Pak Jokowi, Deraan Masalah dan Framing Kebenaran
Opini
Tiba-tiba saja saya bermimpi bertemu Pak Jokowi di suatu malam, sepekan terakhir. Tidak sekali ini saja, saya bermimpi bertemu Beliau, tetapi juga beberapa kali di saat saya di Jakarta. Saya bukan ahli penafsir mimpi sehingga saya tidak tahu apakah makna mimpi dimaksud. Tentu saya biarkan saja mimpi itu berlalu. Tetapi di dalam batin saya tetap berpikir apa yang sesungguhnya menjadi makna dari mimpi tersebut.
Tiba-tiba ingatan saya kepada problem yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini. Problem yang tidak berat tetapi cukup mengganggu pikiran seseorang. Bagi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden RI ke tujuh, tentu saja bukanlah masalah besar. Hanya perkara ijazah. Lebih berat menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang pernah dialaminya. Jika masalah bangsa memang dapat diselesaikan secara struktural, tetapi problem ijazah tentu merupakan problem private meskipun tetap bisa terkait dengan masalah publik.
Masalah ijazah ini tentu masalah lama, bahkan kala Pak Jokowi masih menjadi presiden. Tepatnya tahun 2019. Masalah terus bergulir dan sekarang justru sedang meningkat tensinya. Perdebatan di ruang public juga terus berlangsung. Semuanya berfokus pada “keaslian” ijazah Pak Jokowi yang di masa lalu pernah kuliah di UGM, Fakultas Kehutanan. Public mempertanyakan apakah ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli dikeluarkan oleh UGM atau sebaliknya hasil rekayasa teknologi dengan berbagai kecanggihannya.
Semuanya masih menjadi misteri dan semuanya masih menjadi pertanyaan. Masalah ini menjadi isu public di antara yang pro dan kontra Pak Jokowi. Persoalan ijazah ini bukan hanya masalah administrasi UGM akan tetapi juga berkait kelindan dengan persoalan politik yang memang terus menghangat. Dunia politik memang selalu menyajikan dinamika dalam perubahan yang terus bergulir. Semuanya menjadi hangat, bukan panas, jika sudah terkait dengan politik. Persoalan kecil menjadi besar karena berpigura politik. Akhirnya bisa dinyatakan jika menginginkan masalah sederhana menjadi kompleks, dan masalah kecil menjadi gigantic, maka masukkanlah unsur politik untuk menyertainya.
Ijazah memang memiliki makna mendasar bagi seseorang, tetapi menjadi masalah umum bagi lainnya. Bagi seorang petani, maka ijazah tentu tidak menjadi masalah, sebab dunia pekerjaannya memang tidak terkait dengan keberadaan ijazah. Tetapi bagi orang kantoran, tentu ijazah menjadi penting. Dari situlah segala sesuatunya akan terjadi. Ijazah menjadi tolok ukur prestasi pada tahap-tahap kehidupannya di dalam dunia birokrasi. Sama halnya dengan dunia politisi. Ijazah menjadi sangat bermakna, sebab dari ijazah itulah semuanya bisa dirunut.
Tentu ada di antara politisi yang bermasalah dengan ijazahnya. Tetapi kemudian bisa diselesaikan dengan cara-cara yang relevan. Ada proses penyelesaian. Hasilnya tentu sangat tergantung dengan derajat masalah terkait dengan ijazah dimaksud. Namun untuk Pak Jokowi memang menjadi masalah besar bagi sebagian orang, terutama rival-rival politiknya. Merekalah yang terus menerus meneriakkan masalah ini di media social yang hingar bingar. Mereka terus menguliti ijazahnya dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif kejujuran sampai moralitas, dan dari rekayasa teknologi dan pembuktian administrasi.
Persoalan ijazah Pak Jokowi telah menghadirkan banyak ahli, ada sosiolog, ada politisi, ada ahli teknologi dan ada ahli forensik. Di antara mereka juga ada yang terbelah, ada yang pro keaslian ijazah dan kontra keaslian ijazah. Di antara yang keras menyatakan ketidakaslian ijazah Pak Jokowi adalah Roy Suryo, pakar telematika, Tifauza Tyassuma, ahli epidemiologi molekuler dan Rismon Sianipar, pakar digital forensik. Upaya untuk menjelaskan tentang ijazah juga sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kepada wartawan yang datang ke rumahnya. Hanya saja ijazah tersebut tidak boleh difoto. Hanya ditunjukkan saja. Tentu menjadi hak Pak Jokowi untuk membolehkan atau tidak membolehkan dokumen ijazahnya dimaksud untuk dipublish di ruang publik. Orang bisa saja menyatakan bahwa Pak Jokowi memang sedang menyembunyikan “kebohongan” terkait dengan ijazahnya. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi memiliki hak untuk melakukan tindakan yang dianggapnya terkait dengan dirinya sendiri. Orang tidak bisa memaksa seseorang untuk menuruti keinginannya.
Ada yang berpendapat bahwa mengapa masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Tunjukkan ijazahnya, cek kebenarannya atau keasliannya dan kemudian putuskan. Asli apa tidak. Tentu tidak semudah membalik tangan seperti ini. Ini wilayah politik bukan wilayah etika. Di dalam wilayah politik, semuanya bisa menjadi abu-abu. Antara yang benar dan salah itu tidak jelas batasannya. Yang benar bisa salah dan yang salah bisa benar. Di dalam wilayah politik, jika ada orang bersalah, tetapi sebanyak sembilan orang yang menyatakan tidak bersalah dan hanya satu yang menyatakan salah, maka suara mayoritas yang dinyatakan sebagai kebenaran.
Dunia sedang di dalam ruang framing. Yang benar adalah framing. Dan hakikat kebenaran adalah yang tersembunyi di dalam lubuk para etikawan. Pak Jokowi benar-benar memahami dunia politik seperti ini, sehingga dia ingin mengajari kepada dunia publik, bahwa seseorang tidak boleh memaksakan atas suatu framing untuk menjadi kebenaran.
Akhirnya, Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya, 30/04/2025, untuk melaporkan orang-orang yang selama ini telah melakukan tindakan pencemaran nama baik. Mereka sering tampil di media sosial maupun media televisi untuk melakukan penjelasan tentang ijazah Pak Jokowi. Dan di dalam analisis mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu.
Melalui aparat penegak hukum tentu diharapkan akan kejelasan ijazah dimaksud, sebab selama ini memang analisis dilakukan atas dokumen ijazah bukan aslinya. Aparat hukum diharapkan bisa membuka kotak pandora yang selama ini misterius.
Wallahu a’lam bi al shawab.