yang merupakan jalan ketiga untuk menggambarkan tentang politik kebangsaan dengan konsep nasionalisme religious yang menggambarkan basis utamanya sebagai kelompok nasionalis tetapi tetap berada di dalam koridor religious. Presiden Soekarno hingga Jokowi digambarkan sebagai bagian dari penggolongan social religious yang digambarkan sebagai nasionalisme religious. Di sisi lain juga dikenal sebagai kelompok religious nasionalis. Yang melambangkan kelompok religious nasionalisme adalah aktivis dari institusi keagamaan dan memiliki basis religiositas yang sangat kuat, misalnya Jokowi dan Ma’ruf Amin (2019), maka yang satu menggambarkan kelompok nasionalisme dan lainnya sebagai kelompok religious.
Pada pemilu 2005 juga menggambarkan pasangan nasionalisme dan religious, yaitu pasangan SBY dan Yusuf Kalla, lalu pada pemilu 2014 mempertemukan Jokowi dan Yusuf Kalla dan semua itu menggambarkan bekerjanya politik aliran. Mungkin yang agak anomaly adalah SBY dan Budiono, pada pemilu 2009 yang keduanya menggambarkan berasal dari kelompok yang sama nasionalisme. Pada waktu itu, posisi SBY sangat powerfull sehingga dapat memenangkan pertarungan politik. Jadi sesungguhnya peta politik di Indonesia masih menggambarkan bekerjanya penggolongan social yang berbasis nasionalisme dan religious.
Memang dipastikan bahwa tidak ada teori atau konsep yang benar-benar utuh, akan tetapi selalu kurang lebih atau more and less. Demikian pula tentang politik aliran di dalam berbagai pemilu di Indonesia. Tetapi yang dominan saya kira tetap yang berbasis politik aliran. Berbagai anggapan, misalnya bahwa posisi Presiden dan Wakil presiden bisa mencerminkan realitas social yang terjadi di Indonesia. Ada kelompok nasionalis dan ada kelompok agamis. Tentu saja bukan kelompok Abangan, Santri dan Priyayi. Meskipun lambangnya ada Merah atau Abang dan Hijau atau Ijo. Merah dan hijau menggambarkan nasionalis dan agamis.
Perlambangan abang Ijo pernah mengedepan pada akhir Pemerintahan Soeharto dan digantikan oleh Habibie. Pada saat itu berkembang dengan kuat tentang penggolongan social religious dengan istilah hijau untuk menggambarkan kaum religious dan merah untuk menggambarkan tentang kelompok nasionalis. Bahkan biasanya di dalam dunia militer yang selama ini tidak terkontaminasi dengan penggolongan social religious, maka pada masa itu juga berkembang mengenai isu-isu penggolongan berbasis pada siapa jenderal yang hijau dan siapa yang merah, siapa yang religious dan siapa yang nasionalis. Pada masa itu, sesuai dengan era keterbukaan dan demokratisasi, maka semua berubah dari pola lama ke pola baru, termasuk juga di dalam penetapan jabatan dan juga ajang pilpres. Misalnya Gus Dur Megawati atau Megawati Hamzah Haz, dan seterusnya.
Pada Pemilu 2024, maka lambang dan penggolongan social Abang Ijo, tidak lagi dominan. Rupanya politik aliran sudah kurang relevan untuk menjadi pattern for behaviour bagi peta perpolitikan nasional di Indonesia. Politik aliran telah memudar. Misalnya pasangan Anis R. Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau singkatannya Amin, lalu Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka keduanya sudah tidak lagi menggambarkan abang ijo tetapi menggambarkan kemenyatuan aliran dalam kelompok yang sama. Amin sama bergolongan hijau (religious), sedangkan Prabowo Gibran sama bergolongan merah (nasionalis). Hanya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD atau Gofud saja yang masih menggambarkan golongan nasionalis dan religious.
Berdasar atas realitas empiris sebagaimana telah saya ungkapkan, maka kiranya dapat dipahami bahwa di Indonesia sedang terjadi proses perubahan dalam peta politik nasional. Jika selama ini penggunaan nasionalis dan religious, maka dewasa ini memang sudah berubah. Di dalam realita politik masyarakat juga tidak terdapat garis demarkasi yang menggambarkan bahwa orang Islam akan memilih Amin (Anis-Muhaimin) sebagai representasi Islam, atau lalu memilih Gofud (Ganjar Pranowo- Mahfud) sebagai representasi nasionalis dan religious atau bahkan juga akan bisa terjadi orang Islam tetapi memilih Prabowo-Gibran.
Inilah menariknya Indonesia, yang di antara elit politiknya juga bergerak dinamis dan masyarakat juga semakin melek politik sehingga dengan kemampuan rasionalnya juga akan menentukan pilihannya, meskipun dengan catatan bahwa politik uang juga masih akan mewarnai pilpres tahun 2024.
Wallahu a’lam bi al shawab.