Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Masa Depan
Opini
Acara Buka Bersama (Bukber) yang diselenggarakan oleh Program Studi (Prodi) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) merupakan program studi yang cukup lama berada di dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang dulu disebut sebagai Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. Prodi PMI berdiri pada tahun 1996. Saya menjadi Ketua Jurusan PMI yang pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh Drs. Abdul Halim, MAg, dan seterusnya Drs. Nadhir Salahuddin, MA, Dr. Chabib Musthofa, SSos.I, M.Si, Kemudian Dr. Ries Dyah, MSi dan sekarang Dra. Yusria Ningsih, M.Kes.
Acara Bukber, sebagai tradisi kelas menengah Indonesia, dilakukan di Rumah Makan Bossgill di wilayah Pagesangan Surabaya. Tidak banyak yang datang. Tetapi saya kira mewakili jajaran pimpinan Prodi bahkan pimpinan FDK. Yaitu: Prof. Dr. Abdul Halim, MAg., Kaprodi PMI, Dr. Yusrianingsih, M.Kes., Wakil Dekan I FDK, Dr. Anshori, MAg., Wakil Dekan II, Dr. Ries Dyah, MSi, Wakil Dekan III FDK, Dr. Abdullah Sattar, MAg., Drs. Nadhir Salahuddin, MA, Dr. Pudji Rachmawati, M.Kes., Mevy Eka Nurhalizah, S.Sos, M.Sos, Nihlatul Falasifah, MT., dan Vera Arida M.Sc.
Sebagaimana biasanya, di dalam acara ini terdapat kegiatan untuk mendiskusikan tentang bagaimana Prodi PMI ke depan. Saya diminta untuk membahas tentang PMI ke depan dalam kaitannya dengan prodi-prodi di PTKIN. Saya sampaikan tiga hal terkait dengan prodi PMI dan juga dalam kaitannya dengan prodi-prodi lain di UINSA, yaitu:
Pertama, permohonan maaf atas kontribusi yang kurang optimal pada pengembangan prodi PMI. Sejauh ini, pengembangan Prodi PMI terasa kurang greget. Hal itu diindikasikan dengan kenyataan rendahnya minat untuk memasuki prodi PMI. Di FDK, menjadi prodi dengan peminatan nomor ke empat atau menjadi prodi yang tidak mendapatkan input mahasiswa yang memadai. Kalah dengan prodi lain, tetapi masih di atas ambang batas jumlah peminatan terendah.
Memang telah berkali-kali didiskusikan, misalnya terkait dengan peluang mengubah nomenklatur prodi atau mengubah peminatan, ada varian-varian peminatan, misalnya ekonomi kerakyatan, kebencanaan, pendampingan masyarakat, social engineering, dan sebagainya. Tetapi sejauh ini, tawaran-tawaran peminatan prodi PMI, masih belum mendapatkan respon yang memadai dari masyarakat. Salah satu di antara penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prodi PMI, dan juga kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Bisa juga karena factor biaya yang dirasakan masih tinggi. Serta rendahnya peluang untuk memasuki area pekerjaan. Factor-faktor ini berkait kelindan dengan fenomena kapasitas ekonomi keluarga yang tidak mudah diuraikan dan juga kecenderungan penurunan minat belajar di PT yang terjadi dewasa ini, terutama di PTKIN.
Yang jelas memang belum ada perbaikan terkait dengan bagaimana upaya mendongkrak peminatan mahasiswa, khususnya prodi PMI. Inilah yang saya kira menjadi problem besar prodi PMI yang dirasakan sekarang. Menurut saya diperlukan kerja keras dan optimal untuk menemukan nomenklatur yang tepat yang dapat bersinergi dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan.
Kedua, penguatan akhlak sebagai keharusan institusi. Saya merasakan bahwa kualitas akhlak para mahasiswa cenderung menurun. Saya tidak tahu apa sebabnya, akan tetapi dapat dirasakan betapa relasi sosial di antara para mahasiswa dan dosen sedang berada di dalam konteks yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu contoh adalah rendahnya tindakan untuk menyebarkan salam. Mahasiswa tidak cenderung untuk mengucapkan salam pada orang yang sedang duduk di suatu tempat atau bahkan untuk masuk kelas. Padahal ada dosen yang sedang mengampu mata kuliah. Bahkan dosen ternyata juga belum mengekspresikan afsus salam. Oleh karena itu, saya rasa proses pendidikan harus diperkuat dengan program pembelajaran berbasis pendidikan akhlak. Saya rasa diperlukan pedoman untuk pembelajaran berbasis akhlak secara integratif. Tidak dalam kurikulum yang parsial tetapi terkait dengan mata kuliah yang momot dengan pendidikan akhlak. Dibuatkan buku pedoman yang berisi narasi tentang pendidikan akhlak, misalnya dalam bentuk pesan-pesan pendek yang mudah dicerna dan dapat dipahami oleh Genzi. Jangan dalam bentuk tulisan panjang, akan tetapi narasi pendek yang penuh dengan pengalaman dan makna berakhlak. Diperlukan pelatihan pada dosen dan kemudian didesiminasi untuk para aktivis dan kemudian secara massif untuk mahasiswa.
Ketiga, Prodi PMI itu termasuk prodi yang sudah lama. Berdiri tahun 1996. Jadi usianya sudah 30 tahun. Namun ada perkembangan yang belum menggembirakan, misalnya sampai hari ini belum memiliki program magister. Pada era Prof. Halim menjadi Dekan FDK, sayang di masa akhir jabatan, pernah ada usaha untuk mendirikan prodi Magister PMI, akan tetapi tidak dilanjutkan. Berhenti. Di antara penyebabnya adalah ketiadaan dosen yang linear dan akreditasi belum unggul. Baik sekali.
Rasanya perlu dibangkitkan kembali upaya untuk mendirikan prodi Magister PMI dengan berbagai rekayasa akademis. Kekuatan prodi ini memiliki professor di bidang sosiologi, artinya ilmu dasar untuk program magister PMI tentu saja memadai. Sekali lagi ilmu dasar. Jika demikian maka yang diperlukan adalah beberapa dosen lagi, sekurang-kurangnya empat, dalam bidang yang mendekati kebutuhan prodi ini. Misalnya doctor dalam bidang pengembangan SDM. Jadi pengembangan prodi Magister PMI ini sesungguhnya berada di dalam aspek pengembangan masyarakat berbasis sosiologi religious dengan menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu konsentrasinya.
Jika yang dijadikan adalah persyaratan dosen berbasis pendidikan pengembangan masyarakat tentu tidak didapatkan, sebab memang belum didapati program doktor khusus mengenai Pengembangan Masyarakat Islam. Maka cara yang juga dapat ditempuh adalah dengan dosen kerjasama yang memungkinkan. Melalui dosen kerjasama, maka tentu dapat didayagunakan pola team teaching dengan tetap berpedoman pada mekanisme regulasi yang pasti.
Saya kita memang perlu ada political will untuk mendirikan prodi baru yang sekarang sedang menjadi eranya, yaitu era pemberdayaan masyarakat yang menjadi arus utama program Kementerian/Lembaga di Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.