Birokrasi UIN Mataram dalam Dinamika Perubahan (Bagian Dua)
Opini
Sebagai institusi pendidikan, maka PTKIN tentu harus mengikuti proyek manajemen sebagaimana manajemen yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, yaitu:
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau disingkat PPEPP. PPEPP pada dasarannya sesuai dengan model manajemen PDCA. Tahap Penetapan Standar adalah upaya untuk menentukan standarisasi semua proses menejemen, standart menejemen, misalnya standart perencanaan pembelajaran sesuai dengan otoritas atau wewenang di dalam institusi pendidikan. 2) Tahap implementasi standar, yaitu melakukan proses pelaksanaan tahapan sebagaimana perencanaan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan dan staf yang bertanggung jawab. 3) Tahap Evaluasi Standar, yaitu tahapan untuk mengevaluasi setiap standar. Tahapan ini bisa dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal. 4) Tahap Pengendlian Standar, yaitu pemantauan terhadap implementasi berbagai standart yang sudah dibakukan oleh pimpinan dan staf, 5) Tahap Peningkatan Standar, yaitu dengan berbasis pada pemantauan atas capaian dan ketercukupan standart implementasi, maka akan dilakukan pembenahan atas standat mana yang belum tercapai dan meneruskan standar implementasi yang sudah relevan.
Hal yang tidak kalah menarik bahwa di dalam birokrasi harus terdapat akhlak, etika dan karakter. Akhlak adalah keseluruhan relasi antara Tuhan, manusia dan alam. Disebut sebagai hablum minallah, hablum minan nas dan hablum minal alam. Etika adalah relasi antar manusia atau hablum minallah saja. Relasi manusia dengan Tuhan itu spesifik. Lebih banyak dilakukan secara individual meskipun juga terdapat yang berjamaah.
Di dalam birokrasi dipastikan yang lebih banyak adalah relasi antar manusia. Yaitu relasi antara pimpinan dan staf, serta antar pimpinan dan antar staf. Birokrasi akan sangat tergantung pada relasi-relasi tersebut. Jika terdapat kesenjangan di dalam relasi antar pimpinan atau antar staf dan antar pimpinan dan staf, maka dipastikan akan terdapat problem di dalam birokrasi tersebut. Saya memiliki sebuah hipotesis, bahwa jika di dalam relasi sosial birokrasi itu memberikan gambaran tentang kerukunan dan keharmonisan, maka akan dipastikan bahwa tata kelolanya akan sangat baik dan akan berdampak pada kemajuan berkelanjutan. Sebaliknya, jika relasi sosial birokrasi tersebut berantakan, maka juga dipastikan akan terjadi problem yang dapat menghambat kemajuan institusinya. Ada banyak contoh institusi yang tidak memperoleh kemajuan dan perkembangan positif, karena keberadaan konflik internal.
Sesungguhnya juga bukan hanya konflik internal birokrasi yang dapat memperlambat kemajuan berkelanjutan, akan tetapi juga konflik dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Jika antar aparat di dalam institusi tidak memiliki relasi sosial birokrasi yang positif, maka juga akan berakibat atas rendahnya kemajuan berkelanjutan yang akan dialami oleh institusi birokrasi tersebut. Jaga relasi sosial birokrasi internal dan eksternal agar inovasi-inovasi yang berdampak akan dapat diperoleh dengan baik.
Agar diibaratkan bahwa yang menentukan keselamatan di akhirat bukan hanya hablum minallah tetapi juga hablum minan nas dan hablum minal alam. Ketiganya harus dijaga secara seimbang. Setiap fungsi yang dilakukan oleh aparat tentu ada kaitannya dengan hablum minallah. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, apakah akan menjadi amal yang saleh atau sebaliknya. Akan membawa manfaat atau mafsadat bagi diri dan lembaganya. Demikian pula bahwa fungsi kita itu menjadi pelayan masyarakat, maka jangan ada masyarakat yang merasa terdzalimi dengan pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan kita haruslah memuaskan baik pelanggan internal maupun eksternal. Termasuk juga pelayanan atas lingkungan di sekitar kita. Jika relasi dengan lingkungan sosial dan alam baik, maka akan baiklah birokrasi yang kita berada di dalamnya. Jaga alam, jaga manusia dan jaga Tuhan. Jangan sampai jaga alam, jaga manusia dan jaga Tuhan masih problematik.
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Menag, sudah mencanangkan konsep Panca cinta. Sebuah konsep yang momot relasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan antara manusia dengan alam. Panca cinta yaitu: Cinta kepada Allah dan rasulnya, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri dan kemanusiaan dan cinta tanah air. Cinta kita kepada Allah SWT dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW harus full-full. Cinta kepada Allah sepenuhnya dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW juga sepenuhnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cinta kita kepada ilmu, cinta lingkungan, cinta kepada diri dan kemanusiaan serta cinta kepada tanah air juga harus memilki standart tinggi atau high standarts.
Konsep lain yang diimajinasikan oleh Menteri Agana adalah agar manusia harus menyerasikan antara theos, logos dan ethos. Masih banyak kekeliruan dalam memahami keserasian di antara ketiganya. Ayat-ayat Tuhan yang bernuansa feminin, seperti kasih sayang diterjemahkan secara maskulin, misalnya menteror, membuat kekerasan dan sebagainya. Konsep BBC dan EK harus diwujudkan dalam praksis, di antaranya melalui Birokrasi Dengan Cinta (BDC). Imajinasi ini tidak boleh hanya menjadi mimpi, akan tetapi harus menjadi realitas sosial.
Oleh karena itu, ASN Kemenag harus memiliki etika birokrasi, yaitu 1) Memiliki purpose: ada tujuan utama yaitu keridlaan Tuhan. Jabatan dan gaji hanya instrumen saja. 2) Memiliki hope: ada harapan utama yaitu memperoleh keridlaan Tuhan. Jabatan dan gaji hanya harapan instrumental saja. 3) Memiliki friendship: ada persabahatan berbasis kemanusiaan. Yang dihadapi bukan hanya benda tetapi manusia dengan cinta dan kasih sayang. 4) Memiliki belief: keyakinan bahwa yang dikerjakan memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. 5) Memiliki sakralitas kerja: bahwa bekerja itu merupakan kewajiban duniawi dan ukhrawi sekaligus.
Dewasa ini, perubahan sosial tidak terelakkan. Birokrasi harus mengantisipasi perubahan secara positif. E-birokrasi tidak terelakkan. Pelayanan elektronik harus dikembangkan dan diperkuat. Pelayanan tidak hanya memuaskan tetapi juga harus cepat. Kinerja aparat harus terukur. Pelayanan publik memerlukan kinerja yang efektif, efisien dan produktif. Perubahan mindset dan cultural set diperlukan agar pelayanan birokrasi tidak ketinggalan zaman. Pemerintah sedang berupaya untuk menuju Birokrasi kelas Dunia atau World Class Bureaucracy (WCB).
Wallahu a’lam bi al shawab.