Kala Muhammadiyah Makin Hijau
Opini
Hari Ahad pagi, saya diundang oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Dr. Muhammad Arief, MSi, dalam acara pembekalan bagi para Calon Pembimbing Jamaah Haji tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Hall lantai 5, GreenSA In Surabaya. Hotel milik UIN Sunan Ampel Surabaya.
Pada waktu saya akan melewati jembatan tol Waru, Jembatan tol yang pernah menjadi kebanggaan warga Surabaya dan Sidoarjo, dibangun pada Era Pemerintahan Soeharto, saya lupa tahunnya. Dari jarak kira-kira 50 meter dari arah Surabaya ke Sidoarjo terdapat bendera warna hijau. Saya berpikir bendera atau umbul-umbul tersebut milik NU atau PKB. Akan tetapi setelah dekat saya lihat dan saya baca bahwa bendera berjajar atau umbul-umbul tersebut adalah benderanya Muhammadiyah untuk menyambut Ulang Tahunnya.
Biasanya, bendera Muhammadiyah berwarna biru. Bahkan di beberapa tempat jika ada Masjid dengan label Masjid Muhammadiyah selalu ada asesori goresan cat berwarna biru. Dengan mudah bisa diketahui. Jika di masjid lalu ada cat yang berwarna biru dipastikan masjid tersebut milik Muhammadiyah, sedangkan jika ada masjid yang berwarna hijau, maka hal itu juga melambangkan Masjid NU. Nama boleh macam-macam tetapi warna tidak bisa diabaikan. Kebanyakan masjid Muhammadiyah bernama At Taqwa, Al Ikhlas atau Al Muhajirin. Dalam nama masjid saja ada semacam “kesepahaman” untuk sama. Belum lagi sekolah. Dipastikan jika ada sekolah yang berwarna biru, pasti sekolah Muhammadiyah. Namanya seragam. Untuk NU tidak bisa dilacak dengan mudah, sebab namanya bervariasi. Baru diketahui jika terdapat lambang warna hijau tersebut.
Strategi politik di masa lalu tentu ikut terlibat di dalam “kebebasan” untuk menamakan Masjid NU, Madrasah NU dan Pesantren NU. Di kala NU menjadi partai politik dan vis a vis pemerintah, dalam konteks partai politik, maka gerak langkah NU menjadi termarginalkan. NU tidak leluasa untuk mendirikan sekolah atau madrasah atau pesantren. Lalu strategi yang digunakan adalah masing-masing kyai atau ulama mendirikan masjid, sekolah atau madrasah dengan nama yang bevariasi. Realitas politik tersebut terjadi sampai NU masuk berfusi di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai akhirnya harus berhenti untuk tidak berada di dalam partai politik dan kembali ke khittah. Untunglah di era reformasi, pemberangusan terhadap organisasi massa yang mendirikan partai politik tidak lantas pemerintah yang berkuasa memarginalkan ormas dimaksud.
Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang sangat beruntung. Keputusannya untuk tidak terlibat secara organisatoris dalam partai politik, tentu merupakan berkah yang luar biasa. Muhammadiyah secara cerdik menemukan strategi politik alokatif, sehingga di mana dan kapan saja selalu bersama pemerintah dan partai penguasa, dengan menempatkan kader-kader terbaiknya. Muhammadiyah memang secara politik tidak mendukung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden secara terbuka, tetapi melalui strategi “silent supported”, maka pada saat dukungannya kurang tepat, tetap saja memperoleh manfaat. Luar biasa.
Muhammadiyah dan NU dinyatakan sebagai dua organisasi besar yang memberikan dukungan di dalam program moderasi beragama. Jika di masa lalu, 1970-an, NU dan Muhammadiyah itu “jothakan” atau tidak saling bertegur sapa, sehingga “besanan” atau saling mengambil menantu saja dipermasalahkan. Begitu jauh jarak ideologis-keagamaan di antara keduanya. Muhammadiyah yang sedemikian anti Takhayul, Bidh’ah dan Churafat (TBC), sementara itu NU dianggap sebagai ahlul TBC, maka keduanya seperti air dan minyak, tidak dapat dipertemukan. Ada garis demarkasi yang menghalangi untuk bisa duduk bersama. Garis demarkasi tersebut sedemikian tebalnya, sehingga rasanya tidak mungkin dijebol.
Tetapi tidak ada yang mampu melawan perubahan. Muhammadiyah mulai menerima dunia tasawuf yang dikonsepsikan sebagai tasawuf modern dan menerima tradisi local yang tidak bertentangan dengan ketauhidan, dan sementara NU juga semakin modern dengan menerima perubahan. NU bergerak dari tradisionalisme ke moderatisme dan Muhammadiyah bergerak dari konservatisme ke moderatisme. Keduanya bertemu dalam ruang perjuangan yang sama, yaitu menjadikan empat pilar consensus kebangsaan sebagai ranah perjuangan. Muhammadiyah menerima Negara Indonesia sebagai ranah berjuang dengan konsepsi Darul Ahdi wasy Syahadah, sedangkan NU menerima Indonesia sebagai area perjuangan melalui konsep Darus Suluh. Keduanya berbeda dalam konsep tetapi satu dalam substansi.
Muhammadiyah dalam Milad yang ke 112, 18 November 2024 semakin memantapkan diri untuk menjadi organisasi yang mengusung Islam wasathiyah, yang tentu saja memiliki kesamaan dengan sesama organisasi yang mengusung konsep tersebut. Semakin banyaknya tokoh-tokoh agama, dari Muhammadiyah dan NU yang bisa saling memahami kesamaan dan perbedaan, maka akan semakin kuatlah perekatan tersebut bagi Keindonesiaan.
Melalui konsep interaksionisme simbolik, maka warna bukan sekadar warna, akan tetapi ada pesan interaksi yang akan dibangun. Demikian pula pewarnaan hijau dalam bendera atau umbul-umbul tersebut menyiratkan bagaimana relasi antar organisasi besar tersebut bagi Keindonesiaan. Melalui interaksionisme simbolik, maka melalui warna terdapat keinginan untuk saling memahami atas klaim yang selama ini sudah mengakar.
Suatu ketika, NU perlu memasang bendera atau umbul-umbul berwarna biru sebagai bagian dalam interaksi simbolis yang menyatu antara NU dan Muhammadiyah. Sungguh harmonis.
Wallahu a’lam bi al shawab.