Pengaruh Penurunan Indeks Pembangunan Manusia
Opini
Pemerintah Indonesia memang harus berjibaku untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab terdapat potensi penurunan IPM berkaitan dengan wabah Covid-19. Berdasarkan data sebelum 2021, maka IPM Indonesia terus meningkat secara signifikan, namun pada tahun 2020 hanya meningkat sedikit dan pada tahun 2021 justru terjadi penurunan. Jika mengacu pada angka pertumbuhan IPM semenjak tahun 2010 sebesar 66,53 dan terus meningkat sehingga pada tahun 2019 trennya meningkat menjadi 71,93, lalu tahun 2020 sebesar 71,94 dan tahun 2021 diperkirakan sebesar 71,93. IPM selama ini menjadi ukuran untuk mengetahui bagaimana akses masyarakat terhadap hasil pembangunan. (Kompas, 28/02/2021).
Selama ini, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia adalah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Terjadi disparitas yang sangat mencolok dalam pemerataan pembangunan. Kue pembangunan tidak bisa dirasakan oleh warga masyarakat secara luas, sebab hasil pembangunan lebih banyak berputar di kalangan orang-orang kaya. Pemilihan system kapitalisme yang berkonsepsi hasil pembangunan akan menetes ke bawah, ternyata salah. Kue pembangunan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat karena sistem kapitalisme yang gagal menyejahterakan rakyat.
Konsep pembangunan yang seharusnya akan membikin equalitas, ternyata justru menciptakan inequalitas. Orang kaya yang jumlahnya satu persen hanya untuk satu persen. Satu persen orang kaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% kekayaan negara, dan akibatnya terjadi kesenjangan atau gini ratio yang cukup meresahkan. Gini ratio Indonesia berada pada level 3,9 artinya kesenjangannya masih tinggi.
Tingkat kemiskinan juga meningkat drastic sebagai akibat pandemic Covid-19. Berbagai kebijakan lock down atau PSBB, menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan. Yang paling rentan terhadap Pandemi Covid-19 adalah pekerja kasar atau pekerja harian lepas, para pedagang kaki lima dan pekerja perusahaan, yang dirumahkan karena tingkat produksi yang rendah. Data penghasilan menurun drastic, hingga mencapai angka 70% . Artinya, bahwa 70% pendapatan di kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi menjadi sangat tinggi.
Selain itu juga kerusakan lingkungan. Banjir di Jakarta yang semakin meluas, selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga dipicu oleh kerusakan lingkungan di daerah hulu. Hutan-hutan di sekitar dataran tinggi Bogor yang rusak karena eksploitasi terhadap lingkungan yang dialihfungsikan untuk lahan perumahan dan peruntukan perusahaan dapat menyebabkan terjadi perluasan bencana banjir di ibukota negara. Selain itu juga banjir di Kalimantan Selatan dan masalah gempa bumi serta tanah longsor yang semuanya menjadi terakumulasi pada tahun yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19.
Kasus Covid-19 juga tentu saja menjadi salah satu variable yang terlibat di dalam problematika ekonomi di Indonesia. Akan tetapi memang hampir semua negara di dunia mengalami hal yang sama. Masyarakat pada negara-negara tersebut menjadi menderita karena pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan akibatnya bisa diduga adalah rendahnya pendapatan penduduk.
Indonesia memang tidak termasuk 10 besar negara yang warga negaranya meninggal karena Pandemi Covid-19, yaitu: Amerika Serikat 500.244 orang, Brazil 247.143 orang, Mexico 180.536 orang, India 156.463 orang, Inggris 120.757 orang, Italy 95,992 orang, Perancis 84,185 orang, Rusia 82.225 orang, Jerman 68.363 orang, Spanyol 67,636 orang. (John Hopkin University, World Bank). Kasus kematian karena Covid-19 di Indonesia sebanyak 35.518 orang (25/02/2021).
Variable yang saling terkait, yaitu pandemi Covid-19, kesenjangan ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan berbagai bencana yang melanda negeri ini tentu saja bisa menjadi penyebab menurunnya IPM Indonesia. Meskipun tidak signifikan tingkat penurunannya, namun memberikan pemahaman bahwa IPM Indonesia mengalami penurunan atau sekurang-kurangnya mengalami stagnan pada tahun 2020-2021. Kenyataan ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami penurunan atau suasana stagnan.
Indonesia dengan negara-negara lain memang sudah mengikat perjanjian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk memperkuat program “Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Pemberdayaan Lingkungan”. Indonesia sudah memberikan jawaban melalui RPJMN 2019-2024, bahwa Indonesia akan mengurangi kemiskinan, kelaparan, memperkuat kesehatan dan pendidikan bermutu serta pemberdayaan lingkungan. “Indonesia: No Poverty, No Hungry, Indonesia Health, Quality of Education and Environmental Development”. Dalam konteks lingkungan maka pemerintah sudah mencanangkan perbaikan ekosistem lautan, dan ekosistem daratan dan industry ramah lingkungan dalam kerangka mengembangkan lingkungan yang selaras dengan kehidupan manusia. Sedangkan dalam hal kesenjangan, maka upaya pemerintah adalah dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Hanya saja SDGs ini tampaknya terkendala dengan variable-variabel yang tidak terprediksi sebelumnya, semisal Pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam atau entropi, sehingga berbagai program yang dicanangkan pemerintah agar akses kesejahteraan masyarakat akan semakin baik menjadi terkendala. Dengan demikian, penurunan IPM merupakan salah indikasi bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan mengalami dinamika stagnan dan yang diharapkan tentu bukanlah penurunan secara drastis.
Tantangan pemerintah inilah yang saya kira juga harus dipahami agar kita bisa menilai secara proporsional tentang pembangunan nasional yang sedang dilakukan. Tentu saja variable-variabel intervening ini juga harus ditata ulang pembenahannya agar Indonesia tidak terpuruk menjadi negara gagal.
Wallahu a’lam bi al shawab.