Masyarakat Digital: Tantangan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Opini
Sebuah acara yang perlu diapresiasi oleh insan Program Studi (Prodi) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang berhasil melakukan rapat kerja di Hotel Yello Surabaya, 29 Agustus-1 September 2023. Acara ini menghadirkan seluruh pejabat prodi PMI dari seluruh Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Dr. Abdur Rozaki, MSi, Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Perkumpulan Pengembangan Masyarakat Islam (P2MI).
Nyaris seluruh pimpinan Prodi PMI hadir, yaitu: Prodi PMI FDK UINSA Surabaya, Prodi PMI UIN SUKA Yogyakarta, Prodi PMI UIN Bandung, Prodi PMI UIN SYAHID Jakarta, Prodi PMI UINSU Medan, Prodi PMI Syekh Nurjati Cirebon, Prodi PMI Datuk Karama Palu, Prodi PMI UIN Raden Intan Lampung, Prodi PMI ISIMU Pacitan, Prodi STID Al Hadid Surabaya, Prodi PMI UIN Salatiga, Prodi PMI UIN Suska Pekanbaru, Prodi PMI UIN Imam Bonjol Padang, Prodi PMI UIN Banten, Prodi PMI Ibrahimy Genteng, Prodi PMI UIN Walisongo Semarang, Prodi PMI IAI Diniyah Pekanbaru, Prodi PMI IAIN Ponorogo dan Prodi PMI UIN Surakarta. Sebanyak 50 orang yang hadir pada acara ini.
Saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan ceramah singkat pada forum tersebut. Seharusnya saya lakukan pada saat pembukaan, akan tetapi karena juga sedang ada acara kuliah perdana pada prodi Arsitektur UINSA, maka dengan sangat terpaksa saya meminta untuk dipindahkan pada acara penutupan. Meskipun tanpa persiapan yang memadai akhirnya saya harus berbicara pada forum yang terhormat tersebut dengan mengambil tema “Peran Prodi PMI pada Era Masyarakat Digital.” Tema ini sengaja saya pilih untuk menjadi bahan pemikiran, bahwa ke depan tantangan prodi PMI sungguh sangat variative dan kompleks. Diperlukan pemikiran out of the box di dalam menghadapi tantangan dimaksud.
Di dalam kesempatan ini, saya sampaikan tiga hal. Pertama, Conventional approach. Prodi PMI berdiri pada era menguatnya Non Governmental Organization (NGO) yang secara kritis melihat konsep dan program pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat marginal. Pembangunan yang didesain oleh Orde Baru lebih mencerminkan keberpihakan kepada para pemilik modal ketimbang masyarakat secara luas. Melalui konsep trickle down effect, ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan tetapi justru memperkuat kesenjangan social. Angka Gini Ratio yang relative tinggi. Maka yang dijadikan tema-tema kajian dan praksis para pemberdaya masyarakat adalah keterpinggiran, ketertinggalan, ketidakadilan, kesenjangan social dan sebagainya. Akibatnya, Jurusan (sekarang prodi) PMI mengikuti tradisi dimaksud. Oleh karenanya yang menjadi sasaran kajian dan praksis Islamic Community Development Movement (ICDM) adalah masyarakat marjinal. Merekalah yang harus disapa dan diberdayakan.
Berbasis pada pandangan seperti ini, maka corak pendekatan dalam ICDM adalah masyarakat marginal dengan menghadirkan pola pendekatan konvensional. Yaitu melakukan pendampingan, vokasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan organisasi (COCD) dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan sebagainya. Oleh karena itu PMI juga berselaras dengan berbagai NGO yang mengerjakan proyek-proyek kemanusiaan untuk mengakses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Proyek yang dilakukan dimulai dengan pemetaan wilayah dan komunitasnya, lalu memahami lingkungan sosialnya, membuat alternatif proyeknya, dan melaksanakan proyek dan evaluasi atas keberhasilannya.
Kedua, Digital approach. Ada tantangan pengembangan masyarakat pada era teknologi informasi. Kita sedang memasuki Era Revolusi Industri 4.0 atau bahkan Revolusi Industri 5.0. Selain itu juga sedang berada di era disruptif, sebuah era ketidakpastian, perubahan yang mendadak, terjadinya gejolak yang datang tiba-tiba, banyak yang ambiguitas dan kompleks. Disebut sebagai era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Di tengah suasana tersebut, maka PMI juga memiliki tantangan baru. Sebagaimana era ini dan seirama dengan kecenderungan generasi muda, maka bagaimana PMI akan terus eksis di dalam kancah VUCA dan era disruptif. Maka diperlukan pendekatan baru, yaitu pemberdayaan komunitas digital. PMI harus mampu bermain pada era tersebut. Inilah yang saya konsepsikan sebagai Digital Community Development (DCD).
Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memahami problem social pada masyarakat digital, dan bagaimana menyelesaikannya. Di sinilah diperlukan penataan atau rekonstruksi kurikulum yang bersearah dengan communitas digital. Misalnya dengan tujuan untuk mencetak youtuber berbasis community development, trainer pemberdayaan masyarakat berbasis digital, dan memperkuat talenta menuju penguasaan digital community empowerment.
Ketiga, mixed approach. Memang masih diyakini bahwa masyarakat marjinal perlu untuk diadvokasi atau didampingi, akan tetapi komunitas digital juga perlu untuk disapa. Makanya diperlukan pendekatan campuran atau mixed approach yang mengintegrasikan antara pendekatan konvensional dan pendekatan digital. Harus dipersiapkan agen yang berselaras dengan pendekatan konvensional dan pendekatan digital. Keduanya bisa disesuaikan dengan realitas empiris yang menjadi sasaran pengembangan masyarakat.
Hanya saja untuk mencapai keluaran seperti itu, maka perlu untuk melakukan perubahan mindset pimpinan dan pelaksana prodi dalam bekerja sama dengan berbagai institusi, misalnya Academician, Businessmen, and Government (ABG), atau antara Academician, Bureaucracy and Community (ABC), atau antara Agent, Non Governmental Organization and Community (ANC) dan sebagainya. Selain itu secara internal juga perlu untuk memperkuat kelembagaan prodi untuk meraih keunggulan institusional, sehingga prodi tersebut dihargai dan dihormati oleh yang lain. Dan semua perlu kerja keras dan ikhlas.
Wallahu a’lam bi al shawab.