Artikel berjudul “Islam in Xinjiang: Geopolitical and Ethnocultural Drivers of Social and Cultural Formation” merupakan karya Muratkhan Makhmet, Kalmakhan Yerzhan, Rashid Mukhitdinov, Kaskyrbek Kaliyev, dan Ularbek Kamysbek. Tulisan tersebut diterbitkan dalam Millah: Journal of Religious Studies tahun 2026. Artikel ini membahas perjalanan panjang Islam di Xinjiang dengan menempatkan agama tidak semata-mata sebagai sistem keyakinan, tetapi sebagai bagian dari proses sosial, politik, geografis, dan kebudayaan. Xinjiang menjadi menarik karena wilayah tersebut selama berabad-abad berada pada persimpangan berbagai peradaban, jalur perdagangan, kekuasaan politik, kelompok etnis, dan tradisi keagamaan. Islam di wilayah tersebut karena itu tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia berkembang melalui perjumpaan antara mobilitas manusia, dukungan elite politik, jaringan ulama dan tarekat, pendidikan keagamaan, serta budaya masyarakat setempat.
Penelitian tersebut menggunakan desain historis-komparatif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis geopolitik dan analisis isi. Sumbernya mencakup artikel akademik, monograf, historiografi regional, sumber sejarah yang telah diterbitkan atau diterjemahkan, data sensus, serta berbagai informasi mengenai kondisi etnodemografis dan keagamaan Xinjiang. Para penulis membagi perkembangan kehidupan agama di Xinjiang menjadi empat fase besar, mulai dari kepercayaan lokal dan tradisi shamanik, periode Buddhisme dan pluralisme keagamaan, fase penyebaran dan konsolidasi Islam pada abad ke-9 sampai ke-16, hingga periode ketika Islam menjadi tradisi dominan. Setiap periode dibaca melalui empat unsur: geopolitik dan hubungan eksternal, kekuasaan serta kepentingan elite, jaringan otoritas keagamaan, dan pembentukan batas etnokultural.
Terdapat enam pembahasan dalam review ini. Pertama, Xinjiang sebagai ruang perjumpaan peradaban. Kedua, geopolitik dan jalur masuk Islam. Ketiga, kekuasaan politik dan pembentukan otoritas keagamaan. Keempat, tarekat dan pendidikan sebagai infrastruktur Islamisasi. Kelima, Islam dan pembentukan kebudayaan masyarakat Xinjiang. Keenam, identitas keagamaan di antara etnisitas dan tata kelola politik.
Xinjiang sebagai Ruang Perjumpaan Peradaban
Xinjiang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah yang terletak di antara kawasan Asia Tengah dan wilayah utama Tiongkok tersebut sejak lama menjadi bagian penting dari Jalur Sutra. Posisi tersebut membuat Xinjiang tidak hanya menjadi tempat perpindahan barang, tetapi juga manusia, bahasa, ide, kebudayaan, dan agama. Sejarah keagamaan Xinjiang karena itu memperlihatkan lapisan yang panjang. Sebelum Islam menjadi dominan, terdapat kepercayaan lokal dan shamanisme, kemudian berkembang Buddhisme, Manikheisme, dan tradisi Kristen tertentu.
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa perubahan konfigurasi agama tersebut tidak sebaiknya dipahami sebagai pergantian agama secara sederhana. Posisi Xinjiang sebagai wilayah perbatasan menciptakan ruang tempat berbagai tradisi bertemu, bersaing, beradaptasi, dan memperoleh dukungan politik dalam periode yang berbeda. Perubahan agama dengan demikian sangat berkaitan dengan perubahan jalur perdagangan, kerajaan, mobilitas penduduk, serta hubungan antara Xinjiang dengan pusat-pusat kekuasaan di Asia Tengah.
Kondisi tersebut memberikan satu pembacaan penting mengenai proses Islamisasi. Penyebaran agama tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pesan keagamaan, tetapi juga oleh tersedianya ruang sosial dan jaringan yang memungkinkan pesan tersebut bergerak. Jalan perdagangan dapat menjadi jalan agama. Perpindahan penduduk dapat menjadi perpindahan tradisi. Sementara perubahan kekuasaan politik dapat membuka atau justru membatasi ruang bagi institusi keagamaan tertentu. Jadi, ketika Islam kemudian berkembang luas di Xinjiang, proses tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berhadapan dengan sistem nilai dan tradisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Keberhasilan Islam menjadi bagian penting kehidupan masyarakat salah satunya ditentukan oleh kemampuannya memasuki ruang budaya tersebut secara bertahap.
Geopolitik dan Jalur Masuk Islam
Salah satu argumentasi penting artikel adalah bahwa Islamisasi Xinjiang merupakan proses dengan banyak penggerak. Tidak ada satu faktor tunggal yang cukup menjelaskan mengapa Islam kemudian menjadi begitu kuat di wilayah tersebut. Posisi geografis dan keterhubungan kawasan menciptakan jalur masuk, tetapi keberadaan jalur saja tidak otomatis menghasilkan Islamisasi yang permanen. Dibutuhkan dukungan politik, institusi, dan aktor yang mampu membuat ajaran agama berakar dalam kehidupan masyarakat.
Hubungan dengan Asia Tengah mempunyai posisi penting. Ekspansi politik dan perjumpaan dengan dunia Muslim membawa Xinjiang ke dalam jaringan Islam yang semakin luas. Periode Kara-Khanid menjadi salah satu momentum penting ketika hubungan antara Islam dengan kekuasaan politik semakin kuat. Penerimaan Islam oleh elite politik meningkatkan posisi agama dalam kehidupan publik sekaligus mendorong pembangunan struktur yang menopang penyebaran ajaran Islam.
Menariknya, artikel tersebut tidak memaknai geopolitik hanya sebagai persoalan perebutan wilayah. Geopolitik juga berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah terkoneksi dengan pusat-pusat keagamaan. Bukhara, Samarkand, Tashkent, Khiva, Turkestan, serta berbagai wilayah Muslim lainnya menjadi bagian dari jaringan pengetahuan dan otoritas yang memengaruhi Xinjiang. Pada titik tersebut terlihat bahwa penyebaran Islam merupakan gabungan antara mobilitas fisik dan mobilitas pengetahuan. Para pedagang membawa hubungan ekonomi, para penguasa membawa kepentingan politik, sementara ulama dan pendakwah membawa pengetahuan serta praktik agama. Ketiganya kemudian bertemu dalam ruang sosial yang sama.
Kekuasaan Politik dan Pembentukan Otoritas Keagamaan
Artikel tersebut juga menunjukkan kuatnya hubungan antara penerimaan agama oleh elite dengan perkembangan Islam di masyarakat. Ketika penguasa menerima dan mendukung Islam, agama memperoleh akses lebih besar untuk membangun institusi, memperluas jaringan, dan menjadi bagian dari kehidupan publik. Dukungan elite dengan demikian berfungsi sebagai salah satu katalis penting bagi proses Islamisasi. Namun, dukungan politik tidak cukup untuk menjelaskan keberlangsungan agama dalam jangka panjang. Kekuasaan dapat berganti. Kerajaan dapat runtuh. Wilayah dapat mengalami perubahan tata pemerintahan. Jika agama hanya bergantung pada penguasa, maka perubahan kekuasaan dapat dengan mudah menghilangkan pengaruhnya.
Di sinilah artikel menunjukkan pentingnya jaringan otoritas. Islam bertahan karena kemudian mempunyai ulama, guru agama, tarekat, masjid, madrasah, tradisi teks, serta praktik keagamaan yang terus direproduksi dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain, Islam bertransformasi dari agama yang memperoleh dukungan politik menjadi agama yang memiliki akar sosial. Temuan tersebut menarik karena memperlihatkan perbedaan antara proses masuknya agama dengan proses pelembagaannya. Kekuasaan dapat membantu agama memperoleh ruang, tetapi masyarakat dan institusi keagamaanlah yang membuatnya bertahan. Artikel tersebut bahkan menegaskan bahwa dalam jangka panjang, madrasah, tradisi tekstual, serta jaringan tarekat merupakan infrastruktur otoritas yang membuat norma dan pengetahuan Islam dapat terus direproduksi. Artinya, sejarah Islam di Xinjiang bukan hanya sejarah para penguasa yang memeluk Islam. Ia juga merupakan sejarah aktor-aktor sosial yang menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam kehidupan masyarakat.
Tarekat dan Pendidikan sebagai Infrastruktur Islamisasi
Salah satu bagian menarik dari artikel adalah perhatian terhadap jaringan Sufi. Tradisi tarekat, termasuk jaringan Naqshbandiyah dan tradisi Sufi lainnya, mempunyai pengaruh dalam pembentukan otoritas keagamaan. Para tokoh Sufi tidak sekadar mengajarkan dimensi spiritual Islam, tetapi juga menjadi penghubung antara ajaran agama dengan struktur sosial masyarakat.Pada masyarakat yang memiliki tradisi lokal kuat, penerimaan agama membutuhkan proses penerjemahan. Ajaran Islam perlu berhadapan dengan bahasa, kebiasaan, pola hubungan sosial, serta pandangan dunia yang telah ada. Tradisi Sufi mempunyai posisi strategis karena pendekatan spiritualnya memungkinkan terjadinya hubungan yang relatif dekat dengan kehidupan kultural masyarakat.
Selain tarekat, pendidikan menjadi mekanisme penting untuk membuat agama dapat bertahan. Pada kelompok nomaden, pendidikan keagamaan awalnya dapat berlangsung dengan mendatangkan mullah untuk mengajar anak-anak dalam komunitas tertentu. Ketika kebutuhan pendidikan meningkat, muncul kebutuhan terhadap institusi yang lebih permanen berupa madrasah dan pendidikan berbasis masjid. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi bahkan turut mendukung pembangunan lembaga pendidikan tersebut.
Di lingkungan Uyghur yang lebih banyak hidup di kawasan oasis, pembentukan otoritas Islam juga berlangsung melalui pendidikan masjid, madrasah, transmisi manuskrip, jaringan ziarah, dan sejarah lokal mengenai ruang-ruang suci. Artinya, bentuk institusi keagamaan tidak selalu sama pada semua kelompok masyarakat. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa Islamisasi bukan sekadar bertambahnya jumlah orang yang menyatakan diri Muslim. Islamisasi merupakan proses ketika nilai, pengetahuan, simbol, dan otoritas agama memperoleh mekanisme sosial untuk diwariskan.
Islam dan Pembentukan Kebudayaan Masyarakat Xinjiang
Ketika Islam semakin mengakar, pengaruhnya tidak berhenti pada ritual keagamaan. Artikel tersebut menunjukkan masuknya nilai dan simbol Islam ke dalam bahasa, pendidikan, sastra, seni, arsitektur, pakaian, makanan, penamaan seseorang, perkawinan, serta berbagai praktik kehidupan masyarakat. Penggunaan aksara Arab menjadi salah satu contoh. Islam membawa masyarakat Xinjiang semakin dekat dengan tradisi literasi dunia Muslim. Karya-karya keagamaan dan sastra berkembang melalui bahasa dan sistem tulisan yang terhubung dengan jaringan intelektual Asia Tengah. Dalam masyarakat Kazakh, misalnya, adaptasi aksara Arab juga menjadi bagian penting dari perkembangan literasi dan pendidikan.
Pada masyarakat Uyghur, Islam terlihat tidak hanya melalui institusi formal tetapi juga melalui praktik sehari-hari. Pembacaan Al-Qur’an, pertemuan keagamaan, praktik ziarah, lanskap tempat suci, dan memori sejarah menjadi bagian dari cara identitas dan otoritas keagamaan dipertahankan. Kondisi serupa, meskipun dalam bentuk berbeda, terlihat pada masyarakat Kazakh. Tradisi penghormatan kepada orang tua dan sesepuh, perkawinan, perayaan, serta berbagai kebiasaan masyarakat berinteraksi dengan ajaran Islam. Islam tidak selalu menghapus tradisi lama. Dalam banyak keadaan, keduanya bernegosiasi hingga terbentuk praktik yang dianggap sesuai dengan identitas keagamaan dan budaya setempat. Di sinilah artikel menunjukkan bahwa hubungan Islam dengan budaya bukan sekadar hubungan antara ajaran baru dan tradisi lama. Keduanya dapat menghasilkan sistem sosial dan budaya yang baru. Islam memberikan orientasi keagamaan, sementara kebudayaan lokal memberikan bentuk sosial tempat nilai tersebut dipraktikkan.
Identitas Keagamaan di antara Etnisitas dan Tata Kelola Politik
Hal penting lainnya adalah bahwa masyarakat Muslim Xinjiang bukan kelompok tunggal. Di dalamnya terdapat Uyghur, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Tajik, Tatar, Dungan, dan kelompok lain. Artikel secara khusus membedakan Uyghur sebagai kelompok mayoritas Muslim di Xinjiang dengan masyarakat Kazakh sebagai variasi penting untuk memahami pengalaman masyarakat Muslim yang hidup dalam kondisi etnokultural berbeda. Perbedaan tersebut penting karena pengalaman keberagamaan masyarakat oasis tidak selalu sama dengan masyarakat nomaden. Struktur sosial, bahasa, hubungan dengan wilayah lain, sistem pendidikan, dan bentuk jaringan otoritas keagamaan dapat menghasilkan cara yang berbeda dalam mempertahankan Islam.
Penggunaan istilah “Islam di Xinjiang” harus dilakukan dengan hati-hati. Di balik identitas Islam yang sama terdapat pengalaman historis dan kultural yang tidak selalu seragam. Agama dapat menjadi sumber identitas bersama, tetapi identitas tersebut tetap dinegosiasikan melalui etnisitas, bahasa, sejarah, serta kondisi politik masing-masing kelompok. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika identitas agama bertemu dengan tata kelola negara. Artikel mencatat bahwa sejak perubahan politik pada pertengahan abad ke-20, kehidupan keagamaan masyarakat Xinjiang harus menyesuaikan diri dengan konfigurasi politik yang baru. Pada periode kontemporer, relasi antara agama, identitas etnis, keamanan, dan pemerintahan menjadi salah satu tema penting dalam kajian Xinjiang.
Namun, kekuatan artikel justru terletak pada upayanya untuk tidak memulai analisis dari kondisi kontemporer semata. Penulis membawa pembaca melihat proses yang jauh lebih panjang. Identitas keagamaan hari ini dibentuk oleh lapisan sejarah: jaringan ulama, madrasah, tarekat, memori kolektif, bahasa, tradisi, serta berbagai institusi yang berkembang selama berabad-abad. Berdasarkan perspektif tersebut, kebijakan terhadap kehidupan keagamaan tidak pernah bekerja pada masyarakat yang kosong. Ia bertemu dengan jaringan nilai dan institusi yang telah lama terbentuk.
Islamisasi sebagai Proses Sosial yang Tidak Tunggal
Salah satu kontribusi penting artikel tersebut adalah penolakannya terhadap penjelasan tunggal mengenai penyebaran Islam. Islamisasi Xinjiang tidak cukup diterangkan hanya melalui perdagangan. Ia juga tidak cukup dijelaskan melalui ekspansi politik atau kekuasaan kerajaan. Begitu pula jaringan ulama dan tarekat tidak dapat bekerja tanpa kondisi sosial dan geografis yang memungkinkan mereka bergerak. Artikel tersebut menawarkan pembacaan yang lebih kompleks: konektivitas membuka jalan, dukungan elite mempercepat konsolidasi, sedangkan jaringan otoritas dan institusi membuat Islam dapat bertahan. Kepentingan masing-masing faktor juga tidak sama pada setiap periode sejarah. Pada satu periode, posisi geografis dan mobilitas menjadi faktor utama. Pada periode lain, institusi pendidikan dan jaringan otoritas justru menjadi lebih menentukan.
Pembacaan tersebut penting untuk kajian agama secara lebih luas. Penyebaran agama tidak pernah hanya soal kemampuan doktrin meyakinkan seseorang. Agama menjadi kuat ketika ia memiliki jaringan sosial, aktor, institusi pendidikan, bahasa, simbol, serta kemampuan berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Dalam konteks tersebut, Islam di Xinjiang dapat dibaca sebagai proses institusionalisasi sekaligus proses kebudayaan. Islam menjadi bagian dari masyarakat karena hadir dalam pendidikan, keluarga, bahasa, tradisi, seni, hukum, dan ingatan kolektif.
Kesimpulan
Artikel tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Islam di Xinjiang merupakan perjalanan panjang yang dibentuk oleh hubungan antara geografi, politik, institusi agama, dan kebudayaan. Posisi Xinjiang di persimpangan Asia Tengah menjadikan wilayah tersebut terbuka terhadap berbagai arus peradaban. Keterbukaan tersebut menciptakan jalur bagi masuknya Islam, tetapi konektivitas bukan satu-satunya faktor yang membuat Islam kemudian mengakar. Dukungan elite politik mempercepat proses konsolidasi, sementara jaringan ulama, tarekat, masjid, madrasah, tradisi teks, dan praktik keagamaan menjadikan Islam memiliki basis sosial. Dalam proses berikutnya, agama berinteraksi dengan budaya masyarakat Uyghur, Kazakh, dan kelompok Muslim lainnya. Interaksi tersebut melahirkan konfigurasi Islam yang tidak sepenuhnya seragam, tetapi sama-sama berakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal yang menarik dari artikel ini adalah pemahaman bahwa Islamisasi bukan hanya proses berpindahnya seseorang dari satu keyakinan kepada keyakinan lain. Islamisasi merupakan proses sosial ketika agama memperoleh institusi, otoritas, bahasa, praktik, dan ruang budaya yang memungkinkan nilai-nilainya diwariskan antargenerasi.
Perspektif sejarah panjang tersebut juga memberi pelajaran penting ketika melihat Xinjiang pada masa sekarang. Identitas agama dan etnis yang ada hari ini tidak terbentuk secara instan. Ia merupakan produk dari perjumpaan panjang antara kerajaan, perdagangan, migrasi, pendidikan, tarekat, bahasa, tradisi, dan kekuasaan. Jadi, memahami Islam di Xinjiang tidak cukup hanya dengan melihat persoalan politik kontemporer. Pemahaman juga perlu diarahkan kepada jaringan sosial dan kebudayaan yang telah membentuk kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa agama menjadi kuat bukan hanya ketika memperoleh dukungan kekuasaan, tetapi ketika masyarakat mampu menjadikannya bagian dari cara mereka memahami diri, membangun hubungan sosial, mendidik generasi berikutnya, dan memaknai kebudayaannya.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan masyarakat merupakan proses yang terus bergerak. Kekuasaan dapat berubah, batas wilayah dapat bergeser, dan sistem pemerintahan dapat berganti, tetapi identitas yang telah tertanam dalam jaringan sosial, pendidikan, tradisi, dan memori kolektif mempunyai kemampuan untuk terus dinegosiasikan. Xinjiang menjadi salah satu contoh bagaimana agama bukan sekadar keyakinan personal, tetapi bagian dari sejarah pembentukan masyarakat itu sendiri.
You may also like
