• Prof. Nur Syam
• 06 Mei, 2021

Salah satu di antara visi Presiden Joko Widodo pada kepemimpinan nasional periode kedua adalah mempercepat gerakan reformasi birokrasi. Ada banyak gagasan yang diungkapkan pada saat Presiden Jokowi memimpin negeri ini, di antaranya adalah penyederhanaan struktur jabatan, yang kemudian sudah direalisasikan pada masa kepemimpinan periode kedua, yakni dihapuskannya jabatan setara eselon III dan IV, yang dijadikan sebagai pejabat fungsional, lalu perubahan struktur kementerian, seperti perubahan Kementerian Ristek dan Dikti yang dimerger ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta upaya untuk menyatukan seluruh Badan-Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbang) ke dalam lembaga baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sudah dilaksanakan beberapa saat yang lalu, sesuai dengan Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019-2024. Bahkan beberapa Lembaga penelitian seperti LIPI, BPPT, LAPAN dan BATAN juga digabung dengan BRIN sesuai dengan Keppres No. 33/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (Tempo.co diunduh 05/05/2021).

Dalam salah satu kesempatan, memang Presiden Jokowi menyatakan bahwa anggaran balitbang pada keseluruhan kementerian/lembaga ternyata cukup besar, namun dirasakan tidak membawa dampak positif bagi kemajuan lembaga secara khusus dan nasional secara umum. Kehadiran balitbang tersebut seperti hanya berada di dalam tempurung yang hanya melakukan kajian-kajian dalam perspektif lembaganya, sehingga kurang memberikan solusi atas problem nasional yang sangat kompleks. Melalui penyatuan balitbang tersebut maka anggaran yang cukup besar akan bisa diprioritaskan pada pemenuhan prioritas nasional dalam skala pendek, menengah atau jangka panjang. Makanya, dirumuskanlah lembaga pemerintah baru yang diberi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang ke depan akan menjadi tempat berlabuh bagi seluruh balitbang pada kementerian/lembaga. 

BRIN tentu diimpikan menjadi sebuah lembaga strategis yang akan membawa kemajuan dalam riset dan inovasi. Namanya yang “besar” tentu dibebani untuk merumuskan hal-hal besar dalam riset dan inovasi. Rendahnya inovasi berbasis riset di Indonesia ditengarai karena ketiadaan lembaga yang secara khusus berurusan dengan riset sebagai basis inovasi untuk kepentingan pembangunan. BRIN diharapkan akan mengisi kekosongan tumbuh kembangnya upaya inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Upaya untuk menerbitkan BRIN tentu didasari oleh pemikiran yang rasional, yaitu keinginan untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya inovasi yang memang di Indonesia belum banyak diperhitungkan. Berdasarkan ranking dunia, posisi inovasi Indonesia memang masih rendah. Posisi Indonesia dalam inovasi berada pada urutan 85 dari 131 negara berdasarkan rilis dari Global Innovation Index (GII). Sementara itu di peringkat Asia Tenggara, Singapura menempati posisi 8, Brunei Darus Salam  71, Malaysia 35, dan Thailand 43. (Kompas.co.id/18/12/2020). Indonesia sesungguhnya juga menjadi negara dengan posisi strategis dalam penelitian. Wilayah Indonesia yang luas, sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak, serta lingkungan hidup yang strategis, maka pengembangan riset menjadi sangat urgen. Itulah sebabnya Indonesia sudah terlibat dalam Global Research Alliance (GRA) dengan negara mitra strategis. Makanya tema-tema research harus menyesuaikan dengan prioritas nasional dan juga agenda global. Oleh karena itu, kehadiran BRIN tentu dipicu oleh factor-faktor strategis untuk penguatan potensi pembangunan.

Kehadiran BRIN dirasakan tidak menimbulkan polemik sebab memang kehadirannya bisa dinilai rasional di tengah tantangan revolusi industry 4.0 dan era disruptif. Sebagaimana yang sering dinyatakan oleh Presiden Jokowi, bahwa bangsa yang hebat bukan karena sebagai bangsa besar, bangsa kuat dan bangsa bersejarah besar akan tetapi karena bangsa yang cepat merespon perubahan. Dan agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang berubah dengan cepat, maka jawabannya adalah munculnya inovasi yang terus hadir dan berkembang. Dan hal ini akan bisa dicapai dengan kehadiran sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi riset dan inovasi. 

Yang menimbulkan polemik adalah personal yang mengisi peran strategis BRIN. Di dalam pandangan para akademisi, maka BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi tentu haruslah dipimpin oleh orang yang secara personal memiliki “kelebihan” dalam melaksanakan riset dan inovasi. Riset bukanlah persoalan politis akan tetapi merupakan masalah akademis. Dengan demikian, sebagai lembaga strategis dan berbasis kemampuan akademis, maka akan menjadi relevan jika lembaga ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam riset dan inovasi. Di Indonesia tentu ada orang yang memiliki kapasitas dalam dunia riset dan inovasi ini. Kelayakan untuk memimpin institusi strategis inilah yang sebenarnya menjadi polemic di media sosial akhir-akhir ini. 

Dengan demikian, institusi strategis BRIN ini harus dipimpin oleh orang dengan kapasitas dan kepribadian sebagai berikut: pertama, sebagai lembaga negara, maka BRIN harus dipimpin sosok yang memiliki integritas nasionalisme dan kebangsaan yang sangat tinggi. Kedua, BRIN harus dipimpin para professional, sebab lembaga ini bukan lembaga politik, sehingga fokus kerjanya adalah untuk menumbuhkembangkan riset dan inovasi sesuai dengan prioritas pembangunan bangsa untuk semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Ketiga, sebaiknya lembaga ini dipimpin oleh akademisi atau intelektual yang memiliki komitmen dan kapabilitas yang sangat memadai bahkan di atas rata-rata para peneliti dan innovator. Keempat, bisa digunakan standar yang jelas, misalnya berapa banyak riset dan inovasi yang dihasilkan dalam pengembangan aspek pembangunan, melalui pengakuan nasional dan internasional. Kelima, memiliki rekam jejak kepemimpinan dan manajemen yang memadai dalam kapasitas sebagai pemimpin pada level nasional dan relasi internasional. 

Bagi kita sebenarnya, BRIN merupakan institusi strategis dalam kerangka pembangunan bangsa, sehingga keberadaannya akan dapat menjadi pengobat rindu bagi meningkatnya posisi Indonesia dalam GII dan juga mengangkat citra Indonesia dalam GRA. Dan tolok ukurnya adalah BRIN berisi sosok-sosok yang kapabilitasnya tidak debatable.

Wallahu a’lam bi al shawab.