Prabowo dan Framing Negatif Indonesia
OpiniBaru saja merayakan keberhasilan dalam 100 hari pemerintahannya berdasarkan survey-survey yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survey di Indonesia, akan tetapi kini sudah bermunculan berbagai pandangan “negative” tentang pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak framing yang sengaja diunggah dalam kerangka mengunggah kekecewaan atas pemerintahan sekarang.
Ada tiga framing yang mengedepan terkait dengan Indonesia sekarang. Di antaranya adalah “Tagar Indonesia Gelap, #IndonesiaGelap”, “Tagar Kabur Aja Dulu, #KaburAjaDulu” dan “Retreat”. Tiga unggahan ini yang memenuhi dunia media social dewasa ini, dengan berbagai analisis yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan ungkapan di atas. Tidak hanya pertarungan ide atau gagasan, akan tetapi juga unjuk rasa yang dilakukan di nyaris pada semua kota besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Semarang, Medan dan sebagainya, yang kebanyakan memiliki institusi pendidikan tinggi. Di Jakarta, misalnya, mahasiswa UI turun ke jalan dan juga diikuti oleh para guru besar untuk menyuarakan aspirasinya.
Memang harus diakui bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi pasca 100 hari pemerintahan Prabowo, di antaranya adalah mengenai pagar laut di beberapa pantai di Indonesia, pemotongan anggaran pemerintah di berbagai Kementerian/Lembaga, dan juga yang baru adalah terkait dengan persoalan korupsi tokoh PDI-P, yang memantik pro-kontra dan yang terakhir tentang dana abadi, Danantara. Terkait dengan pemotongan anggaran, saya lihat betapa banyaknya respon di berbagai media sosial, baik berupa artikel ataupun unggahan di Youtube atau WAG. Semuanya nyaris mempertanyakan pemotongan anggaran dimaksud. Untuk apa dan mau dikemanakan.
Pemotongan anggaran ini atau lebih halusnya rasionalisasi anggaran tersebut banyak dikeluhkan terutama di kalangan institusi pendidikan. Banyak keluhan diungkapkan secara diam-diam atas rasionalisasi anggaran dimaksud. Tema utamanya memang terkait dengan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas, akan tetapi perjalanan dinas bagi PT tentu terkait dengan seminar nasional, seminar internasional, pelatihan dan dan pengembangan SDM, dan upaya untuk branding PT. Jadi bukan semata-mata untuk perjalanan dinas pejabat.
Ada banyak pertanyaan di antaranya adalah untuk kepentingan manakah rasionalisasi anggaran tersebut. Kaum akademisi dan birokrat tentu tidak menolak rasionalisasi anggaran selama terdapat kejelasan peruntukannya. Pengalaman merasionalisasi anggaran tentu juga dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sesungguhnya rasionalisasi anggaran dapat dilakukan jika memang terdapat hal-hal krusial yang diperlukan untuk pemotongan anggaran.
Hal yang dianggap sangat mendasar adalah pemotongan anggaran yang terkait dengan bidang pendidikan. Para rektor pada mengeluh karena anggarannya yang tertopong dengan sangat signifikan, sehingga juga dengan sangat terpaksa harus mengencangkan ikat pinggang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi salah satu penyebab terungkapnya Tagar Indonesia Gelap. Berdasarkan laporan tempo, bahwa #IndonesiaGelap menjadi trending topik pada Senin, 17/02/2024 dengan sebanyak 81.900 cuitan. Salah satu di antara cuitan tersebut berbunyi: “Kita diboongin guys. Effisiensi anggaran ternyata dibuat bayarin Danantara dan anggaran Makan Bergizi Gratis itu lebih kecil dari Danantara ini. Rezim bang*at emang. Ngorbanin kebutuhan dan hak kelas menengah ke bawah demi proyek2 pro-korporasi.” (Tempo, 17/02/2025).
Tagar ini kemudian diikuti oleh gerakan unjuk rasa yang diikuti oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa UI menjadi pendorong atas demonstrasi dengan tajuk seperti ini. Muncul pro-kontra di kalangan mahasiswa ada yang mendukung atas #IndonesiaGelap dan ada yang menolak atas tagar tersebut juga dengan gerakan unjuk rasa dengan tema permohonan maaf kepada pemerintah. Dua kelompok ini yang mewakili kepentingan masing-masing, ada yang menyuarakan kegamangan, ketakutan dan dukungan kepada mahasiswa dan rakyat untuk melakukan “perlawanan” kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat, sementara yang lain menyuarakan bahwa upaya pemerintah tentu sudah dilakukan dengan cermat dan hati-hati yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Keduanya mengatasnamakan masyarakat dengan dua kepentingan yang berbeda.
Dari sinilah kemudian muncul berbagai analisis dari para pakar di bidangnya masing-masing. Ada yang menyuarakan bahwa gerakan “#IndonesiaGelap” bukanlah murni atas artikulasi kepentingan para mahasiswa, akan tetapi merupakan bagian dari konspirasi kepentingan konglomerat dengan Amerika Serikat dan dukungan partai-partai di Indonesia yang merasa tidak nyaman dengan pemerintahan sekarang. Keterlibatan Indonesia di dalam aliansi baru negara-negara maju, yaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa dan kemudian berkembang menjadi Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab (BRICS). Tentu saja aliansi ini akan menakutkan Amerika Serikat yang selama ini menjadi polisi dunia yang mengatur segala hal, terutama dalam bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan politik.
China memang menjadi pesaing hebat bagi Amerika, sebab berdasarkan prediksi pada tahun 2050, lima tahun Indonesia Emas, China akan menjadi kekuatan pertama dalam ekonomi dunia dan juga diikuti oleh Brazil, India, termasuk Indonesia. Berdasarkan analisis ini, maka konsep konspirasi menjadi pantas untuk dikemukakan.
Tetapi memang apakah ada masalah dengan tata kelola negeri ini. Ada banyak ahli dalam berbagai disiplin keilmuan, misalnya ahli ekonomi, politik dan etika yang menyatakan bahwa memang sedang ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mendasar. Ada tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang tidak mudah diselesaikan. Pemerintah harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang begitu gigantic dan powerfull yang selama ini mendapatkan perlakuan istimewa dalam mengembangkan gurita penguasaannya di dalam ekonomi dan bisnis.
Di kala otoritasnya diganggu, maka akan dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekuatan politik nasional maupun internasional. Oleh karena itu bisa saja berbagai tagar yang muncul adalah produk dari framing yang memang sengaja dibuat untuk mendegradasi kepemimpinan Prabowo.
Wallahu a’lam bi al shawab.

