Menguji Kearifan Pak Jokowi
Opini
Drama politik akhir-akhir ini terkait dengan Partai Demokrat (PD) sungguh merupakan ujian bagi Presiden Joko Widodo dalam netralitas dan kearifan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Bukankah dikenal bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kearifan yang sangat mendalam dalam melakukan tindakan yang diyakininya benar. Saya kira masyarakat Indonesia sangat berharap bahwa Pak Jokowi akan menjadi teladan yang sangat baik dan memadai dalam kerangka membangun demokratisasi berbasis pada etika politik, yang sementara ini diangap oleh banyak orang bahwa dunia politik itu tidak beretika.
Drama politik di seputar PD disadari atau tidak membuat kerumitan yang luar biasa bagi siapapun, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Drama politik yang melibatkan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga orang dekat Pak Jokowi, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, yang selama ini tentu sudah banyak membantu pemerintahan di era Pak Jokowi. Sungguh sebuah drama yang rumit endingnya mengingat drama politik ini berada di area yang sangat dekat dengan Pak Jokowi.
Saya tidak tahu bagaimana skenario yang sudah dipersiapkan, tetapi saya harus menyatakan bahwa Pak Moeldoko sedang menguji Pak Jokowi dengan ujian yang cukup berat. Bukankah di dalam tradisi Jawa Pak Jokowi dan Pak SBY sama-sama suku Jawa sehingga harus menggunakan konsepsi Jawa yang "adiluhung, mikul duwur mendem jero". Generasi penerus, bagi orang Jawa harus meletakkan pendahulunya pada tempat yang sangat baik, meninggikan derajatnya dan memendam segala sesuatu sedalam-dalamnya. Maknanya bahwa di dalam kehidupan ini seseorang akan menghormati para pendahulunya dengan perhormatan yang tinggi dan mendalam. Ungkapan mantan Presiden Soeharto “mikul duwur mendem jero” disampaikannya pada saat pembicaraan berdua dengan Presiden Soekarno di era kejadian G30S/PKI tahun 1965. Pak Jokowi sebagai orang Jawa juga tentunya menjadikan ungkapan ini pula sebagai cara untuk menghormati pendahulunya, Pak SBY.
Di sisi lain, Pak Moeldoko merupakan orang dekat Pak Jokowi. Dalam jabatan sebagai KSP maka dipastikan bahwa Pak Moeldoko tentu merupakan orang yang diminta maupun tidak diminta tentu akan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintahan. Apalagi KSP merupakan lembaga strategis yang terkait dengan bagaimana kajian dan strategi kebijakan presiden akan diberlakukan maupun pasca diberlakukan. Di lembaga ini seluruh hal ihwal pemerintahan akan mendapatkan justifikasi, bagaimana respon publik dan bagaimana merancang respon publik dalam kebijakan pemerintahan.
Sikap mikul duwur mendem jero ini sudah disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantyo, yang merasakah bahwa dirinya pernah dijadikan “orang” oleh Pak SBY, sehingga ketika ditawari sebagai Ketua PD untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maka ditolaknya. Dinyatakannya bahwa tidak etis menggantikan putra Pak SBY dalam jabatan tersebut. Ucapan Pak Gatot Nurmantyo ini viral di media sosial, dan saya termasuk salah satu orang yang mendengarkannya.
Di dalam cerita pewayangan, maka terdapat empat contoh untuk menggambarkan bagaimana Orang Jawa melakukan tindakan yang dianggapnya sebagai tindakan terbaik. Contoh pertama adalah Kesatria Kumbakarna, adik Rahwana. Dia memilih membela Rahwana dengan alasan tidak membela kebenaran tetapi membela tanah airnya. Dia berkeyakinan bahwa kebenaran memang ada di pihak Ramawijaya, akan tetapi membela negaranya juga merupakan kebenaran. Kedua, Kesatria Wibisana, yang lebih memilih membela kebenaran dengan cara membela Ramawijaya. Diyakininya bahwa kebenaran ada di pihak Ramawijaya maka dibelanya. Ketiga, Raja Amarta, Yudistira yang rela berbohong kepada gurunya Resi Durna, bahwa Aswatana sudah meninggal padahal yang meninggal adalah Hestitama, seekor gajah, karena lebih memilih memenangkan Pandawa dalam peperangan Baratayuda. Jika yang menang Pandawa, maka kebenaran dan keadilan akan bisa ditegakkan. Dan contoh yang keempat adalah Adipati Basukarna, putera Kunti saudara tiri Pandawa yang tetap membela Para Kurawa karena Basukarna diberikan jabatan dan posisi yang baik di dalam pemerintahan meskipun dia tahu bahwa yang benar adalah para pandawa, adik-adiknya.
Saya tentu tidak ingin menyamakan Pak Jokowi dengan salah satunya. Jika ini saya tulis hanya sekedar gambaran bahwa begitulah rumitnya menjadi yang benar dalam semua perspektif. Kebenaran ternyata tidak tunggal, yang dalam konsepsi kaum posmodernisme bahwa kebenaran itu bercorak jamak. Bisa ada banyak kebenaran tergantung dari mana perspektif dan sudut pandangnya. Gambaran tentang dunia pewayangan tersebut adalah kebenaran yang ternyata tidak tunggal karena cara atau sudut pandangnya berbeda-beda.
Di dalam konteks ini Pak Moeldoko memberikan ujian kepada Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi tentu harus memberikan “keputusan” meskipun keputusan itu dilakukan oleh yang sangat kompeten, misalnya adalah pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM. Kita semua berharap seandainya masalah PD ini masuk ranah hukum, maka orang tidak mengaitkannya dengan Pak Jokowi, sebab semuanya dilakukan di atas fakta dan realita yang dilakukan secara transparan dan terbuka.
Saya juga yakin bahwa Pak Jokowi tentu akan mengambil yang terbaik di dalam menghadapi masalah internal PD ini, sebab di tangan Pak Jokowi genderang demokratisasi akan terus berkumandang dengan suara nyaring dan on the track.
Wallahu a’lam bi al shawab.