Drama BBM: Antara Prioritas Pemerintah dan Masyarakat
Opini
Oleh: Prof. Dr. Nur Syam, M.Si
Harga BBM tentu menentukan terhadap banyak variable lain di dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah harga barang-barang produksi, baik yang disebabkan oleh kenaikan transportasi maupun biaya produksi. Tidak hanya itu, harga BBM juga menjadi penentu atas harga semua produk barang dan jasa, termasuk harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.
Saya menjadi teringat pada saat pemerintahan SBY akan menaikkan harga BBM pada periode pemerintahannya yang kedua, kira-kira tahun 2013/2014, maka sontak masyarakat melakukan unjuk rasa. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makasar dan kota-kota lain di seluruh Indonesia melakukan demostrasi besar-besaran. Saya tidak ingin mengungkapkan siapa dibalik unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan BBM, tetapi yang jelas bahwa Sidang di DPR akhirnya mengambil kesimpulan bahwa BBM tidak bisa dinaikkan.
Saya teringat betul peristiwa ini, sebab saya ikut terjebak dalam demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta, sehingga saya harus tertinggal pesawat karena unjuk rasa tersebut. Saya sudah menyiasati naik ojek di dalam kota untuk ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta akan tetapi pesawat yang akan saya tumpangi ke Jakarta sudah keburu ditutup pintunya. Hari itu saya ada acara di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Kebumen, Jawa Tengah. Dan terpaksa terlambat gara-gara pemerintah menginginkan terjadinya kenaikan harga BBM.
Dalam pekan ini, tepatnya 03/09/2022, pemerintah menaikkan harga BBM. Di antaranya yang dinaikkan adalah pertalite dan solar. Pemerintah Jokowi sebenarnya sudah terbiasa menaikkan dan menurunkan harga BBM. Naik atau turunnya harga BBM tergantung dari harga minyak mentah di dunia. Jika harga perbarelnya naik, maka naiklah harga BBM dan jika harganya turun maka turunlah harga BBM. Fleksibel saja. Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak tujuh kali dalam pemerintahannya.
Baca Juga : Meneliti Terapi Spiritual Kaum Tarekat: Abdul Basid Jadi Doktor
Berdasarkan rilis pemerintah, kenaikan harga BBM ini dipicu oleh terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang yang sudah berlangsung lebih dari enam bulan ini memang mempengaruhi terhadap harga minyak perbarelnya. Hal ini tentu terkait dengan besaran eksport minyak mentah Rusia untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minyak dunia. Dengan terjadinya perang ini, maka dapat mengganggu ekspor minyak mentah ke negara-negara pengimpor sehingga memicu kelangkaan BBM. Indonesia termasuk yang terdampak atas perang Rusia Ukraina ini.
Ketidakstabilan harga minyak dunia tentu memicu semakin membesarnya subsidi pemerintah atas harga minyak bersubsidi. Besaran subsidi untuk BBM sudah mencapai angka Rp500 trilyun pada tahun 2022. Hal ini tentu menyebabkan pembengkakan biaya belanja negara yang seharusnya bisa dihemat. Apalagi kebanyakan subsidi BBM tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kecil tetapi juga para pengusaha besar. Bukankah banyak perusahaan yang menggunakan BBM untuk kepentingan produksinya.
Memang harga BBM ini sebuah simalakama. Dinaikkan rakyat menjerit dan tidak dinaikkan berakibat lonjakan APBN untuk subsidi. Berdasarkan analisis pemerintah bahwa subsidi BBM kurang tepat sasaran. Oleh karenanya diperlukan pemangkasan, dan salah satu cara yang dipilih adalah dengan menaikkan harga satuan liter pada pertalite dan solar. Pertalite naik dari Rp7.650,00 menjadi Rp10.000,00 dan solar dari Rp5.150,00 menjadi Rp6.800,00. Memang kenaikannya tidak drastic, akan tetapi dampak ikutannya tentu sangat luar biasa. Misalnya termasuk kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
Dengan kenaikan harga BBM, berapapun kenaikannya, memiliki pengaruh sugnifikan atas kehidupan masyarakat khususnya rakyat kecil. Para pedagang asongan juga menjerit karena bahan-bahan dagangannya dipastikan naik. Harga bahan kebutuhan pokok juga naik karena dipastikan biaya transportasi dan jasa juga naik. Bahkan harga Lombok, bawang, dan sayuran juga terdongkrak naik. Rakyat kecil yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada sector-sektor jasa juga mengalami kesulitan.
Sesungguhnya kehidupan ekonomi masyarakat belum seluruhnya pulih. Pandemic Covid 19 yang meluluhlantakkan ekonomi masyarakat masih dirasakan dampaknya hingga sekarang. Tidak hanya para pengusaha yang terdampak pandemi tetapi juga masyarakat kelas menengah ke bawah. Pengusaha kelas menengah, kecil dan mikro banyak yang gulung tikar. Sementara para pengusaha besar juga mengalami stagnan produknya karena semakin mengecilnya kebutuhan pasokan produk. Dalam dua tahun terakhir, prinsip hidup yang dijalani adalah yang penting bisa makan. Apapun kualitasnya. Masyarakat benar-benar tergencet secara ekonomi.
Akhir-akhir ini geliat ekonomi semakin menguat, tetapi belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Mall, pasar, restoran dan hotel mulai terisi meskipun belum sepenuhnya. Namun geliat ekonomi itu sudah mulai nampak. Yang jelas kehidupan ekonomi mulai membaik. Pada saat roda ekonomi mulai berjalan, kita juga didera dengan berbagai persoalan baik regional, nasional maupun internasional. Dan di antara relasi internasional adalah berkecamuknya perang antara Soviet dan Ukraina yang berpengaruh secara langsung terhadap roda perkembangan ekonomi.
Makanya, kenaikan harga BBM kembali menyurutkan asa untuk perekomian berkembang cepat. Masyarakat kembali menelan pil pahit, sebagai akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, dirasa penting untuk memikirkan ulang skema “Bantuan Langsung Tunai” kepada masyarakat dengan mempertimbangkan seberapa banyak efisiensi sebagai akibat pengurangan subsidi BBM. Dan hasilnya kemudian bisa dimanfaatkan untuk membantu orang miskin. Jadi skema Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) rasanya perlu dilirik ulang dengan memanfaatkan anggaran yang dihemat atas kenaikan harga BBM.
Wallahu a’lam bis shawab.