Survei Elektabilitas dan Pendanaan Politik
Opini
Pasca deklarasi pasangan capres dan cawapres, Anies dan Muhaimin atau yang dikenal dengan singkatan Amin, maka hiruk pikuk dunia politik menjadi hingar bingar. Tentu ada pro-kontra terkait dengan pasangan capres dan cawapres tersebut. Ada yang merasa bahwa deklarasi tersebut merusak atas koalisi politik perubahan, yang sudah diusung oleh Surya Paloh dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ahmad Syaikhu dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Partai Demokrat (PD). Ternyata Surya Paloh membelok di tikungan tajam dengan penggandeng A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ternyata melalui pemilihan atas Cak Imin tersebut membawa dampak positif atau negative. Yang negative misalnya melalui koalisi yang dipaksakan oleh Surya Paloh, membawa masalah dalam relasinya dengan Partai Demokrat. PD merasa tidak diajak berbicara dan dimintai pendapat. Bisa jadi PD terkena Pemberian Harapan Palsu (PHP), dengan janji sebagai wapres, dan di kala Cak Imin yang dipilih, maka PD merasa dibohongi atau kena prank. Begitulah sambutan Pak SBY atas masuknya Cak Imin dengan PKB yang terasa tidak dimusyawarahkan. Akhirnya PD harus keluar dan mencari koalisi baru, sehingga kemudian SBY menentukan arah koalisi tersebut dengan partai yang relevan. Pak SBY dan AHY merapat ke Gerindra dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang.
Terlepas dari hengkangnya PD dari koalisi perubahan, maka yang jelas bahwa politik itu jauh dari perasaan. Tidak ada kata baper. Semuanya kalkulatif dan rasional. Bisa jadi Surya Paloh sudah membuat analisis yang cermat tentang mengapa harus menggandeng PKB dan menjadikan Cak Imin untuk mendampingi Anies. Bisa jadi Nasdem berpikir bahwa koalisi perubahan harus mendapatkan dukungan dari pemilih loyal. Demokrat dan Nasdem bukanlah partai dengan pendukung pemilih loyal. Mereka yang memilih Nasdem dan PD adalah massa mengambang atau floating mass, yang bisa berubah kapan saja. Sementara itu, partai dengan pendukung loyal adalah PKS, PKB dan PDIP. PKS dipilih oleh kelompok berhaluan kanan atau kelompok Islamis, PKB dengan pendukung NU dan PDI dengan pendukung wong cilik.
Memang peluang Amin masih rendah dilihat dari elektabilitas berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei nasional. Misalnya SMRC, berdasarkan pemasangan paslon Anies-Imin, Prabowo-Eric, Ganjar-Ridlwan Kamil, maka didapati prosentase 16,4 %, 31,7% dan 35,4%. Polling Institute menempatkan Anis-Imin sebesar 20%, Ganjar sebesar 32,4%, dan Prabowo sebesar 36,3%. LSI dengan sebaran presentasi yaitu Ganjar sebesar 37%, Prabowo 35% dan Anis-Imin 22,2%. Litbang Kompas menempatkan Ganjar berhadapan dengan Anis dengan prosentasi sebesar 65% vs 34,8%, Ganjar dengan Anis sebesar 60,1% vs 39, 9%. (cnnindonesia.com diunduh 18/09/2023).
Dari empat survei ini memberikan gambaran bahwa Anies-Amin berada di posisi ketiga dari calon-calon yang akan berhadapan. Sementara itu capres PDI-P dan koalisinya menempati urutan pertama dalam elektabilitas dibanding Prabowo dengan koalisinya. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat elektabilitas tertinggi berada di partai penguasa. Di dalam realitas empiris, bahwa partai pemenang pemilu dan koalisinya selalu mendominasi atas tingkat elektabilitas dibanding para penantangnya. Partai penguasa tentu mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai komponen masyarakat, bisa dari kalangan birokrasi, organisasi social, bahkan organisasi social keagamaan dan para pengusaha. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan anggaran. Sudah mafhum dipahami bahwa melalui kekuasaan yang besar, maka peluang untuk memperoleh dukungan anggaran juga akan lebih mudah. Bisa didapatkan anggaran yang berasal dari pengusaha dan poros lain yang menginginkan program-program yang relevan dengan visi dan misi yang diemban oleh para pengusaha. Secara reflektif dapat dipahami jika para pengusaha lebih mendukung kepada partai pemerintah, sebab sudah memiliki kerja sama yang sangat memadai.
Pilihan presiden dan wakil presiden tentu sangat ditentukan oleh banyak hal. Jika kita flash back misalnya dengan kebesaran PD di masa lalu, karena partai ini memperoleh dukungan full dari presiden. Selama 10 tahun mereka memperoleh dukungan dari presiden, dan kala PDI-P yang memenangkan pilpres pada fase berikutnya, maka dalam 10 tahun dukungan terhadap PDI-P juga sangat signifikan. Maka pantaslah jika PDI-P juga ngotot untuk memenangkan pilpres pada tahun 2024. Dalam bahasa yang sudah lazim dipahami oleh masyarakat “untuk menuntaskan program yang belum selesai. Di antaranya adalah program pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.”
Variable pendanaan ini pula menurut saya juga dominan, kenapa PKB mau menjadi orang kedua dan tidak ngotot menjadi orang pertama. Jika merunut pada fakta empiris, seharusnya Caik Imin yang layak menjadi orang pertama. Selain secara natural adalah tokoh partai dan memiliki kekuataan di parlemen yang nyaris seimbang dengan Partai Nasdem yang mencalonkan Anies sebagai “anak pungut” politik, akan tetapi jangan dilupakan bahwa si pemilik modal adalah Surya Paloh yang memiliki dana untuk pilpres yang kiranya relative kuat.
Sementara ini masih ada sejumlah orang yang berpikir agar posisi itu dibalik dari Amin (Anies-Imin) menjadi Iman (Imin-Anies) akan tetapi Cak Imin tentu sadar benar bahwa keterbatasan dana pilpres akan menjadi kendala besar dalam negosiasi siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Makanya, biarlah semua berjalan secara natural, sambil tetap berkomitmen siapa pasangan capres-cawapres yang terbaik, apakah dari pertimbangan rational choice atau supra-rational choice.”
Wallahu a’lam bi al shawab.